Kata Pemerintah Indonesia soal Rupiah yang Anjlok

- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS anjlok ke level Rp 17.663 namun pemerintah menyatakan Indonesia kuat.

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa rakyat di desa tidak memakai dolar.

Menurutnya, selama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tersenyum, maka masyarakat tidak perlu khawatir.

"Purbaya sekarang populer banget Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang saja, enggak usah kau khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa enggak pakai dolar dibilang kan. Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri hayo siapa ini?" ujar Prabowo di Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).

"Percaya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa ya, mau apa, Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita. Percaya kepada rakyat kita. Semua pemimpin harus bekerja untuk rakyat," sambungnya.

Baca juga: Anggota DPR: Perajin Tahu dan Tempe Mulai Kelabakan Seiring Dinamika Rupiah

Purbaya sebut RI tak akan seburuk '98

Purbaya mengatakan, masyarakat tidak perlu panik mengenai kondisi nilai tukar rupiah yang sedang babak belur saat ini.

Purbaya menegaskan, pondasi ekonomi Indonesia bagus. Dia percaya diri pemerintah dapat memperbaiki kondisi saat ini.

"Enggak (perlu panik). Karena pondasi ekonomi kita bagus, kita tahu betul kelemahan kita di mana, dan bisa kita betulin," ujar Purbaya di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Purbaya menekankan, kondisi Indonesia saat ini tidak sejelek situasi di tahun 1998 silam.

"Kita enggak akan sejelek kayak tahun '98 lagi, enggak akan jelek malah. Dengan pondasi ekonomi yang kuat enggak terlalu sulit sebetulnya," tegasnya.

Baca juga: Orang Desa Tidak Pakai Dolar dan Retorika Populis Prabowo

Sementara itu, Purbaya meyakini Bank Indonesia (BI) dapat mengatasi rupiah yang anjlok. Dia pun mengaku akan membantu BI.

"Ya itu anda tanya Bank Sentral saja, mereka yang berwenang. Tapi saya yakin mereka bisa kendalikan. Kita akan bantu sedikit-sedikit nanti," imbuh Purbaya.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencetak rekor paling lemah terbaru. Per Jumat (15/5/2026) kurs dolar menyentuh Rp 17.600.

Saat kurs dolar menyentuh Rp 17.424 per 5 Mei 2026, Bank Indonesia (BI) menyiapkan tujuh langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Langkah-langkah ini mencakup intervensi langsung di pasar valuta asing (baik dalam negeri maupun luar negeri), menarik kembali aliran modal asing melalui instrumen keuangan seperti Sekuritas Rupiah BI, serta membeli surat utang negara (SBN) untuk menjaga stabilitas pasar.

Selain itu, BI juga meningkatkan likuiditas perbankan, memperketat aturan pembelian dolar agar tidak berlebihan, memberi fleksibilitas kepada bank untuk ikut intervensi di pasar global, dan memperkuat pengawasan terhadap bank serta perusahaan yang banyak membeli dolar.

"Peningkatan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi yang kami lihat aktivitas pembelian dolarnya tinggi, kami kirim pengawas ke sana," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

BI nyatakan rupiah sudah undervalued

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengutarakan optimismenya terhadap prospek nilai tukar rupiah, meski saat ini rupiah sudah undervalued atau bernilai di bawah yang seharusnya.

Perry meyakini rupiah berpotensi menguat seiring kuatnya fundamental ekonomi nasional.

“Tadi disampaikan oleh Pak Menko, berkaitan fundamental kita itu kuat. Pertumbuhan sangat tinggi, 5,61 persen, inflasi rendah, kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat," ujar Perry usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026) malam.

Baca juga: Prabowo: Selama Purbaya Bisa Senyum, Enggak Usah Khawatir Mau Dollar Berapa Ribu

Perry menyampaikan, tekanan jangka pendek terhadap rupiah dipicu oleh faktor global dan musiman.

Untuk faktor musiman, dipengaruhi oleh kebutuhan devisa untuk repatriasi dividen, pembayaran utang, dan kebutuhan jemaah haji.

"Faktor globalnya apa yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini? Adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47 persen. Demikian juga dolar yang menguat," jelasnya.

Jangan "semua baik-baik saja"

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro mengatakan, dalam perspektif komunikasi politik, persoalan utama dalam isu rupiah bukan hanya soal angka Rp 17.600, tetapi bagaimana negara mengelola persepsi publik atas situasi tersebut.

Menurutnya, pernyataan Prabowo seperti "rupiah tidak dipakai orang desa" kurang tepat dan agak kontroversial, mengingat publik membacanya bukan sebagai penjelasan teknis, tetapi sebagai tanda adanya jarak empati antara elite dan realitas masyarakat.

"Padahal masyarakat desa tetap terdampak oleh penguatan dolar melalui kenaikan harga pupuk, logistik, pangan, hingga biaya produksi sehari-hari," jelas Verdy kepada Kompas.com, Senin (18/5/2026).

Baca juga: Dampak Nyata Fluktuasi Dolar terhadap Ekonomi Pedesaan

Verdy memaparkan, dalam komunikasi politik, publik tidak hanya mendengar isi pesan, tetapi juga membaca sensitivitas pejabat terhadap kecemasan sosial.

Oleh karena itu, kata Verdy, komunikasi pejabat publik dalam situasi tekanan ekonomi seharusnya tidak terkesan meremehkan keresahan masyarakat.

Sebab, dalam situasi seperti ini, yang dijaga bukan hanya stabilitas pasar, tetapi juga stabilitas kepercayaan publik.

"Saya melihat pernyataan Menkeu Purbaya yang menegaskan Indonesia tidak akan seperti 1998 memang relatif menjadi pernyataan pemerintah yang memberikan optimistisme, tetapi optimisme itu perlu diberi dasar penjelasan yang lebih utuh," katanya.

Selain itu, Verdy mencatat, komunikasi pemerintah tidak boleh jatuh pada populisme yang terkesan melakukan penyederhanaan pesan, namun berisiko dianggap mengabaikan realitas sosial.

Dia mengingatkan bahwa masyarakat saat ini semakin kritis dan memiliki akses informasi yang luas.

"Jika logika komunikasi elite dianggap tidak selaras dengan logika publik, menyebabkan distrust mudah muncul," ucap Verdy.

Verdy membeberkan, dalam perspektif komunikasi politik, ada tiga hal yang penting saat negara menghadapi tekanan ekonomi, yakni kejujuran, empati, dan arah kebijakan.

Kejujuran dianggap penting agar publik merasa pemerintah tidak menutupi situasi. Lalu, empati penting agar masyarakat merasa dipahami. Sedangkan arah kebijakan penting agar publik yakin negara memiliki kontrol atas keadaan.

Dengan demikian, Verdy menegaskan, pejabat publik sebaiknya menghindari narasi yang terlalu simplistis.

Di era digital, satu kalimat pejabat bisa memengaruhi persepsi publik lebih cepat daripada data ekonomi itu sendiri.

"Pada intinya, komunikasi pemerintah yang efektif bukan komunikasi yang sekadar mengatakan 'semua baik-baik saja', tetapi komunikasi yang mampu membuat publik merasa negara memahami masalah, menjelaskan situasi secara rasional, dan menunjukkan langkah konkret yang sedang dilakukan," imbuh Verdy.

Tag:  #kata #pemerintah #indonesia #soal #rupiah #yang #anjlok