“In This Economy”, Masih Relevankah Anggaran Tinggi untuk Rumah Jabatan?

- Rencana renovasi rumah jabatan (rujab) Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 25 miliar membetot perhatian publik. Masih relevankah anggaran tinggi untuk rujab, in this economy?

Uang rakyat yang rencananya akan digelontorkan untuk memugar rumah dinas Gubernur membuat rakyat Kaltim bergerak kritis. Demonstrasi sempat bergulir.

Baca juga: Airlangga-Purbaya Merapat ke Istana di Tengah Rencana Efisiensi dan WFH

Publik semakin geram ketika fasilitas di luar kedinasan termasuk dalam penganggaran, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.

Di sisi lain sebagaimana terformulasikan dalam frasa populer in this economy, kondisi finansial saat ini serba tidak pasti dan menuntut efisiensi di sana-sini.

Tidak relevan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, pembangunan rumah jabatan di era kini sudah tidak relevan.

Terlebih, jika pembangunan atau renovasinya diutamakan ketika beragam fasilitas publik justru di wilayah tersebut masih buruk.

"Untuk saat ini, sebenarnya itu sudah enggak relevan lagi dengan memperbaiki rumah dinas mereka yang mewah-mewah, sementara masyarakatnya miskin atau fasilitas infrastrukturnya buruk," kata Misbah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/4/2026).

Baca juga: Wamendagri: Batalkan Anggaran Rujab Gubernur Kaltim Rp 25 M Jika Tak Prioritas

Senada, pakar antikorupsi sekaligus eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha beranggapan, rumah jabatan pada dasarnya adalah fasilitas negara yang sudah tersedia, bukan sesuatu yang harus selalu dibangun ulang dari nol.

Maka ketika renovasi dilakukan hingga menelan anggaran sangat besar, bahkan mencapai puluhan miliar rupiah, hal tersebut menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Utamanya jika pembangunan dipaksakan di tengah kondisi ekonomi yang menuntut penghematan.

Ia mengimbau, kepala daerah seharusnya lebih dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.

"Jika terdapat kerusakan, cukup dilakukan perbaikan seperlunya. Tidak perlu ada renovasi besar-besaran yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi publik. Dalam situasi ekonomi seperti sekarang, pengeluaran besar untuk hal yang tidak mendesak justru tidak tepat dan berlebihan," ucap Praswad kepada Kompas.com.

Baca juga: 4 Hal yang Harus Dilakukan Kelas Menengah In This Economy

Ego dan prestise

Praswad berpandangan, praktik renovasi rumah jabatan secara berlebihan akan mencerminkan simbol kekuasaan dan pemenuhan ego semata.

Padahal, jabatan publik seharusnya diiringi dengan kesederhanaan dan empati terhadap kondisi masyarakat.

Di saat banyak warga masih menghadapi kesulitan, penggunaan anggaran negara untuk kemewahan pribadi menjadi kontras yang sulit dibenarkan.

"Seharusnya, prioritas diarahkan pada perbaikan fasilitas publik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas, seperti infrastruktur, layanan dasar, dan kebutuhan publik lainnya, bukan pada fasilitas pribadi pejabat yang sifatnya terbatas dan ssementara" tutur Praswad.

Baca juga: Sekda Kaltim Buka Suara soal Kursi Pijat Rp 125 Juta, Sebut Bukan untuk Rujab Gubernur

Sementara itu menurut Misbah, kepala daerah seolah hanya ingin memperlihatkan prestise-nya ketika memutuskan membangun rumah dinas.

Kepala daerah merasa harus pumya simbol atau status di kalangan masyarakat bahwa mereka adalah pejabat. Oleh karenanya, pandangan ini perlu diubah.

Prestise semestinya tidak dikejar lewat praktik pemborosan dan bermewah-mewahan, melainkan dari kinerja sebagai pelayan publik.

"Bagaimana dia menurunkan angka kemiskinan di daerahnya, bagaimana dia bisa menurunkan angka pengangguran terbuka di daerahnya, bisa memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan, sekolah atau rumah sakit, misalnya gitu," beber Misbah.

