Sekjen PDI-P Singgung Fenomena Kritik Pemerintah Kerap Dilaporkan ke Polisi

- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyinggung fenomena kritik terhadap pemerintah yang justru dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Dia menilai kondisi tersebut bertentangan dengan semangat awal berdirinya Republik Indonesia yang dibangun melalui dialektika pemikiran.

“Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik masalah terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal republik ini dibangun dengan suatu dialektika,” kata Hasto saat berpidato dalam seminar peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Baca juga: PDI-P Ingatkan Kolonialisme Belum Berakhir, Singgung Agresi Militer AS-Israel ke Iran

Menurut dia, kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk kebencian dan permusuhan.

Justru, kritik adalah wujud kepedulian dan kecintaan terhadap bangsa.

“Kalau kita kritik pemerintah bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika kita kritik pada pemerintah karena kita sayang, cinta tanah air kepada republik ini,” ujarnya.

Baca juga: Megawati Tiba di Sekolah Partai PDI-P, Jadi Keynote Speaker Peringatan 70 Tahun KAA

Hasto kemudian mengaitkan hal tersebut dengan semangat Konferensi Asia-Afrika, yang menekankan narasi pembebasan dan penolakan terhadap segala bentuk penindasan.

Dia menegaskan, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menjaga ruang demokrasi.

“Di republik ini seharusnya tidak boleh ada penindasan atas cara apa pun,” ucap dia.

Baca juga: Megawati Perintahkan Kepala Daerah-Legislator PDI-P Hemat Anggaran

Dia menambahkan, perbedaan pandangan dan pemikiran merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, selama dilandasi semangat cinta tanah air dan ditujukan untuk kemajuan bangsa.

“Perbedaan-perbedaan ide dan pemikiran selama digerakkan oleh semangat rasa cinta tanah air untuk kemajuan bangsa, itu bukan hal yang diharamkan, tetapi itu penting dalam hal demokrasi,” kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta fungsi lembaga legislatif dalam menjalankan mekanisme check and balances.

Baca juga: Legislator PDI-P Desak Pemerintah Buka-bukaan soal Izin Bebas Terbang Militer AS di RI

Sebab, seluruh elemen tersebut adalah bagian dari perjuangan untuk menjaga demokrasi tetap sehat dan sejalan dengan tujuan bernegara.

“The freedom of speech, freedom to organize the people, freedom of press, dan sebagainya termasuk berjalannya fungsi-fungsi DPR RI sebagai check and balances di dalam konstruksi sistem politik kita, semua harus kita perjuangkan demi sehatnya Indonesia,” jelas Hasto.

Di akhir pidatonya, Hasto mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat pembebasan yang diwariskan KAA, sekaligus memastikan tidak ada praktik penindasan di Indonesia.

“Indonesia berdiri di muka di dalam perjuangan pembebasan dan kita harus memberikan suatu pelajaran kepada dunia bahwa tidak ada penindasan-penindasan yang terjadi di bumi Indonesia tercinta,” pungkasnya.

Tag:  #sekjen #singgung #fenomena #kritik #pemerintah #kerap #dilaporkan #polisi