Pemerintah Diminta Benahi Transportasi Publik, Antisipasi Krisis Energi

- Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendorong pemerintah membenahi transportasi publik untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Pembenahan transportasi publik juga dinilai sebagai langkah antisipasi terhadap krisis energi yang diakibatkan konflik di Timur Tengah.

"Krisis energi yang kita hadapi saat ini harus menjadi pelecut bagi pemerintah. Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebijakan reaktif seperti bekerja dari rumah (WFH) setiap kali harga minyak melonjak. Solusi permanennya adalah memindahkan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang mumpuni," ujar Huda dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).

Baca juga: Instruksi ASN Berlari ke Kantor dan Ilusi Efisiensi Energi

Menurutnya, harga minyak dunia akan mempengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk kendaraan pribadi.

Hal tersebut tentu membuat para pengguna kendaraan pribadi akan sangat terdampak harga minyak dunia.

Oleh karena itu, pembenahan harus dilakukan pemerintah agar pengguna kendaraan pribadi bisa beralih ke transportasi publik.

"Harus ada peta jalan jelas agar transportasi publik di Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung transportasi yang nyaman, murah, dan menjangkau semua area," ujar Huda.

Baca juga: WFH ASN dan Pertanyaan Lama tentang Efisiensi Energi

Saat ini, saling terintegrasinya transportasi publik hanya terjadi di Jakarta dan belum diikuti oleh kota-kota besar lainnya.

Jika pembenahan dilakukan, ia yakin masyarakat kota besar akan beralih ke transportasi publik dan secara tidak langsung mengurangi penggunaan BBM.

"Kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, sangat membutuhkan penanganan serius atas ketersediaan transportasi massal yang memadai," ujar Huda.

Ia mengatakan, investasi terhadap transportasi publik merupakan bentuk ketahanan jangka panjang untuk Indonesia.

Baca juga: Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, Negara Didorong Negosiasi demi Kelancaran Energi

Krisis energi yang terjadi, kata Huda, harus menjadi momentum pemerintah melakukan pembenahan terhadap transportasi publik.

"Jadi kami menilai krisis energi yang kita hadapi saat ini merupakan momentum pas untuk melakukan pembenahan angkutan massal secara serius dan berkelanjutan," ujar Huda.

Tag:  #pemerintah #diminta #benahi #transportasi #publik #antisipasi #krisis #energi