Ketika Negara Salah Membaca Media Baru

ADA ironi yang terasa pahit dalam polemik antara Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan sejumlah media baru beberapa hari terakhir.

Niat yang semula tampak seperti upaya merangkul ekosistem digital justru berubah menjadi krisis legitimasi komunikasi politik.

Nama-nama media sosial dan platform digital disebut sebagai bagian dari “kemitraan” pemerintah. Namun, satu per satu justru tampil ke publik untuk membantah.

Bukan sekadar klarifikasi administratif, melainkan penegasan identitas: mereka independen, tidak direkrut, tidak terafiliasi, bahkan sebagian mengaku tidak pernah hadir dalam forum yang disebutkan.

Di sinilah letak blunder paling mendasar dari Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari. Dalam komunikasi publik modern, terutama di era media digital yang cair dan sensitif terhadap reputasi, klaim sepihak adalah bencana.

Negara tidak sedang berhadapan dengan organisasi yang bisa diposisikan sebagai subordinat birokrasi. Negara sedang berhadapan dengan entitas-entitas digital yang hidup dari modal paling mahal di zaman sekarang: kepercayaan audiens.

Ekspektasi Tinggi terhadap Qodari

Ketika Qodari menggantikan kepala Bakom sebelumnya, publik sempat menaruh harapan cukup besar. Banyak yang membayangkan pola komunikasi pemerintah akan menjadi lebih lincah, adaptif, dan proaktif.

Baca juga: Perpres Ojol: Arah Baru Perlindungan Ojek Online di Indonesia

Ekspektasi itu muncul bukan tanpa alasan. Selama ini Qodari dikenal sebagai pengamat politik sekaligus pakar riset yang terbiasa membaca opini publik, memetakan persepsi sosial, dan memahami dinamika komunikasi politik kontemporer.

Karena itu, jika publik menaruh harapan tinggi, hal tersebut sebenarnya wajar. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

Belum lama setelah dilantik sebagai Kepala Bakom, publik langsung disuguhi kegaduhan komunikasi yang memperlihatkan lemahnya sensitivitas terhadap ekosistem media digital.

Ketika akun-akun seperti Bapak2ID, Narasi, Ngomongin Uang, Big Alpha, hingga Indomusikgram ramai-ramai membuat pernyataan sikap, publik menangkap satu pesan sederhana: pemerintah terlalu tergesa-gesa mengklaim kedekatan.

Dan dalam politik komunikasi, kesan “mengklaim” jauh lebih berbahaya daripada sekadar salah ucap.

Masalahnya bukan hanya soal teknis komunikasi. Ini menyentuh cara negara memahami lanskap media baru.

Banyak pengelola media digital hari ini dibangun justru karena publik lelah pada komunikasi formal negara maupun media lama yang dianggap terlalu elitis, terlalu partisan, atau terlalu birokratis.

Mereka tumbuh dari kultur komunitas, algoritma, kreativitas, dan kedekatan emosional dengan audiens.

Karena itu, ketika negara datang dengan pendekatan administratif dan menyebut mereka sebagai bagian dari jejaring komunikasi pemerintah, respons penolakan sebenarnya sangat bisa diprediksi.

Media baru takut kehilangan independensi simbolik mereka. Sekali dicap sebagai kepanjangan tangan kekuasaan, kredibilitas mereka di mata audiens bisa runtuh dalam hitungan jam.

Dalam buku A Continental Philosophy of Communication, Garnet C. Butchart menekankan bahwa komunikasi bukan sekadar transmisi pesan, melainkan persoalan relasi, pengakuan, dan keberadaan sosial.

Komunikasi gagal ketika pihak yang berkomunikasi tidak memahami posisi eksistensial lawan bicaranya. Apa yang terjadi dalam polemik ini memperlihatkan kegagalan semacam itu.

Negara tampak memandang media baru sebagai kanal distribusi pesan. Padahal, bagi para kreator dan komunitas digital, identitas independen mereka justru merupakan inti eksistensi.

Mentalitas Komunikasi Era Lama

Kesalahan berikutnya adalah penggunaan istilah “homeless media”. Walaupun mungkin dimaksudkan sebagai istilah transisi menuju “new media”, frasa itu terdengar merendahkan dan problematik.

Di ruang digital yang sangat sensitif terhadap simbol dan bahasa, istilah semacam itu mudah dibaca sebagai cara pandang paternalistik negara terhadap komunitas kreatif digital.

Yang membuat situasi ini makin problematik, polemik tersebut terjadi di masa awal pergantian kepemimpinan Bakom.

Padahal, publik sempat berharap hadirnya figur baru akan membawa pendekatan komunikasi yang lebih lincah dan memahami kultur media digital. Harapan itu ternyata tidak bertahan lama.

