Menimbang Pujian Prabowo ke PDIP di Tengah Erosi Kebebasan Sipil

DI RUANG paripurna yang sejuk dan agung, kita disuguhi tontonan politik yang begitu anggun.

Presiden Prabowo Subianto, dengan retorika yang tertata, mengucapkan terima kasih kepada PDIP atas "pengorbanannya" memilih jalan oposisi.

Sebuah pepatah kuno dikutip tentang bagaimana kritik adalah juru selamat. 

Dari podium itu, wajah demokrasi kita tampak begitu matang, toleran, dan penuh kompromi elitis yang menenangkan.

Puja-puji yang dialamatkan kepada partai berlambang banteng tersebut seolah ingin menegaskan bahwa kekuasaan hari ini sangat menghargai perbedaan sikap.

Namun, ketika menegok ke luar gedung parlemen, realitas yang kita temui justru berwajah bopeng.

Antara keindahan retorika di podium Senayan dan kenyataan di akar rumput, terbentang jurang yang amat dalam. 

Baca juga: Harga Mahal Menjaga Rupiah

Di tataran elite, kritik dipuja sebagai "obat selamat"; namun di jalanan, suara berbeda dan ekspresi warga kerap diamputasi secara brutal.

Kebajikan politik yang dipamerkan di depan panggung legislatif seketika terasa hambar ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa ruang publik kita sedang mengalami penyusutan rasa aman.

Kenyataan Pahit Demokrasi

Mari tengok apa yang terjadi di ruang domestik kita baru-baru ini. Peristiwa pemutusan paksa acara nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di berbagai wilayah adalah contoh telanjang bagaimana ruang ekspresi sipil begitu rapuh.

Karya visual besutan sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale ini seyogyanya hadir sebagai medium refleksi sosiologis menyoal jeritan masyarakat adat di Papua Selatan yang ruang hidupnya terhimpit oleh deforestasi, perampasan tanah, ekspansi industri sawit dan tebu, serta gurita Proyek Strategis Nasional (PSN).

Namun, alih-alih menjadi pemantik diskusi intelektual yang sehat, kebenaran yang direkam lewat layar perak itu justru dikooptasi oleh penghakiman dan pembungkaman sepihak.

Negara, yang seharusnya menjadi pelindung hak atas kebebasan berpikir, sering kali memilih absen atau lumpuh dengan bersembunyi di balik dalih "menjaga kondusivitas" ketika berhadapan dengan tekanan kelompok yang antipati terhadap narasi alternatif.

Gejala pendangkalan demokrasi ini kian mengerikan ketika suara kritis tidak lagi dijawab dengan adu argumen, melainkan dengan kekerasan fisik yang intimidatif.

Baca juga: Pesta Babi Tanpa Babi

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus menjadi lonceng kematian yang berdentang keras bagi kebebasan berpendapat.

Fenomena ini bukan sekadar kriminalitas jalanan biasa; tapi telah merebak dalam teror sistematis yang dirancang untuk membungkam ingatan dan menebar ketakutan kepada siapa saja yang berani mengusik kenyamanan para pemegang otoritas dan investor raksasa. 

Pesan yang ingin dikirimkan oleh pelaku sangat jelas dan purba: jika Anda berani membongkar ketidakberesan, tubuh Anda yang menjadi taruhannya.

Di sinilah letak ironi sekaligus paradoks terbesar dari pidato kepresidenan di Senayan hari ini.

Bagaimana mungkin kita bisa merayakan kehadiran oposisi formal parpol di parlemen dengan penuh suka cita, sementara pada saat yang sama, warga negara biasa, jurnalis, dan aktivis seperti Andrie Yunus harus bertaruh nyawa dan masyarakat adat harus kehilangan tanahnya.

Bahkan lebih pelik lagi: hanya untuk menjalankan fungsi kontrol yang paling dasar saja nyawa taruhannya. 

Realitas ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang terjebak dalam jebakan "demokrasi lipstik".

Ia tampak cantik dan prosedural dalam pembagian panggung di Senayan, rapi dalam koreografi bagi-bagi konsesi, dan sangat puitis saat presiden memuji rival politiknya. 

Namun, esensi paling esensial dari demokrasi adalah jaminan keamanan bagi setiap kepala yang berpikir kritis dan perlindungan ruang publik dari rasa takut—justru sedang mengalami pembusukan dari dalam.

Menguji Komitmen Negara

Kritik yang disampaikan oleh elite partai di parlemen bagaimana pun berada dalam ekosistem yang relatif aman, dilindungi oleh imunitas politik dan pagar betis struktural.

Sebaliknya, kritik organik yang lahir dari rahim masyarakat sipil melalui pemutaran film dokumenter seperti Pesta Babi, jurnalisme investigatif, maupun pembelaan hak adat adalah motor penggerak demokrasi yang sesungguhnya.

Sayangnya, motor inilah yang paling sering coba dimatikan lewat represi, kriminalisasi, hingga kekerasan fisik yang dibiarkan tanpa pengusutan tuntas.

Jika pemerintah membiarkan ruang publik terus dirongrong oleh aksi pembungkaman dan pembiaran atas kekerasan terhadap para pembela keadilan, maka segala puja-puji terhadap PDIP di gedung DPR akan berakhir sebagai pemanis bibir yang habis manis sepah dibuang.

Baca juga: Generasi Tanpa Profesi

Presiden tidak boleh hanya menjadi penonton atau narator yang baik atas teater demokrasi ini.

Menjaga nalar sehat bangsa tidak cukup dengan memberikan dispensasi atau ucapan terima kasih kepada satu partai di Senayan agar mereka sudi menjadi pengritik resmi.

Ia harus dimulai dari komitmen nyata untuk memastikan tidak ada lagi cairan kimia berbahaya yang merusak fisik para aktivis, dan tidak ada lagi pemutaran film tentang ketimpangan sosial yang dibubarkan secara paksa. 

Jika iklim ketakutan dan penggusuran nalar ini terus dipelihara, maka kebebasan yang kita agungkan hari ini tak lebih dari sekadar barang mewah milik elite, sementara rakyat di bawah tetap hidup dalam kecemasan yang getir.

Tag:  #menimbang #pujian #prabowo #pdip #tengah #erosi #kebebasan #sipil