Soal Film Pesta Babi, Anggota DPR: Kritik Sah, tetapi Perlu Tanggung Jawab Etik

- Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Azis Subekti menyoroti perdebatan tentang film 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita' yang dilarang di sejumlah daerah.

Azis mengatakan, kritik terhadap pembangunan Papua sebenarnya sah-sah saja. Namun, di dalam demokrasi, juga perlu ada tanggung jawab etik.

"Kita harus jujur mengatakan, kritik terhadap pembangunan Papua adalah sesuatu yang sah. Demokrasi memang memerlukan suara-suara yang mengingatkan negara agar tidak kehilangan nurani. Tidak ada pembangunan yang boleh kebal dari kritik," ujar Azis dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

"Tetapi demokrasi juga memerlukan tanggung jawab etik," tambah Azis. 

Tanggung jawab etik yang dimaksud Azis adalah soal keberimbangan dalam kritik itu. Jika terus menerus dilakukan tanpa ada keberimbangan, hal yang terjadi adalah penggiringan persepsi. 

Baca juga: Pesta Babi, Pesta Bakar Ubi

"Dan penggiringan persepsi yang terus-menerus dipelihara dapat berubah menjadi propaganda sosial yang memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap negaranya sendiri," sambungnya.

Azis menjelaskan, film tersebut lahir dari lingkungan dokumenter advokatif yang memang sejak awal memiliki orientasi perjuangan sosial tertentu.

Menurutnya, 'Pesta Babi' tidak berdiri sebagai laporan jurnalistik netral yang menjaga jarak ketat terhadap semua pihak, melainkan sebagai karya yang sejak awal memilih sudut moral-politiknya sendiri.

"Itu hak kreatif pembuat film. Tetapi justru karena itulah masyarakat perlu membaca film semacam ini dengan kesadaran kritis yang lebih tinggi. Sebab dalam banyak bagian, film tersebut membangun narasi emosional yang sangat kuat tentang Papua Selatan, tentang hutan yang hilang, tanah adat yang berubah, masyarakat yang merasa tersingkir, dan pembangunan yang dipotret seolah hadir terutama sebagai ancaman," tutur Azis.

Azis menilai, masalahnya bukan pada munculnya luka sosial itu.

Pasalnya, sebagian keresahan tersebut memang nyata hidup di tengah masyarakat Papua.

Baca juga: DPD RI Nilai Pembubaran Nobar Film Pesta Babi Coreng Kebebasan Berekspresi

Dia menekankan, masalahnya adalah ketika kompleksitas Papua direduksi menjadi panggung moral sederhana, di mana negara sebagai kekuatan yang datang merampas, sementara masyarakat adat ditempatkan sepenuhnya sebagai korban yang tidak memiliki ruang agensi selain melawan.

"Padahal kenyataan Papua jauh lebih rumit daripada itu. Papua bukan ruang hitam putih. Di sana ada masyarakat adat yang kritis terhadap pembangunan. Tetapi ada pula orang asli Papua yang berharap anak-anaknya keluar dari kemiskinan," katanya.

Oleh karena itu, kata Azis, Papua memang membutuhkan pembangunan yang serius.

Terlebih, Papua sangat strategis, sehingga menjadi sangat rentan terhadap perang persepsi global.

Dia juga mengajak masyarakat harus memahami bahwa konflik modern seringkali bergerak melalui isu lingkungan, identitas adat, hak masyarakat lokal, dan ketidakpercayaan terhadap negara.

"Semua itu bisa menjadi isu yang sah secara moral. Tetapi pada saat yang sama, seluruh isu tersebut juga sangat mudah dipakai sebagai instrumen mobilisasi politik, tekanan internasional, bahkan pembentukan delegitimasi terhadap negara berkembang yang sedang bertarung mengelola sumber daya strategisnya," ucap Azis.

Baca juga: Pesta Babi dalam Tangis Papua dan Ratapan Nurani Bangsa

Nobar lewat jaringan, bukan komersial umum

Selanjutnya, Azis melihat pola penyebaran film Pesta Babi menjadi penting dibaca.

Sebab, film ini tidak bergerak melalui jalur komersial terbuka sebagaimana film umum.

Nobar Pesta Babi lebih banyak beredar melalui jaringan komunitas, forum aktivisme, kampus, asrama mahasiswa, diskusi terbatas, dan pemutaran berbasis solidaritas isu.

"Di sinilah propaganda modern bekerja paling efektif: bukan dengan memaksa orang percaya, tetapi dengan membentuk suasana batin kolektif yang perlahan membuat masyarakat hanya mampu melihat satu sisi kenyataan," tegas Azis.

"Padahal Papua membutuhkan lebih dari sekadar kemarahan. Papua membutuhkan jalan keluar. Dan jalan keluar itu tidak mungkin dibangun dengan saling meniadakan. Negara tidak boleh anti kritik. Tetapi kritik juga tidak boleh kehilangan tanggung jawab etiknya terhadap masa depan sosial sebuah masyarakat," lanjutnya.

Baca juga: Pesta Babi dan Ketakutan atas Narasi

Untuk itu, Azis berpandangan, kesalahan terbesar pembangunan Papua selama bertahun-tahun sebenarnya bukan semata terlalu banyak pembangunan, melainkan terlalu sedikit keterhubungan batin dengan masyarakat Papua sendiri.

Menurutnya, pemerintah terlalu sering membawa desain besar dari luar, tanpa cukup memberi ruang bagi denyut kehidupan lokal untuk menjadi subyek utama pembangunan.

Akibatnya, sebagian masyarakat Papua merasa pembangunan hadir sebagai sesuatu yang asing, yakni besar secara fisik, tetapi jauh secara emosional.

"Di sinilah perubahan cara pandang menjadi sangat penting. Papua tidak boleh diperlakukan hanya sebagai hamparan sumber daya nasional. Papua harus dilihat sebagai ruang hidup manusia yang memiliki sejarah, memori kolektif, identitas budaya, dan harga diri sosial," imbuh Azis.

Pelarangan nobar Pesta Babi ditindaklanjuti Puan

Sebelumnya, pelarangan film "Pesta Babi" terjadi di sejumlah daerah.

Salah satunya terjadi di Universitas Mataram (Unram).

Ratusan mahasiswa Unram dibubarkan pihak kampus saat menggelar nobar pada Kamis (7/5/2026) malam.

Baca juga: Puan Maharani Soal Pelarangan Film Pesta Babi: Kami Akan Tindak Lanjuti di DPR

Sejumlah petugas keamanan kampus menutupi layar, sementara proyektor dan laptop mahasiswa diawasi pihak rektorat.

Selain di Unram, pelarangan nobar film "Pesta Babi" juga terjadi di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Ketua DPR Puan Maharani pun menyoroti pelarangan pemutaran film dokumenter karya Dandhy Dwi Laksono itu.

Pelarangan nobar tersebut menjadi sorotan publik lantaran alasan administratif perizinan serta keterlibatan aparat militer dalam penindakan di lapangan.

Puan menegaskan DPR akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.

Dirinya juga telah mendengar adanya polemik mengenai judul dan isi film yang dianggap sensitif oleh sebagian kalangan masyarakat.

"Kemudian terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif. Dan apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR," kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Tag:  #soal #film #pesta #babi #anggota #kritik #tetapi #perlu #tanggung #jawab #etik