Gubernur BI, Menkeu dan DPR Gelar Pertemuan di Akhir Pekan, Bahas Pelemahan Rupiah

- Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) yang terus melemah mendorong pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan DPR RI memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menggelar pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah kurs rupiah yang masih tertekan dan memicu kekhawatiran investor dan masyarakat.

Baca juga: Purbaya Sebut Rupiah Lemah Tekan Pedagang Tahu Tempe

Untuk diketahui, nilai tukar rupiah di pasar spot tercatat masih melemah, meski ditutup menguat tipis pada perdagangan Jumat (5/6/2026). Mata uang Garuda naik 13 poin atau 0,07 persen ke level Rp 18.036 per dollar Amerika Serikat (AS).

Kurs rupiah diperkirakan bakal tertekan hingga mendekati level psikologis Rp 19.000 per dollar AS pada pekan depan, apabila sentimen negatif terus berlanjut.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih menantang.

“Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat keras bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry saat ditemui di gedung DPR/MPR RI usai pertemuan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia selama ini telah berjalan erat. Ke depan, koordinasi semakin difokuskan untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan seirama, saling mendukung, dan saling memperkuat sesuai kewenangan masing-masing, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” paparnya.

Baca juga: Rupiah Meluncur ke Zona Bahaya: Saatnya Bergerak Sebelum Terlambat

Terdapat dua langkah utama yang kini menjadi fokus penguatan koordinasi fiskal dan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Pertama, pemerintah dan Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik imbal hasil (yield) instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing (portfolio inflow) kembali masuk ke Indonesia.

Kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal (capital outflow), baik dari pasar saham maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN).

“Pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflow kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow Ada saham dan SBN,” paparnya.

Karena itu, pemerintah dan BI sepakat untuk meningkatkan daya tarik investasi di pasar keuangan domestik sehingga aliran modal asing dapat kembali mengalir masuk dalam jumlah yang lebih besar dan mendukung penguatan rupiah.

Langkah kedua berupa menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia, disertai peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan Bank Indonesia kepada pemerintah.

Kebijakan tersebut memungkinkan operasi moneter tetap berjalan secara efektif untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara kebijakan fiskal juga dapat berjalan optimal dalam mendukung perekonomian.

“Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap berada di Bank Indonesia. Selain itu, dilakukan peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian, operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskal juga tetap mendukung,” lanjut Perry.

Ia menegaskan kedua langkah tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara otoritas fiskal dan moneter dan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Koordinasi fiskal dan moneter yang selama ini telah berjalan kuat akan terus diperkuat agar mampu memberikan respons yang lebih efektif terhadap berbagai dinamika ekonomi global maupun domestik.

Tag:  #gubernur #menkeu #gelar #pertemuan #akhir #pekan #bahas #pelemahan #rupiah