Said Abdullah Ingatkan Ancaman El Nino hingga Bonus Demografi bagi Program Prioritas 2027

– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai sejumlah tantangan jangka panjang yang dapat memengaruhi keberhasilan program prioritas nasional pada 2027.

Tantangan tersebut mulai dari ancaman El Nino ekstrem, ketahanan energi, bonus demografi, hingga kebutuhan percepatan hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Peringatan itu disampaikan dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama pemerintah terkait pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.

El Nino Ancam Kedaulatan Pangan

Said menyoroti peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi El Nino ekstrem atau yang kerap disebut El Nino "Godzilla".

Menurut dia, fenomena tersebut dapat mengancam program prioritas pemerintah, khususnya kedaulatan pangan dan ketahanan air.

Baca juga: Sapu-sapu Menguji Kedaulatan Pangan Akuatik Indonesia

“Keadaan ini bisa mengancam program kedaulatan pangan dan air. Oleh sebab itu, mitigasinya harus sedini mungkin,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (10/6/2026).

Selain itu, gejolak geopolitik global seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik di kawasan Teluk juga dinilai dapat memengaruhi ketahanan energi nasional.

“Ini supaya kebijakan pangan dan energi dalam negeri yang kita laksanakan semakin resilien terhadap gejolak eksternal,” katanya.

Reformasi Energi Perlu Dipercepat

Dalam sektor energi, Said menilai pemerintah perlu menyelaraskan produksi dan konsumsi energi nasional.

Menurut dia, Indonesia masih menghadapi paradoks karena menjadi eksportir batu bara besar, tetapi tetap bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: Mobil Meledak Saat Isi BBM di SPBU, Sopir Kabur, Ditemukan 17 Jeriken

“Kita mengekspor batu bara untuk menopang dunia, tetapi konsumsi energi dalam negeri berasal dari impor BBM,” ucap Said.

Ia juga mendorong pemerintah menuntaskan reformasi subsidi energi agar manfaatnya lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

Bonus Demografi Jangan Terlewat

Said mengingatkan bahwa bonus demografi Indonesia diperkirakan berakhir pada 2041.

“Jangan sampai bangsa ini kian menua, namun masih miskin dan berpendidikan rendah,” katanya.

Saat ini, dari 147,9 juta penduduk yang bekerja, sekitar 52 persen masih berpendidikan SD dan SMP.

Baca juga: Hasil TKA SD SMP 2026 Sudah Bisa Diakses, Siswa dan Ortu Bisa Lihat?

Oleh karena itu, Said meminta pemerintah mempercepat akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan mengoreksi praktik komersialisasi pendidikan.

Menurut dia, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar Indonesia mampu bersaing dengan Vietnam, Malaysia, dan Thailand.

Hilirisasi dan Industrialisasi

Selain pendidikan, Said menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Saat ini kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih sekitar 19 persen, jauh di bawah karakteristik negara industri yang umumnya berada di kisaran 30 persen.

“Industri apa yang hendak kita tuju? Karena tidak semuanya bisa kita raih bersamaan, harus ada prioritas,” tegasnya.

Baca juga: Skema Gross Split Minerba Batal, Industri Masih Soroti Ketidakpastian Regulasi

Menurut Said, industri yang dipilih harus memiliki daya saing tinggi, mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas aktivitas ekonomi, dan menjawab kebutuhan industri masa depan.

Dia berharap berbagai catatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan RAPBN 2027 sehingga target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengabaikan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal.

“Semoga pengantar ini memberi refleksi yang cukup bagi kita semua sebelum pada hari-hari mendatang kita melakukan pembahasan yang lebih mendalam,” pungkas Said.

Tag:  #said #abdullah #ingatkan #ancaman #nino #hingga #bonus #demografi #bagi #program #prioritas #2027