Ini Yang Berubah dari MBG Pasca Dadan Hindayana Dicopot

Sejumlah kebijakan program makan bergizi gratis (MBG) mengalami perubahan setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) berganti.

Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya pada Selasa (2/6/2026) dan langsung digantikan oleh Nanik S. Deyang.

Dalam kesempatan jumpa pers, Kamis (4/6/2026) di Kantor BGN, Kebon sirih, Jakarta Pusat, Nanik mengutarakan sejumlah perubahan kebijakan BGN di bawah kepemimpinannya.

Apa saja gebrakan perubahan yang dibawa Nanik dalam pengelolaan MBG?

Moratorium dan penataan SPPG

Nanik mengatakan, saat ini ada banyak pendaftaran untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum diproses.

BGN tak lantas langsung menyetujui. Di bawah kepemimpinan Nanik, pembangunan SPPG baru ditunda untuk menata ulang 27.000 lebih SPPG yang telah beroperasi.

“Jadi kita sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisi yang sudah ada sekarang ada apa dan ini nah saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah, 27.000 lebih dapur yang sudah operasional,” kata Nanik.

“Kami akan beresin dulu ini ya. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja. Jadi moratorium,” tuturnya.

Nanik menjelaskan, bukan berarti pembukaan SPPG baru tidak dilakukan lagi.

Dia menegaskan, SPPG yang sudah beroperasi akan dievaluasi untuk memberikan fokus pada daerah-daerah yang belum terjangkau seperti daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T).

“Jadi kami beresin dulu mas, beresin dulu karena apa jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ucapnya.

Bukan ruang untuk dana non-APBN

Jika di awal program MBG harus digunakan dengan anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kini ada kemungkinan MBG dibiayai dari dana non-APBN.

“Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain misalnya, misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain itu banyak lho hibah-hibah ini,” katanya.

FAH Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang menyapa wartawan sebelum konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Konferensi pers tersebut memperkenalkan dua Wakil Kepala BGN yang baru Agustina Arumsari bersama Mayjen TNI Trenggono dan menyampaikan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 dimulai dari mengoptimalkan efisiensi anggaran. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/sgd

Menurut Nanik, sudah banyak beberapa yayasan menerima hibah untuk pembangunan dapur MBG.

Selain itu, para pengusaha yang membuka bisnis di daerah juga bisa memberikan bantuan corporate social responsibility (CSR) dalam bentuk program MBG.

“Nah itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Yang dulu kan full 100 persen mau dibiayai oleh APBN,” ucapnya.

Fokus daerah 3T dan pelibatan kantin sekolah

Untuk memberikan fokus pada daerah 3T yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto, Nanik mengatakan akan ada pelibatan kantin sekolah.

Dia mengatakan, prinsipnya tidak harus membangun dapur baru di daerah 3T untuk menyalurkan MBG.

“Dan kita juga ini tidak harus membangun dapur baru itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah,” ucapnya.

Karena setelah dikaji, Nanik mengatakan, tak banyak penerima MBG di daerah 3T sehingga tak memerlukan SPPG dalam jumlah besar.

“Ini cuman ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru,” imbuhnya.

Penyaluran MBG di daerah 3T ini akan dilakukan lewat dapur yang sudah ada, bisa dapur umum atau dapur setempat.

“Jadi yang sudah ada existing ya tau dapurnya siapa mungkin ada dapur umum atau apa intinya tidak harus membangun dapur baru,” imbuhnya.

Fokus pada kualitas

Setelah ditunjuk Prabowo sebagai Kepala BGN, Nanik menyampaikan langsung bahwa program MBG tak lagi mengejar jumlah SPPG, tetapi fokus pada perbaikan kualitas program.

“Nah jadi gini dampaknya ya. Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas,” katanya.

Salah satunya adalah mengevaluasi kembali program MBG di sekolah mahal, apakah masih perlu atau dialihkan ke 3T.

“Nah ini yang kita alihkan ke 3T ke jadi bisa aja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus mungkin selama ini,” katanya.

Selain daerah 3T, Nanik mengatakan perbaikan kualitas pada sasaran 3B, Bumil (Ibu Hamil), Busui (Ibu Menyusui) dan Balita.

“Nah itulah kira-kira yang pokoknya fokus biar anggarannya juga fokus ya kan ke sana tercapai,” imbuhnya.

Siapkan sistem

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, sebagai orang yang 34 tahun berkecimpung di dunia auditor, ia akan membuat sistem pengawasan yang matang.

“Saya sudah sepintas tahu ya kan memang ada lah portal MBG lah, dialog, sistem-sistem yang ada di sini, SIPGN dan sebagainya. Hari ini saya sepintas sudah melihat belum terintegrasi, kemudian validasi proses validasinya itu sebenarnya belum ada,” katanya.

Selain itu, Agustina mengatakan akan ada penguatan kolaborasi dengan kementerian lain terkait data.

“Ya misalnya ya yang jelas yang sekarang sudah dipakai juga nih di data untuk yang Dapodik misalnya gitu ya,” imbuhnya.