Wamenkeu Juda Soroti Daerah Masih Bergantung pada Komoditas dan Transfer Pusat

- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyoroti masih besarnya ketergantungan sejumlah daerah terhadap sektor komoditas primer dan transfer pemerintah pusat.

Di sisi lain, kualitas belanja daerah juga dinilai belum sepenuhnya produktif karena masih didominasi belanja pegawai dan barang.

Menurut Juda, penguatan ekonomi daerah menjadi kunci penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional pada dasarnya berasal dari aktivitas ekonomi di daerah.

Baca juga: Ketika Harapan Menggerakkan Ekonomi

“Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan lintas sektor menjadi tema yang penting karena tentu pertumbuhan ekonomi nasional tidak terjadi di dalam ruang kosong. Pertumbuhan ekonomi nasional terjadi karena adanya pertumbuhan di daerah,” ujar Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ia mengatakan, aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari pasar tradisional, sentra UMKM, kawasan industri, hingga sektor pertanian dan rumah tangga menjadi fondasi utama pertumbuhan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong sinergi lintas sektor dan integrasi kebijakan antara pusat dan daerah.

“Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga,” kata Juda.

Dalam kesempatan itu, Juda mengungkapkan bahwa terdapat tiga tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi daerah.

Pertama, perlunya diversifikasi ekonomi daerah agar tidak hanya bertumpu pada komoditas primer.

Kedua, peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.

Ketiga, keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Menurut dia, banyak daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Sementara itu, alokasi belanja daerah dinilai belum optimal untuk mendorong produktivitas ekonomi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Keuangan terus memperkuat dukungan melalui transfer ke daerah (TKD), pembiayaan kreatif, dan penguatan pendapatan asli daerah (PAD).

Juda mengatakan, hingga April 2026 realisasi TKD telah mencapai Rp 256 triliun atau sekitar 37 persen dari total pagu anggaran tahun ini.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan daerah melalui skema pembiayaan inovatif yang dijalankan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

“Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui PT SMI mencapai Rp 37 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah seperti rumah sakit, jalan, jembatan, dan kawasan pariwisata,” ujar Juda.

Ia menilai, penguatan ekonomi nasional tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, melainkan membutuhkan orkestrasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor keuangan, dan dunia usaha.

“Daerah yang kuat akan membuat ekonomi nasional kuat, tetapi daerah yang kuat bukan hanya daerah yang memiliki anggaran besar, daerah yang kuat adalah daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan,” kata Juda.

Baca juga: Benarkah Pelemahan Rupiah Untungkan Ekspor dan Dorong Ekonomi RI? Ini Penjelasan Ekonom

Tag:  #wamenkeu #juda #soroti #daerah #masih #bergantung #pada #komoditas #transfer #pusat