DPR Cecar Kepala BPOM Karena Keracunan MBG

Pimpinan Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mencecar Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang disiarkan lewat kanal TV Parlemen, Senin (20/4/2026).

Dia ingin meminta penjelasan terkait pengawasan keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis.

"Sebetulnya hari ini saya ingin meminta pertanggungjawaban dari Pak Kepala BPOM karena di rapat yang lalu seharusnya BPOM sudah diberikan penugasan untuk melakukan pengawasan terkait keamanan pangan di SPPG-SPPG," kata Charles.

Dia menyebut pada April 2026 yang telah berjalan 20 hari, hampir 1.000 anak yang terdampak keracunan akibat program MBG.

Baca juga: 37 Korban Keracunan MBG di Jakarta Timur Masih Dirawat di Rumah Sakit

"Apa yang menyebabkan masih terjadi keracunan sampai hari ini?" katanya lagi.

Politikus PDI-Perjuangan ini menduga, BPOM tidak memiliki keterlibatan yang signifikan dalam pengawasan keamanan pangan dalam program MBG.

Padahal, kata Charles, dalam rapat-rapat sebelumnya Komisi IX sudah bersepakat dengan instansi lain agar BPOM harus dilibatkan pada setiap kebijakan MBG.

"Bahkan saya sampaikan kalau perlu dapur-dapur SPPG itu harus memiliki sertifikasi dari BPOM sebelum bisa diizinkan beroperasi, tapi kan ternyata tidak. Seperti kejar target untuk mendirikan dapur sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," tuturnya.

Baca juga: 80 Siswa dan Guru Keracunan MBG di Bantul, BGN: Kami Sudah Berkali-kali Ingatkan

Dia juga menyinggung anggaran BPOM yang disebut sangat minim untuk menjalankan kerja pengawasan MBG.

Anggaran yang diberikan hanya Rp 1,95 triliun, sedangkan belanja pegawai BPOM menghabiskan 54 persen anggaran yang diberikan.

"Ini sangat tidak sehat, ini bukan good governance. Guideline dari World Bank belanja pegawai tidak boleh lebih dari 20 persen atau bahkan 30 persen," imbuhnya.

Keterbatasan Anggaran

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, tugas pokok, fungsi (tupoksi) dan kewenangan yang diberikan negara terhadap BPOM sangat besar.

Baca juga: 156 Siswa dan Orangtua di Anambas Diduga Keracunan MBG

"Namun kenyataannya sesuai dengan anggaran yang tersedia sebetulnya sudah kita cukupi dengan anggaran yang sebelumnya. Namun dalam kenyataannya terdapat proses efisiensi yang tentu saja kita perlu adjust," kata Taruna.

Dia memberikan contoh paling konkret terkait dengan dukungan program MBG.

Dari anggaran BPOM hanya bisa mengalokasikan Rp 2,9 miliar. Taruna menyebut anggaran yang "mengharukan."

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Kepala BPOM Taruna Ikrar saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Skema lainnya adalah swakelola yang disetujui Komisi IX DPR RI sebesar Rp 700 miliar, namun dipotong kembali sehingga anggaran hanya berkisar Rp 675 miliar.

Baca juga: Diduga Keracunan MBG di Demak, Ibu Menyusui Alami Mual, Ratusan Santri Terdampak

"Dan sampai detik ini anggaran yang Rp 675 miliar belum bisa kita lakukan karena kami masih menunggu tahapan berikutnya," kata Taruna.

BPOM kini hanya bisa bekerja spesifik dengan melakukan sosialisasi tahap awal Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang jadi calon pemimpin di SPPG.

"Oleh karena itu kami melibatkan dalam hal proses pendidikannya yaitu sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang akan melaksanakan itu dan kami sudah melatih 32.000 lebih kader-kader," ucapnya.

Charles kemudian menginterupsi, meminta penjelasan lebih gamblang kepada Taruna apakah sudah melakukan pemeriksaan sampel makanan MBG.

Baca juga: Maaf dan Evaluasi BGN Terkait Kasus Keracunan MBG di Duren Sawit Jaktim

"Bukan pascakejadian tapi prakejadian. Artinya secara random Badan POM mendatangi SPPG-SPPG, mengambil sampel gitu untuk ngetes apakah yang disajikan itu layak, aman, gitu? Pernah enggak dilakukan itu? Masuk enggak dalam programnya Badan POM?" katanya.

Taruna kemudian menegaskan, BPOM belum melakukan hal itu karena keterbatasan anggaran.

"Tentu secara jujur kami katakan eee itu belum kami lakukan karena anggarannya belum ada," ucap Taruna.

Karena untuk mengambil sampel, perlu anggaran untuk pemeriksaan dan lanjutannya, dan sampai saat ini anggaran terkait pengujian sampel MBG belum dilakukan.

Tag:  #cecar #kepala #bpom #karena #keracunan