Wakil Ketua DPD: Kenapa Film Pesta Babi Harus Dilarang?

- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai mempertanyakan soal pelarangan film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” karya Dandhy Laksono dan kawan-kawan.

"Kenapa harus dilarang? Kalau saya, ini di dalam era sekarang ini, aneh juga kalau ada institusi yang mau larang-larang itu kan,” kata Yorrys, di Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).

Ia mengaku sempat menanyakan soal dugaan pelarangan pemutaran film itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

“Menko Polkam katakan bahwa, ‘oh itu enggak ada larangan. Itu mungkin dari masing-masing ini saja, anggota saja yang mau ngecek atau apa, tapi secara resmi itu tidak ada larangan’,” ucap Yorrys, menirukan perkataan Djamari.

Baca juga: Soal Film Pesta Babi, Wakil Ketua DPD: Jangan Lihat Judulnya, Tonton Keseluruhan

Yorrys meminta publik tidak hanya menilai dari judul film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”, tetapi menontonnya secara utuh.

Menurut Yorrys, isi film tersebut menjelaskan persoalan kerusakan hutan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, bukan hanya di Papua.

Ia menilai, judul film tersebut merupakan bagian dari strategi produser untuk menarik perhatian publik.

Namun, respons pemerintah yang mempertanyakan pendanaan dan berbagai hal lain justru membuat film itu semakin ramai diperbincangkan.

Yorrys menambahkan, isi film tersebut juga dapat menjadi bahan masukan bagi DPD RI dalam pembahasan panitia khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua.

“Tapi, kalau saya itu biasa, dan bagus sekali untuk kita tindak lanjuti. Salah satu faktor juga yang menjadi masukan di kami untuk dalam rangka proses pembahasan Pansus ini,” ujar dia.

Baca juga: Prabowo Akan Shalat Idul Adha di Perancis

Yorrys juga menyoroti eksploitasi alam di Papua yang dinilainya semakin parah, terutama terkait proyek strategis nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan.

Menurut dia, pembukaan lahan seluas sekitar 2,5 juta hektar di Merauke, Papua Selatan, menimbulkan pertanyaan besar soal dampak kerusakan hutan dan pengelolaan kayu hasil pembukaan lahan tersebut.

“Kami pernah pertanyakan di situ. Sekarang pertama, kenapa dibilang itu bukan tanah kosong? Anda tahu bahwa Merauke itu, atau Provinsi Papua Selatan itu, penduduknya kurang daripada satu juta kan. Itu dibongkar hutan itu 2,5 juta hektar,” tegas dia.

“Saya waktu pertanyakan ke Menko Polkam juga waktu kami ketemu. Pak, sekarang pertanyaannya, kalau itu dibuka untuk padi dan tebu, pertanyaannya hutan itu dihabisin ke mana gitu? Kan pasti ada pemotongan hutan kan? Pembukaan lahan. Nah, sekarang ini ke mana itu kayu-kayu?” tambah dia.

Baca juga: Pesta Babi, Simbol Perjuangan Mempertahankan Eksistensi di Tengah Wajah Beringas Pembangunan

Menurut dia, hal ini justru merusak tatanan yang ada di tanah Papua.

Ia berharap masyarakat sipil dan berbagai kelompok terus menyuarakan persoalan kerusakan hutan, tidak hanya di Papua, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.

Tag:  #wakil #ketua #kenapa #film #pesta #babi #harus #dilarang