Waka DPD Prihatin Kontak Tembak di Puncak Papua Tewaskan Warga Sipil, Serukan Setop Kekerasan

- Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua sejak tahun 2025 hingga April 2026. 

Dalam kurun waktu tersebut, puluhan insiden kekerasan telah terjadi dan menelan ratusan korban jiwa dari berbagai elemen, baik masyarakat sipil, aparat TNI-Polri, maupun kelompok bersenjata yang selama ini dikenal sebagai KKB.

“Semua korban adalah anak bangsa. Setiap nyawa yang hilang merupakan luka bagi Indonesia,” ujar Yorrys dalam jumpa pers di Gedung DPR/DPD/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Baca juga: Menteri HAM: 15 Orang Tewas dalam Serangan di Puncak Papua

Yorrys pun menyoroti insiden terbaru yang terjadi pada 14 April 2026 di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Dalam kontak tembak tersebut, 9 warga sipil dilaporkan meninggal dunia, termasuk seorang balita. Lalu, ada 7 orang lainnya mengalami luka berat.

Peristiwa tersebut juga memaksa ratusan warga mengungsi dan kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar.

Baca juga: Baku Tembak di Papua Tengah, Pigai: Rakyat Sudah Tahu Pelakunya, Jangan Disembunyikan

Menurut Yorrys, kondisi ini merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

Ia menyebut wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah sebagai daerah yang paling terdampak, dengan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan.

“Banyak warga hidup dalam kondisi jauh dari standar kemanusiaan yang layak, sementara perhatian terhadap pengungsi masih belum optimal,” ucapnya.

Baca juga: Gibran Cek Rusun ASN di Papua Tengah: Jangan Terima kalau Ada Cacat Desain

Selain persoalan keamanan, Yorrys juga menyoroti tingginya angka kemiskinan di Tanah Papua yang secara konsisten berada pada level tertinggi secara nasional.

Hal ini menunjukkan ketimpangan pembangunan yang belum teratasi secara efektif meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah dilakukan.

Ia juga menekankan bahwa berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua yang belum tuntas telah memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik.

Baca juga: TNI Nyatakan Tak Terlibat Penembakan Anak di Jigiunggi, Papua Tengah

Dalam konteks kebijakan nasional, Yorrys mengapresiasi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan di Papua.

Namun, dia menilai pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan strategi dialogis, humanis, dan berbasis keadilan sosial.

“Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat grand design dan road map yang komprehensif dan terbuka kepada publik terkait penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh,” kata Yorrys.

Baca juga: Gibran Tinjau Pelabuhan di Papua, Tindak Lanjuti Arahan Prabowo

Berikut pernyataan sikap anggota DPD se-Papua.

1. Menghentikan kekerasan secara menyeluruh di Tanah Papua.

2. Memastikan keamanan dan kelayakan hidup masyarakat di seluruh wilayah Papua.

3. Membuka grand design dan road map penyelesaian konflik Papua secara transparan kepada publik.

4. Mendorong dialog inklusif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Papua.

5. Menuntaskan pelanggaran HAM secara adil dan transparan.

6. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan secara struktural dan berkelanjutan.

7. Memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan elemen masyarakat dalam menyelesaikan konflik Papua.

Tag:  #waka #prihatin #kontak #tembak #puncak #papua #tewaskan #warga #sipil #serukan #setop #kekerasan