Wacana “War Ticket” Haji, Wamemenhaj Jelaskan Skemanya: Tanpa Antrean, Jemaah Bayar Penuh
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui di Asrama Haji Tangerang, Jumat (10/4/2026).(KOMPAS.com/FIRDA JANATI)
16:18
11 April 2026

Wacana “War Ticket” Haji, Wamemenhaj Jelaskan Skemanya: Tanpa Antrean, Jemaah Bayar Penuh

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mengkaji skema baru penyelenggaraan ibadah haji berupa “war ticket”.

Wacana ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam Rakernas Kemenhaj di Tangerang, Jumat (10/4/2026).

Skema tersebut ditujukan untuk memperpendek masa tunggu haji yang saat ini rata-rata mencapai 26,4 tahun.

Meski demikian, kebijakan ini masih dalam tahap wacana dan belum diterapkan pada musim haji 2026.

Baca juga: PBNU Minta Wacana “War Ticket” Haji Dikaji Matang, Tekankan Aspek Keadilan

Dua Skema Haji: Antrean dan “War Ticket”

Dilansir dari Antara, Dahnil menjelaskan bahwa ke depan penyelenggaraan haji diproyeksikan memiliki dua skema. Skema pertama tetap menggunakan sistem antrean seperti yang berjalan saat ini.

“Ke depan itu kalau Saudi membuka kuotanya dalam jumlah besar, kita akan buka dua skema. Pertama adalah skema antrean yang sudah ada. Skema yang kedua adalah skema yang istilah digunakan oleh Pak Menteri (Irfan Yusuf) itu adalah war ticket,” ujar Wamenhaj Dahnil.

Skema war ticket dirancang sebagai alternatif bagi jemaah yang ingin berangkat lebih cepat tanpa menunggu antrean panjang.

Jemaah yang “War Ticket” Bayar Biaya Haji Secara Penuh

Dalam skema ini, jemaah yang memilih war ticket harus membayar biaya haji secara penuh sesuai nilai riil penyelenggaraan tanpa subsidi.

“Misalnya ditetapkan Rp200 juta per orang, maka itu menjadi biaya yang dibayar penuh oleh jamaah yang memilih skema ini (war ticket),” kata Wamenhaj Dahnil.

Sementara itu, jemaah yang tetap berada di jalur antrean akan mendapatkan subsidi atau nilai manfaat dari pengelolaan dana haji.

“Semua dibayar penuh oleh jamaah, tanpa nilai manfaat seperti pada skema reguler,” ujar Wamenhaj Dahnil.

Sumber Kuota “War Ticket” Bukan dari Kuota Reguler

Kuota untuk skema war ticket diproyeksikan berasal dari tambahan kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi, bukan dari kuota reguler tahunan.

Selain itu, skema ini juga mempertimbangkan visi Arab Saudi 2030 yang menargetkan peningkatan jumlah jemaah haji global dari sekitar dua juta menjadi lebih dari lima juta orang.

Peningkatan kuota ini berdampak pada kebutuhan pembiayaan haji yang semakin besar.

“Jumlah sebesar itu kemungkinan tidak dapat sepenuhnya ditopang oleh keuangan haji yang ada saat ini (dikelola BPKH),” kata Wamenhaj Dahnil.

“War Ticket” Jadi Alternatif Kurangi Antrean Haji

Wacana war ticket dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengurangi antrean panjang haji di Indonesia. Jemaah yang memenuhi syarat istitaah, baik finansial, fisik, maupun mental, dapat langsung mengambil kuota tanpa menunggu lama.

Jemaah reguler yang sudah terdaftar juga tetap bisa memilih skema ini, namun harus membayar biaya penuh tanpa subsidi.

“War Ticket” Haji Masih Tahap Wacana, Belum Diterapkan

Pemerintah menegaskan bahwa war ticket belum menjadi kebijakan resmi dan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.

“(War Ticket) itu bukan kebijakan tahun ini, jadi jangan salah. Itu bukan kebijakan tahun ini, itu adalah wacana kita,” ujar Dahnil saat menutup Rakernas di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang.

“Ini bukan kebijakan, ini adalah upaya yang sedang kita cari untuk melakukan transformasi perhajian kita supaya kita bisa memperpendek antrian bahkan meniadakan antrian,” ujar Dahnil.

“War Ticket” Haji Tuai Pro dan Kontra di Masyarakat

Wacana ini memunculkan beragam respons di masyarakat. Sebagian pihak menilai skema ini berpotensi menyulitkan masyarakat di daerah yang belum terbiasa dengan sistem digital.

Selain itu, muncul kekhawatiran terkait nasib jemaah yang telah lama mengantre serta potensi percaloan.

Namun, ada pula yang mendukung karena dinilai dapat membantu jemaah lanjut usia berangkat lebih cepat serta mencerminkan prinsip kemampuan (istitaah) dalam berhaji.

Meski menuai pro dan kontra, pemerintah menegaskan skema war ticket masih dalam tahap kajian awal dan belum dibahas secara intensif untuk implementasi.

Tag:  #wacana #ticket #haji #wamemenhaj #jelaskan #skemanya #tanpa #antrean #jemaah #bayar #penuh

KOMENTAR