Kartini Sedih

DI HARI Kartini kemarin, 21 April 2026, saya memperoleh kiriman pesan dari kawan via WhatsApp. Kalimatnya sederhana—saya pakai judul tulisan ini—disertai ikon menangis.

Kalimat yang hanya dua kata itu mengiringi berita Kompas.com edisi 3 Maret 2026 yang dikirim oleh kawan saya. Judulnya “KPK Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di Semarang”.

Sebagaimana kita ketahui, Fadia Arafiq adalah kepala daerah perempuan yang pada bulan Ramadhan lalu, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menambah panjang deret pejabat perempuan yang berurusan dengan pidana korupsi.

Tak biasanya Kartini dikaitkan dengan korupsi. Saya berusaha memahami pesan tersebut.

Kalimatnya sederhana, tapi penuh keprihatinan, gugatan dan sekaligus harapan. Boleh jadi juga mewakili kegelisahan publik Indonesia dewasa ini.

Kepemimpinan feminin

Menjelang abad ke-21, tepatnya tahun 1990, terbit buku berjudul Megatrends 2000 karya John Naisbitt & Patricia Aburdene. Buku yang ditulis pasangan suami-istri itu laris-manis.

Baca juga: Mencegah Kriminalisasi Keputusan Bisnis di BUMN

Buku Megatrends 2000 berisi analisis mengenai transformasi ekonomi global, perubahan sosial, dan perkembangan teknologi. Transformasi itu membentuk sepuluh arah baru (megatren) yang memengaruhi dunia menuju abad ke-21.

Megatren dibaca publik sebagai panduan untuk memahami pergeseran besar yang melanda dunia, baik ekonomi, politik, sosial-budaya, maupun teknologi, yang diprediksi akan membentuk masa depan.

Satu di antara sepuluh megatren adalah kepemimpinan perempuan di abad ke-21. John Naisbitt dan Patricia Aburdene membaca lanskap dunia telah berubah dari abad ke-20 yang bercorak maskulin menuju abad ke-21 yang bercorak feminin.

Abad ke-20 didominasi oleh pola kepemimpinan otoriter, birokratis, bercorak militer. Kolonialisme, Perang Dunia Pertama dan Kedua, Perang Dingin Blok Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan segenap dinamika politik kawasan, adalah situs sejarah tinggalan abad ke-20.

Abad ke-20 juga melahirkan pemikiran dan ideologi pembebasan, tokoh dan pejuang pembebasan, negara-bangsa baru hasil pembebasan dari negara kolonial.

Gagasan-gagasan besar yang berbasis pada kemanusiaan, kesetaraan, kebebasan juga dihasilkan pada abad ke-20.

Menurut teropong Naisbitt dan istrinya, berbeda dengan abad sebelumnya, dunia abad ke-21 didominasi aspek informasi.

Prinsip dominan dari organisasi pun berubah. Dari manajemen birokratis yang cenderung mengendalikan, lamban, hierarkis bergeser ke arah kepemimpinan untuk menghasilkan yang terbaik buat manusia dan merespons secara cepat perubahan.

Penulis Megatrends 2000 yang suami-istri itu merumuskannya dengan metafor menarik. “Bila laki-laki adalah pekerja industri yang prototipikal, maka pekerja informasi yang tipikal adalah perempuan,” tulis Naisbitt dan Patricia Aburdene.

Hierarki bukan pola tetap dalam organisasi, melainkan situasional. Abad informasi bekerja atas dasar jejaring, sehingga yang dibutuhkan bukan relasi oposisional yang hierarkis, melainkan relasi kolaboratif.

Oleh karena itu, abad ke-21 membutuhkan kepemimpinan feminin, kepemimpinan “model ibu”. Ia merangkul, bukan memukul. Ibu bertabiat merawat, menghidupkan, menumbuhkan.

Baca juga: Kartini dan Etika Rasa yang Terlupakan

Kepemimpinan feminis bekerja dengan mempertemukan antara “otak” dan “hati” untuk kesetaraan dan kebaikan bersama. Tak ada lagi diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, suku, agama, disabilitas, atau karakteristik lainnya.

Itulah kepemimpinan yang menghargai dan memuliakan setiap anak manusia. Itulah kepemimpinan yang menjaga martabat dan hak-hak hidup setiap manusia.

Dalam konteks bernegara, politik dihayati dan dijalankan sebagai pengabdian kepada nilai-nilai substantif, seperti keadilan sosial, kesejahteraan, kemakmuran, kedaulatan rakyat.

