Malaysia Marah Norwegia Batal Kirim Rudal, padahal Sudah Bayar 95 Persen

Pemerintah Malaysia melayangkan protes keras kepada Norwegia setelah Oslo membatalkan izin ekspor sistem rudal angkatan laut yang sebelumnya dipesan untuk kapal tempur Malaysia.

Kuala Lumpur bahkan mempertimbangkan langkah hukum dan menuntut kompensasi karena mengaku telah membayar hampir 95 persen nilai kontrak saat pengiriman rudal dibatalkan.

Dilansir Reuters, Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin mengatakan pemerintah tengah menghitung nilai tuntutan yang akan diajukan kepada Norwegia atas pembatalan tersebut.

Baca juga: Disebut Diktator, Eks PM Malaysia Mahathir Mohamad Tak Peduli

“Kami sedang melakukan perhitungan sekarang — kami tidak hanya akan menuntut jumlah yang sudah kami bayarkan, tetapi juga kerugian akibat pelanggaran kontrak,” kata Mohamed Khaled pada Kamis (14/5/2026).

Sistem rudal Naval Strike Missile (NSM) itu diproduksi oleh divisi pertahanan perusahaan Norwegia Kongsberg.

Pada 2018, perusahaan tersebut menandatangani kontrak senilai 124 juta euro (sekitar Rp 25 triliun) untuk memasok rudal NSM bagi enam kapal Littoral Combat Ship (LCS) Angkatan Laut Malaysia.

Mohamed Khaled juga mengatakan, terdapat kesepakatan kedua untuk memasok sistem serupa ke dua kapal lainnya.

Malaysia tak terima dengan keputusan Norwegia

Wikimedia Commons Bendera Malaysia

Menurut laporan CNA, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut keputusan Norwegia mencabut izin ekspor rudal sebagai tindakan “sepihak dan tidak dapat diterima.”

Anwar mengatakan dirinya telah menyampaikan keberatan keras itu dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Stoere.

“Malaysia telah memenuhi setiap kewajiban dalam kontrak ini sejak 2018 dengan cermat, setia, dan tanpa keraguan,” tulis Anwar di Facebook.

“Namun tampaknya Norwegia tidak merasa perlu memberikan kepada kami sikap yang sama serta itikad baik yang serupa,” lanjutnya.

Anwar menilai keputusan tersebut akan berdampak serius terhadap kesiapan operasional pertahanan Malaysia dan program modernisasi kapal tempur LCS negara itu.

“Kontrak yang telah ditandatangani adalah instrumen yang sakral. Itu bukan konfeti yang bisa disebarkan secara semena-mena,” kata Anwar.

Baca juga: Kapal Pembawa WNI Tenggelam di Malaysia, 14 Orang Hilang

“Jika pemasok pertahanan Eropa merasa bisa mengingkari kontrak tanpa konsekuensi, maka nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang.”

Norwegia perketat ekspor teknologi pertahanan

Kementerian Luar Negeri Norwegia menyatakan, pencabutan izin dilakukan karena perubahan aturan pengendalian ekspor pertahanan Oslo.

Pemerintah Norwegia mengatakan, situasi keamanan di Eropa dan dunia telah berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir sehingga kontrol terhadap teknologi pertahanan diperketat.

“Ekspor beberapa teknologi pertahanan paling sensitif yang dikembangkan Norwegia akan dibatasi hanya untuk sekutu dan mitra terdekat kami,” kata kementerian tersebut.

Meski demikian, Oslo menyebut pihaknya tetap menghargai hubungan dengan Malaysia dan berharap dapat melanjutkan dialog secara konstruktif.

Sementara itu, Kongsberg menyatakan, keputusan lisensi ekspor sepenuhnya berada di tangan pemerintah Norwegia dan perusahaan telah mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.

Program kapal tempur Malaysia kembali tersendat

Program kapal tempur LCS Malaysia sendiri sudah lama menghadapi masalah. Proyek yang dimulai pada 2011 itu semula ditargetkan dapat menyediakan lima dari enam kapal tempur pada 2022 dengan biaya awal 6 miliar ringgit (sekitar Rp 26 triliun).

Namun galangan kapal lokal yang ditunjuk gagal menyelesaikan proyek tersebut. Pemerintah kemudian meluncurkan kembali program itu pada 2023 di tengah tuduhan salah urus dan korupsi.

Pengiriman kapal pertama yang semula dijadwalkan pada Agustus tahun ini juga kembali mundur hingga Desember akibat keterlambatan pengiriman peralatan dan pekerjaan perbaikan yang masih berlangsung.

Mohamed Khaled mengatakan, program LCS akan tetap berjalan meski untuk sementara tanpa sistem rudal NSM terpasang.

Malaysia juga tengah mengevaluasi sejumlah alternatif pengganti, walau prosesnya rumit karena sistem baru harus kompatibel dengan peralatan kapal yang sudah ada.

Baca juga: Malaysia dan Singapura Tolak Wacana RI Pungut Tarif Kapal di Selat Malaka

Tag:  #malaysia #marah #norwegia #batal #kirim #rudal #padahal #sudah #bayar #persen