Baca juga: Ketika Mesin Pertumbuhan Terlalu Panas

Publik akhirnya tidak hanya mempertanyakan Bakom, tetapi juga menilai kemampuan Istana membaca perubahan lanskap komunikasi digital. Sebab di mata masyarakat, pejabat komunikasi pemerintah tidak pernah benar-benar berdiri sendiri.

Apa yang mereka ucapkan akan selalu diasosiasikan dengan Presiden dan Istana.

Ini yang membuat kasus tersebut mempermalukan pemerintah secara politik. Bukan karena ada perdebatan biasa dengan media sosial, melainkan karena negara terlihat gagal memahami siapa yang sedang diajak bicara.

Pemerintah tampak seperti datang ke ruang digital dengan mentalitas komunikasi era lama: merasa cukup dengan pendekatan formal, kedekatan simbolik, dan klaim kemitraan.

Padahal, ekosistem digital bekerja dengan logika berbeda. Otoritas tidak lagi datang dari jabatan, melainkan dari autentisitas. Semakin terlihat dekat dengan kekuasaan, semakin besar risiko kehilangan audiens organik.

Dalam buku Business Communication, Barbara Shwom dan Losa Gueldenzoph Snyder, menjelaskan bahwa fondasi komunikasi profesional adalah kredibilitas, kejelasan pesan, dan kemampuan membangun kepercayaan antarpihak.

Mereka menekankan pentingnya memahami audiens sebelum membangun komunikasi kolaboratif. Prinsip dasar itu justru tampak absen dalam kasus ini.

Alih-alih membangun komunikasi interpersonal setara, Bakom terlihat seperti mengumumkan hubungan yang bahkan belum disepakati.

Akibatnya fatal: pihak-pihak yang disebut merasa identitas mereka digunakan tanpa persetujuan sosial yang jelas.

Dalam dunia digital, itu bukan sekadar salah komunikasi. Itu bisa dianggap ancaman terhadap reputasi.

Dalam pembahasan mengenai mechanisms of cooperation, Werner Raub dan Jeroen Weesie menjelaskan bahwa kerja sama sosial tidak lahir hanya karena adanya kepentingan bersama, tetapi karena adanya rasa saling percaya dan pengakuan antarpihak.

Ketika relasi dibangun secara sepihak atau menimbulkan kesan dominasi, mekanisme kooperasi justru berubah menjadi mekanisme penolakan.

Pemerintah Perlu Mengubah Pendekatan

Apa yang terjadi dalam polemik Bakom memperlihatkan gejala tersebut: media baru merasa relasi yang diumumkan negara tidak dibangun melalui kesetaraan komunikasi, melainkan melalui klaim sepihak yang berisiko merusak identitas independen mereka.

Pernyataan sikap dari Indonesia New Media Forum (INMF) sendiri sebenarnya sudah cukup telak. Mereka menegaskan tidak ada komitmen maupun kesepakatan antara INMF dan Bakom, serta menyebut pertemuan yang terjadi hanya ruang dialog biasa.

Baca juga: Presensi Palsu ASN

Mereka bahkan menegaskan daftar media yang beredar bukan daftar anggota resmi. Bahasa semacam ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menjaga jarak dari negara.

Dan publik membaca semuanya dengan cepat.

Di media sosial, narasi yang berkembang bukan lagi tentang “kolaborasi pemerintah dengan media baru”, tetapi tentang dugaan pembentukan jejaring buzzer terstruktur.

Bahkan, jika tuduhan itu belum tentu benar, kerusakan persepsi sudah telanjur terjadi. Dalam komunikasi politik modern, persepsi sering kali lebih menentukan daripada klarifikasi.

Kesalahan terbesar dari seluruh episode ini mungkin terletak pada asumsi bahwa semua pihak ingin dekat dengan kekuasaan. Faktanya, di era digital sekarang, banyak entitas justru bertahan karena dianggap tidak dekat dengan siapa pun.

Situasi ini sebenarnya masih bisa diperbaiki. Syaratnya, pemerintah harus berhenti melihat media baru sebagai instrumen legitimasi politik semata.

Ekosistem digital hidup dari independensi, spontanitas, dan kepercayaan publik. Semakin negara mencoba mengklaim kedekatan secara berlebihan, semakin besar resistensi yang muncul.

Karena itu, yang dibutuhkan Bakom hari ini bukan sekadar strategi komunikasi yang lebih agresif, melainkan kerendahan hati institusional untuk memahami bahwa ruang digital tidak bekerja dengan logika komando.

Negara perlu belajar berdialog tanpa tergesa-gesa mengklaim kepemilikan relasi.

Jika tidak, maka setiap upaya membangun komunikasi publik justru akan berubah menjadi krisis komunikasi baru.

Dan ketika itu terjadi, yang paling dirugikan bukan hanya pejabat komunikasinya, melainkan wibawa negara sendiri.

Tag:  #ketika #negara #salah #membaca #media #baru