Blak-blakan Perebutan Tambang di PBNU, Gus Ipul: Bukan Aset Pribadi Tapi Milik Jam'iyah

Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul blak-blakan menyebut kisruh izin tambang menjadi akar permasalahan PBNU saat ini.

Dia mengatakan, informasi yang beredar soal tambang bukan lagi informasi palsu, melainkan informasi yang sesat dan menyesatkan.

"Tapi kalau ditanya tambang karena disebut-sebut ini katanya ada rebutan tambang, terus terang ini berita yang menyesatkan," ucapnya dalam siniar Gaspol Kompas.com, ditayangkan Kamis (7/5/2026).

Gus Ipul kemudian menyebut, semua proses terkait pengurusan tambang dijalankan berdasarkan hasil rapat PBNU.

Baca juga: Jelang Muktamar, Gus Ipul Bicara Kriteria yang Cocok Jadi Ketua Umum PBNU

Karena dia menekankan, izin tambang yang diberikan pemerintah adalah aset Nahdlatul Ulama, bukan aset perseorangan.

"Dan tambang ini ditunggu oleh banyak orang. Bagaimana sih tambang ini? Bagaimana izinnya? Bagaimana tata kelolanya? Bagaimana kepemilikannya? Bagaimana hasil-hasilnya itu dimanfaatkan? Ini kan ditunggu ini ya karena ini bukan aset pribadi kita yang tidak layak untuk diperebutkan oleh siapa pun," ucap Gus Ipul.

Dia juga menjawab isu terkait pemindahan perusahaan tambang yang akan mengelola konsesi milik PBNU.

Gus Ipul menjelaskan, tak ada upaya dari pemerintah mengganti pengusaha yang telah ditetapkan di era sebelumnya.

Baca juga: Enggan Calonkan Diri Jadi Ketum PBNU, Gus Ipul: Yang Penting di NU Cari Berkah

Dia juga menyebutkan, memutuskan perusahaan yang akan mengelola izin tambang PBNU bukan dipilih berdasarkan pribadi, tapi sudah melalui proses panjang.

Menariknya, Gus Ipul menyebut perusahaan dari PBNU tersebut dinakodai oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai direktur utama, dengan saham 99 persen milik koperasi PBNU.

"Dan koperasi ini ketuanya Gus Yahya. Jadi ketuanya pemilik saham terbesar Gus Yahya, direktur utamanya Gus Yahya, Ketua Umumnya (PBNU) Gus Yahya, terus gimana mau ngerebut dari mana? Cara ngerebutnya seperti apa?" kata Gus Ipul.

Sebab itu, Gus Ipul menyebut Gus Yahya sebagai Dirut harus bertanggung jawab terhadap semua kebijakan perusahaan terutama dalam rangka menandatangani dokumen-dokumen terkait perusahaan izin tambang.

Baca juga: Wacana Perguruan Tinggi Kelola Tambang, PBNU: Kami Bukan Organisasi Bisnis

"Termasuk kerja sama dengan investor. Semua urusannya Dirut ya urusannya ya Dirut, mana mungkin yang lain," imbuhnya.

Ketua PBNU Ulil Absar Abdala juga disinggung karena pernah menyebut adanya perebutan izin tambang sebagai latar belakang pecahnya kongsi Gus Yahya dan Gus Ipul.

"Saya juga pengen tanya mana dokumennya itu kalau kita ada perebutan. Terus kalau direbut itu manfaatnya apa untuk kita," katanya.

Sebagai penutup, Gus Ipul mengatakan dirinya memiliki banyak bukti terkait pengelolaan aset yang manfaatnya nanti akan sepenuhnya diberikan untuk organisasi NU.

"Kami punya bukti-bukti yang cukup kuat dokumen-dokumen yang cukup kuat bagaimana aset ini nanti kalau sudah berproduksi dan kemudian ada keuntungan harus diberikan sepenuhnya untuk kepentingan Jam'iyah," tandasnya.

Tag:  #blak #blakan #perebutan #tambang #pbnu #ipul #bukan #aset #pribadi #tapi #milik #jamiyah