"Jadi ukuran-ukuran yang itu menjadi ukuran kinerja capaian pembangunan yang itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Itulah yang yang bisa disebut dengan prestise seorang kepala daerah," imbuhnya.

Harus punya sense of crisis

Lebih lanjut Praswad meminta pejabat publik memiliki sense of crisis yang lebih besar.

Adapun untuk menumbuhkannya, kepala daerah perlu menerapkan gaya hidup sederhana.

Sebaliknya, budaya hidup mewah di kalangan pejabat harus dihentikan.

Di sisi lain, pemerintah pusat perlu memberikan arah dan pengawasan yang lebih jelas agar penggunaan anggaran tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Menurutnya, paradoks akan muncul tanpa kesadaran tersebut: Pejabat berbicara tentang kemiskinan, ketimpangan, dan penderitaan rakyat, tetapi di sisi lain menikmati fasilitas yang berlebihan.

"Kondisi ini berisiko memperlebar jarak antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, kesederhanaan, empati, dan keberpihakan pada publik harus menjadi prinsip utama dalam setiap pengambilan kebijakan," tutur Praswad.

Baca juga: Pemprov Kaltim Kaji Ulang Anggaran Renovasi Rumah Jabatan Gubernur, Termasuk Kursi Pijat

Lebih selektif

Adapun Misbah meminta kepala daerah lebih selektif dalam membelanjakan anggaran di tengah pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Ia melihat, anggaran TKD pada tahun ini relatif kecil hanya sekitar Rp 650 triliun untuk seluruh daerah. Nominal inj menurun drastis, hanya setara 18 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Artinya pemerintah daerah harus sangat selektif ya, di dalam membelanjakan anggarannya terutama yang mereka kelola saat ini TKD-nya udah turun. PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) pasti juga relatif sulit," jelas Misbah.

Ia menekankan, pemerintah daerah seharusnya bisa membaca keputusan pemerintah pusat melakukan earmarking anggaran secara rigid untuk pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk kehati-hatian.

Baca juga: 3 Dekade Otonomi Daerah: Cerita Raja Kecil, Ketergantungan APBN, hingga Efisiensi

Earmark juga dilakukan untuk mencapai sejumlah target pembangunan nasional. Target tersebut tidak dapat tercapai jika belanja modal digelintiekan untuk kepentingan pribadi dan kepala daerah.

"Jadi ini yang seharusnya dibaca oleh pemerintah daerah yang menginginkan otonomi, tapi belanjanya nggak jelas, belanja dinikmati sendiri oleh birokrasi ya, oleh pimpinan daerah, sementara untuk rakyatnya sangat kecil," tandas Misbah.

Wamendagri minta batalkan

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meminta anggaran pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut untuk rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud dibatalkan bila tidak urgen.

Ia meminta Rudi mempertimbangkan kembali. Dia menegaskan, penggunaan anggaran terkait renovasi rumah jabatan Gubernur Kaltim harus merujuk pada prinsip efisiensi.

"Nah ini yang harus diperhatikan betul oleh Pak Gubernur dan kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan," kata Bima.

KOMPAS.com/Rahel Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dalam peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ke-30 tahun, Bima kembali mengingatkan perlunya tata kelola pemerintahan yang efisiensi. Tata kelola maupun statecraft ini kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Dia ingin agar jajaran kepala daerah terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tidak saja efektif tapi efisien.

"Efisiensi bukan hanya penghematan. Efisiensi bukan hanya angka-angka yang dilaporkan kepada atasan. Efisiensi adalah cara baru untuk mengelola pemerintahan, transformasi budaya kerja dari kita semua," ucapnya.

Adapun sejauh ini, Rudi mengucapkan permintaan maaf atas rencana renovasi rumah jabatan bernilai fantastis tersebut.

Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @h.rudymasud pada Minggu (26/4/2026) sekitar pukul 22.00 Wita sebagai respons atas kegelisahan publik yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.

Rudi mengakui bahwa kritik yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur.

Ia juga menyatakan akan menanggung secara pribadi biaya untuk fasilitas yang berada di luar fungsi kedinasan.

"Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut," tegasnya.

Tag:  #this #economy #masih #relevankah #anggaran #tinggi #untuk #rumah #jabatan