Produksi Kebenaran dan Kuasa Pengetahuan

POLEMIK dalam Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan tingkat Kalimantan Barat beberapa waktu terakhir, memperlihatkan bagaimana pengetahuan kebangsaan diproduksi dan dipertahankan melalui relasi kuasa.

Karena itu, persoalan dalam lomba tersebut tidak cukup dibaca hanya sebagai perdebatan teknis tentang jawaban peserta dan keputusan juri.

Di baliknya terdapat proses produksi kebenaran yang bekerja secara lebih dalam dan sering kali tidak sepenuhnya disadari.

Dalam beberapa tahun terakhir, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia aktif membangun dan mensosialisasikan konsep Empat Pilar Kebangsaan melalui berbagai program pendidikan publik, termasuk lomba cerdas cermat.

Upaya itu tentu penting untuk menjaga fondasi kehidupan berbangsa di tengah perubahan sosial yang terus bergerak.

Baca juga: Cacat Logika Wacana Alih Status PPPK ke PNS

Namun, pada saat yang sama, proses tersebut juga memperlihatkan bagaimana negara dan institusinya bekerja sebagai produsen sekaligus distributor pengetahuan resmi tentang kebangsaan.

Pengetahuan dalam konteks seperti itu tidak pernah sepenuhnya netral. Ia disusun melalui kategori tertentu, diajarkan melalui mekanisme tertentu, lalu dilegitimasi sebagai bentuk pengetahuan yang sah.

Dalam proses tersebut terdapat otoritas yang menentukan mana jawaban yang dianggap benar dan bagaimana kebenaran harus diartikulasikan.

Kasus dalam lomba cerdas cermat memperlihatkan bagaimana mekanisme itu bekerja secara konkret.

Ketika dua jawaban yang substansinya sama memperoleh penilaian berbeda, publik mulai melihat bahwa persoalannya tidak lagi sederhana. Perdebatan bergerak dari soal hafalan menuju soal legitimasi pengetahuan.

Dalam berbagai kesempatan di awal perkuliahan, saya sering menyampaikan kepada mahasiswa bahwa di ruang kelas semua orang boleh berbeda pendapat tentang hal yang sedang dibahas.

Tidak ada pandangan yang langsung dianggap salah hanya karena berbeda. Yang tidak diperbolehkan adalah mencaci, menghina, atau merendahkan orang lain.

Prinsip sederhana seperti itu penting karena pendidikan pada dasarnya bukan hanya ruang mengulang jawaban, tetapi juga ruang mengartikulasikan pengetahuan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Cara pandang semacam itu banyak dipengaruhi pemikiran Michel Foucault yang menginspirasi sebagian besar karya akademik saya, terutama dalam melihat bagaimana kekuasaan bekerja melalui produksi pengetahuan dan pembentukan kebenaran sosial.

Baca juga: Memahami Anatomi Keresahan Rakyat

Foucault melihat bahwa kebenaran tidak berdiri di ruang kosong. Ia diproduksi melalui institusi, mekanisme penilaian, dan otoritas yang menentukan siapa berhak mendefinisikan makna.

Kuasa sering bekerja secara halus melalui proses normalisasi dan pembentukan standar yang perlahan diterima sebagai sesuatu yang wajar.

Karena itu, persoalan penting dalam polemik lomba tersebut bukan sekadar apakah peserta salah atau juri keliru. Yang lebih penting adalah bagaimana publik mulai menyadari bahwa proses produksi pengetahuan selalu berada dalam konteks relasi kuasa.

Kebenaran sering kali tidak hanya dibentuk oleh substansi pengetahuan itu sendiri, tetapi juga oleh otoritas yang memiliki legitimasi untuk mendefinisikannya.

Respons publik yang meluas terhadap polemik penjurian memperlihatkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap proses legitimasi tersebut.

Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, saya juga sering melihat bahwa pembelajaran nilai kebangsaan akan lebih hidup ketika didekati secara induktif, yakni berangkat dari pengalaman sosial dan realitas masyarakat sendiri.

Nilai kebangsaan sesungguhnya bukan sesuatu yang asing dan datang dari luar masyarakat. Ia tumbuh dari kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia.

Karena itu, masyarakat tidak dapat diposisikan sebagai ruang kosong yang hanya menerima transfer nilai dari atas. Justru dari kehidupan masyarakat itulah nilai kebangsaan digali dan dirumuskan.

Para pendiri bangsa memahami hal tersebut. Soekarno misalnya, banyak merefleksikan gagasan kebangsaan ketika menjalani pengasingan di Ende.

Pengalaman itu menunjukkan bahwa gagasan besar tentang Pancasila tidak lahir semata dari pusat kekuasaan, tetapi juga dari pergulatan membaca kehidupan masyarakat Nusantara.

Baca juga: Angka yang Tidak Diceritakan Purbaya

Karena itu, pendidikan kebangsaan semestinya tidak membuat nilai kebangsaan terasa jauh dari masyarakat sendiri.

Pendidikan perlu menghadirkan kesadaran bahwa nasionalisme hidup dalam praktik sosial masyarakat sehari-hari, bukan sekadar dalam jawaban normatif yang dihafal.

Polemik lomba cerdas cermat ini perlu dilihat secara mendalam sebagai pengingat bahwa bangsa yang kuat tidak hanya membutuhkan warga yang mampu mengulang jawaban sesuai kunci jawaban.

Bangsa kita membutuhkan warga yang mampu memahami bagaimana kebenaran dibentuk, diartikulasikan, dan dipengaruhi oleh relasi kuasa dalam kehidupan bersama.

Hal ini penting dalam pembelajaran nilai-nilai Pilar Kebangsaan ke depan, agar mampu menumbuhkan nalar reflektif dan pemahaman yang hidup tentang makna kebangsaan itu sendiri.

Tag:  #produksi #kebenaran #kuasa #pengetahuan