POPSI Ingatkan Pemerintah: Kebijakan Sawit Harus Pertimbangkan Petani

Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mendukung langkah pemerintah untuk menutup kebocoran devisa dan memperbaiki tata kelola perdagangan sawit nasional.

Namun, organisasi petani sawit itu mengingatkan agar setiap kebijakan baru, termasuk wacana ekspor satu pintu, dirancang secara hati-hati sehingga tidak mengganggu stabilitas ekosistem industri sawit yang melibatkan jutaan petani di seluruh Indonesia.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan, petani memahami pentingnya peningkatan devisa negara dan upaya pemerintah memberantas praktik-praktik yang merugikan penerimaan negara, termasuk dugaan under invoicing dalam perdagangan komoditas.

Baca juga: GAPKI: Harga TBS Sawit Mulai Pulih Usai Pemerintah Beri Kepastian Soal DSI

SHUTTERSTOCK/SAMSUL SAID Ilustrasi kelapa sawit, tandan buah segar kelapa sawit.

"Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Karena kami paham bila devisa negara meningkat, maka semakin banyak program pembangunan yang dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat," ujar Mansuetus dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan yang menyentuh tata niaga sawit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh rantai pasok industri, terutama petani swadaya yang menjadi pemasok utama bahan baku sawit nasional.

Sebelumnya, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), badan usaha milik negara (BUMN) yang ditugaskan memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

DSI akan mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam, seperti batu bara, minyak crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

Baca juga: Danantara Kelola Ekspor Sawit, Batu Bara, dan Ferro Alloy Mulai Juni 2026

Pembentukan perusahaan tersebut dimaksudkan untuk menutup potensi kerugian negara yang selama ini diduga muncul akibat praktik under invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan ekspor.

Lebih lanjut, dia menyebut, industri sawit merupakan ekosistem yang kompleks dan saling terhubung, mulai dari petani, pabrik kelapa sawit, refinery, trader, eksportir, hingga pembeli internasional.

SHUTTERSTOCK/KYTan Ilustrasi sawit.

"Dampak langsung dari sebuah kebijakan sering kali tidak pertama kali dirasakan oleh pelaku industri besar, tetapi justru oleh petani swadaya yang berada di sektor paling hulu," katanya.

Mansuetus mengungkapkan, berdasarkan laporan dari sejumlah daerah, harga tandan buah segar (TBS) petani swadaya mengalami penurunan akumulatif sekitar Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per kilogram dalam dua hari setelah muncul pengumuman terkait pembentukan DSI.

Baca juga: Tak Semua Pabrik Kelapa Sawit Beli TBS dengan Harga Murah

Sebelum itu, harga TBS petani swadaya secara nasional berada di kisaran Rp 3.500 hingga Rp 3.700 per kilogram.

"Dalam jangka pendek, penurunan harga yang mendekati 50 persen ini sangat memukul pendapatan petani swadaya. Kami khawatir apabila ketidakpastian berlangsung dalam jangka menengah dan panjang, harga TBS bisa kembali turun hingga di bawah Rp 1.000 per kilogram seperti yang pernah terjadi pada 2022," papar dia.

Menurut Mansuetus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri sawit sangat sensitif terhadap ketidakpastian di sektor hilir.

Ketika pelaku usaha mengambil sikap menunggu kejelasan kebijakan, aktivitas pembelian dan produksi cenderung melambat sehingga berdampak pada harga TBS di tingkat petani.

Baca juga: Permintaan dari India Anjlok, Harga Referensi Minyak Kelapa Sawit Juni 2026 Turun

Dari total 17,6 juta hektar kebun sawit di Indonesia, sekitar 6,4 juta hektar atau hampir 40 persen merupakan kebun milik petani swadaya.

Karena itu, keberlangsungan industri sawit nasional sangat bergantung pada pasokan TBS dari petani rakyat.

"Produksi CPO nasional tidak dapat dipisahkan dari kontribusi petani swadaya. Ketika terjadi gangguan atau ketidakpastian di hilir, dampaknya langsung menekan serapan dan harga TBS sebagai bahan baku utama industri," kata Mansuetus.

Ia menjelaskan, kompleksitas industri sawit tidak hanya terletak pada proses produksi.

Baca juga: Harga CPO Global Naik, TBS Petani Sawit Justru Anjlok

TBS diolah menjadi CPO di pabrik, kemudian dikirim ke refinery untuk diproses menjadi berbagai produk turunan sebelum dipasarkan ke pembeli internasional.

Namun dalam praktiknya, rantai bisnis tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tempo pembayaran, kebutuhan modal kerja, efisiensi logistik, nilai tukar mata uang, hingga dinamika harga global.

Sebagai contoh, tidak semua daerah penghasil sawit memiliki fasilitas refinery. Akibatnya, pabrik harus menampung dan mengirim CPO ke wilayah lain menggunakan kapal sebelum memperoleh pembayaran dari pembeli berikutnya.

Kondisi ini membuat kebutuhan modal kerja dalam industri sawit menjadi sangat besar.

Baca juga: Petani Sawit Minta DSI Jadi Pengawas, Bukan Otoritas Tunggal Ekspor

"Kejelasan tempo pembayaran menjadi faktor yang sangat penting. Dari sisi petani, hasil penjualan TBS digunakan untuk membayar tenaga pemanen, biaya angkut, dan operasional kebun. Karena itu, kelancaran arus kas di seluruh rantai pasok sangat menentukan keberlangsungan usaha petani," jelas dia.

Terkait pembentukan DSI, Mansuetus menilai pemerintah perlu memastikan kejelasan regulasi, tata kelola yang transparan, serta melakukan kajian mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan industri sawit.

"Kebijakan yang baik tidak cukup hanya dengan niat yang baik. Harus ada kepastian regulasi, jaminan integritas, tata kelola yang transparan, dan perhitungan yang matang terhadap dampak sosial maupun ekonomi di setiap mata rantai industri," katanya.

Menurut Mansuetus, apabila DSI nantinya memiliki peran aktif dalam mekanisme perdagangan atau ekspor sawit, lembaga tersebut juga harus mampu menjaga kelancaran pembayaran dan stabilitas harga agar tidak menimbulkan gejolak yang merugikan petani.

Baca juga: Kementan Ancam Cabut Izin Pabrik yang Beli TBS Sawit di Bawah Harga

"Kejelasan dan kepastian regulasi adalah kunci. Stabilitas ekosistem industri harus menjadi prioritas agar kesejahteraan petani swadaya tetap terjaga di tengah berbagai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah," pungkasnya.

Tag:  #popsi #ingatkan #pemerintah #kebijakan #sawit #harus #pertimbangkan #petani