Nilai-nilai itu tidak direduksi sekadar alat maksimalisasi perolehan kekuasaan, tapi basis kebijakan dan tindakan bernegara.

Ujung dari politik memang kekuasaan. Namun, kekuasaan wajib menjamin pemenuhan nilai-nilai substantif tersebut.

Kepemimpinan feminis sejati akan taat hukum dan etika. Bukan mematuhi hukum dan etika sepanjang menguntungkan, dan menabraknya bila menghalangi kepentingan.

Kartini, pemikiran dan spirit pembebasannya adalah anak zaman abad ke-20. Ia melawan struktur-kultur zamannya yang dikendalikan kepemimpinan maskulin, terutama pembebasan kaumnya dari diskriminasi.

Kartini merasakan diskriminasi dan menjadi bagian dari ketertindasan oleh kepemimpinan maskulin.

Kartini mempercayai bahwa bila suatu kaum merasa tertindas, maka ia harus mempelajari bagaimana cara kerja kaum yang menindas.

Ia menyerukan pembebasan; memimpikan kepemimpinan feminis, kepemimpinan “model ibu” yang mengayomi semua tanpa pilih-kasih. Dan, jalan ke sana harus ditempuh melalui penguasaan ilmu pengetahuan.

Selebrasi penanda

Seruan Kartini berhasil dari sudut gender. Pendidikan membuka kesempatan bagi kaum perempuan. Ramalan megatren pun terbukti di Indonesia.

Awal abad ke-21 Indonesia memiliki wakil presiden perempuan, lalu presiden perempuan. Selanjutnya, perempuan semakin banyak menduduki jabatan publik: menteri, gubernur, bupati/wali kota, anggota DPR/DPRD, pejabat pemerintahan, pemimpin perusahaan negara, dan lain-lain. Ketua DPR sekarang pun perempuan.

Namun, apakah Kartini senang dan bangga melihat fenomena itu? Kawan saya menjawab, “Kartini sedih.”

Baca juga: MBG Akhirnya Diperbaiki: Dari Ambisi Besar ke Kebijakan Tepat Sasaran

Dari sudut mobilitas sosial, Kartini tentu saja senang. Perjuangannya melawan diskriminasi kaum perempuan boleh dibilang berhasil. Kaumnya tak lagi dalam pingitan. Kepemimpinan perempuan pun mewarnai Indonesia di abad ke-21.

Namun, Kartini tentu saja murung dan sedih. Fenomena kepemimpinan perempuan itu cenderung sekadar selebrasi—meminjam Ferdinand de Saussure—penanda (signifier) tapi miskin petanda (signified). Seruan dan spirit pembebasannya mengerdil.

Banyak kaum perempuan merdeka dari struktur-kultur yang dilawan Kartini, sehingga mereka juga menempati posisi penting dalam struktur kekuasaan negara.

Persoalannya seruan pembebasan yang digaungkan Kartini dan visi kepemimpinan feminis yang mengayomi semua atas dasar prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial melemah oleh kepentingan pragmatisme.

Jumlah pemimpin perempuan semakin banyak, semestinya kekuasaan semakin lembut serta peka terhadap diskriminasi dan penindasan.

Politikus perempuan semakin banyak, semestinya kepemimpinan “model ibu” yang merangkul, merawat, mengasuh, menumbuhkan, menghidupkan juga menguat.

Semestinya korupsi mengecil, tapi justru malah brutal. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terus merosot. Tahun 2024 skor IPK kita masih 37, turun menjadi 34 pada tahun 2025. Skor IPK kita lebih buruk ketimbang Etiopia (38), Suriname (38), dan Sri Lanka (35).

Bila kepemimpinan “model ibu” dominan bekerja, semestinya tak perlu ada seorang anak memilih usia Sekolah Dasar mengakhiri hidup, seperti yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), beberapa waktu lalu.

Ia menulis sepucuk surat berbahasa Ngada, “Kertas Tii Mama Reti” (Surat buat Mama Reti) sebelum memilih gantung diri.

Surat itu bisa dibaca sejatinya ditujukan kepada “ibu sosiohistoris”, bukan “ibu biologis” (baca “Kertas Tii Mama Reti: Menggugat Janji Kemerdekaan”, Kompas.com, 08/02/2026).

Kartini sedih. Penerusnya terjebak pada perayaan penanda yang miskin petanda.

Memperingati Kartini berarti menghidupkan seruan dan spirit pembebasan. Kartini mengingatkan, meminjam Pramoedya Ananta Toer, “Panggil Aku Kartini Saja.”

Tag:  #kartini #sedih