Seribu Triliun untuk Pulihkan Sumatera Usai Banjir

- Pemerintah dan DPR sepakat mengucurkan Rp 100,1 triliun untuk memulihkan Sumatera pasca-banjir bandang yang melanda akhir 2025 lalu. Sumatera berangsur pulih.

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dan Satgas Pemulihan Pascabencana yang dibentuk DPR RI mengadakan rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara IV DPR.

Baca juga: DPR-Pemerintah Rapat Tertutup Bahas Situasi Terkini Pascabencana di Sumatera

Rapat setujui anggaran pemulihan Rp 100,1 triliun

Pemerintah dan DPR menyetujui total anggaran sebesar Rp 100,1 Triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pasca-bencana di tiga provinsi wilayah Sumatera selama 3 tahun.

"Total anggaran yang sudah kami usulkan dan Alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad Alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak Rp 100,166 triliun selama tiga tahun," kata Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Tito Karnavian, Senin (25/5/2026).

Baca juga: Purbaya Siapkan Rp 60 T untuk Banjir Sumatera, Ternyata Tak Dipakai Semua

Tito menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut akan dikucurkan secara bertahap selama tiga tahun anggaran.

Perinciannya meliputi Rp 38,9 triliun untuk tahun 2026, Rp 32,9 triliun untuk tahun 2027, dan Rp 28,2 triliun pada tahun 2028.

Tito menyebutkan bahwa dana ini bakal didistribusikan ke beberapa kementerian serta lembaga yang berkaitan.

Paling Besar untuk Infrastruktur

Tito mengungkapkan, porsi anggaran paling besar diserahkan kepada sektor infrastruktur di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Hal itu dilakukan mengakselerasi perbaikan fisik di wilayah-wilayah yang dilanda bencana

"Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, Kementerian PU. Itu lebih kurang totalnya 69 triliun selama tiga tahun. Tahun ini 22 triliun," jelas Tito.

DOK. Humas Kemendagri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera usai mengikuti Rapat Koordinasi bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Bukan hanya Kementerian PU, pemerintah pun menyiapkan dana senilai Rp 7,4 triliun dengan jangka waktu dua tahun untuk mendirikan hunian tetap (huntap).

Proyek tersebut nantinya akan digarap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Secara keseluruhan, anggaran tersebut disiapkan untuk membiayai kurang lebih 11.512 program kerja.

Cakupan kegiatannya meliputi rehabilitasi jalan, jembatan, gedung sekolah, pusat layanan kesehatan, hingga area perumahan warga, yang seluruh eksekusinya mengacu pada Rencana Induk (Renduk) persetujuan Bappenas.

TKD Rp 10,6 triliun

Di samping dana yang bersumber dari pemerintah pusat, Tito menyebutkan bahwa Kepala Negara telah memberikan lampu hijau terkait tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp 10,6 triliun pada Januari lalu.

Dana ekstra ini diperuntukkan bagi tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Nah ini yang kami kawal juga dari satgas pemerintah kawal, agar Rp 10,6 triliun ini digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk penanganan wilayah masing-masing yang mereka mampu," ujarnya.

Baca juga: Disetujui, Anggaran Rehab Pasca-bencana Sumatera Sebesar Rp 100,1 Triliun untuk 3 Tahun

Sementara itu, Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik Rencana Induk Rehabilitasi serta alokasi anggaran rekonstruksi pasca-bencana untuk wilayah Sumatera.

"Alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah dan kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Dirinya juga menyambut baik komitmen pembiayaan yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat demi mempercepat penanganan di wilayah-wilayah terdampak.

DPR menegaskan akan terus mengawal jalannya proyek pemulihan ini agar rencana kerja dari kementerian/lembaga terkait dapat direalisasikan tanpa hambatan.

Pemerintah sebut Sumatera berangsur pulih

Tito mengungkapkan proses pemulihan di Sumatera terus menunjukkan progres yang signifikan di sejumlah bidang. Roda pemerintah daerah yang sebelumnya sempat lumpuh kini perlahan mulai kembali beroperasional.

"Pemerintahan, kabupaten yang tadinya ada yang tidak jalan, semua jalan semua. Kecamatan sudah," ungkap Tito.

Meski sudah kembali beroperasional, namun beberapa kantor desa masih ada yang bertempat di hunian sementara (huntara).

Selain itu, kebutuhan mendasar seperti ketersediaan listrik, BBM hingga internet dikatakan Tito sudah berjalan lancar. Kecuali beberapa desa yang terisolir akibat longsor seperti di Aceh Tengah dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Di sektor kesehatan, layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas juga telah kembali normal.

Tito juga memastikan mobilitas masyarakat dan logistik di Sumatera kembali terhubung pascabencana.

"Kemudian untuk akses jalan nasional, semua terhubung. Jembatan nasional sudah terhubung," kata Tito.

Kemudian di sektor pendidikan, Tito mengungkapkan mayoritas sekolah yang terdampak kini sudah diperbaiki sehingga kegiatan belajar mengajar bisa kembali ke gedung sekolah masing-masing, meski sebagian kecil masih harus menggunakan fasilitas darurat akibat faktor zona merah.

"Kemudian proses pembelajaran berjalan, tapi dari 4.922 ada beberapa sekolah yang ada di tenda, dan terutama di daerah merah, di daerah merah yang harus direlokasi. Ini yang sedang tadi kita bicarakan mengenai kesiapan tempat untuk relokasinya," ungkapnya.

Baca juga: Tito: Listrik, Kantor Pemerintahan, hingga Fasilitas Kesehatan di Sumatera Sudah Normal

Tito menyebut masih ada sekolah yang menumpang di sekolah yang lain. Kendati demikian, mayoritas sudah kembali sekolah masing-masing.

Terakhir, Tito menyampaikan kabar baik mengenai penanganan pengungsi. Warga terdampak bencana di berbagai provinsi di Sumatera secara bertahap telah dipindahkan dari tenda darurat menuju Hunian Sementara (Huntara).

"Nah ini progres-progres yang baik ini termasuk juga yang sudah di huntara (hunian sementara), masyarakat di huntara ya sebagian besar sudah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh kemarin terakhir adalah yang di Aceh, yaitu di Kabupaten Aceh Tamiang, itu yang masih di tenda tapi sekarang sudah masuk ke huntara dari BNPB," ungkap Tito.

Tag:  #seribu #triliun #untuk #pulihkan #sumatera #usai #banjir