Hooliganisme Inggris dan Perlunya ''Vaksin'' untuk Sepak Bola Indonesia

ASAP hitam membubung tinggi di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Minggu (10/5/2026).

Mobil dan motor hangus terbakar. Kaca pecah dan kursi tribune bergelimpangan.

Suporter Persipura Jayapura mengamuk setelah timnya kalah dari Adhyaksa FC dalam pertandingan play-off promosi ke Liga 1.

Sehari kemudian, keributan antara suporter Persija dan Persib kembali mewarnai berita. Pertandingan yang dipindahkan dari Jakarta ke Samarinda demi alasan keamanan ternyata tidak berpengaruh apa pun.

Duel bertajuk El Clasico itu tetap menyulut bentrokan, di dalam dan di luar lapangan. 

Semua peristiwa itu terjadi hanya dalam rentang satu pekan. Sulit menganggapnya sebagai kebetulan semata. Ada fenomena yang terus berulang.

Keras sejak Lahir

Balutan aturan yang mengusung nilai kemanusiaan dan perdamaian seolah tidak mempan melawan luapan emosi massa. Bahwa sepak bola membawa gen kekerasan bisa jadi memang sudah bawaan sejak lahir.

Ribuan tahun lalu, permainan menyepak bola sudah digemari di China, Yunani, Roma, dan Amerika Tengah.

Namun sejarah sepak bola modern bermula di Inggris abad pertengahan. Sekitar abad ke-14, penduduk desa menendang bola dari kandung kemih babi dan memperebutkannya untuk diceploskan ke gawang lawan. 

Baca juga: Ironi Dominasi Kebenaran dalam Lomba Cerdas Cermat Pilar Kebangsaan

Belum ada aturan resmi, dan pertandingan antardesa yang penuh rivalitas kerap berakhir dengan kekerasan.

Saking meresahkannya, Raja Edward III melarang olahraga ini pada tahun 1349 karena aksi kekerasannya dinilai di luar kendali.

Standarisasi peraturan mulai diterapkan pada abad ke-19. Namun kodifikasi tidak serta-merta menyelesaikan masalah kekerasan dalam pertandingan.

Pada pertengahan tahun 1800-an hingga awal 1900-an, kerusuhan suporter masih kerap menghiasi halaman depan koran.

Tingkat kekerasan sedikit menurun saat Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945), lalu meledak kembali di akhir 1960-an, bahkan makin mendunia seiring luasnya pemberitaan.

Era 1970-1980-an melahirkan geng-geng yang mengatasnamakan suporter klub, seperti Red Army (Manchester United), Bushwhackers (Millwall), dan Inter City Firm (West Ham).

Lebih dari enam ribu orang ditangkap per tahun karena hooliganisme sepanjang dekade 1980-an.

Vaksin Kekerasan

Inggris memang layak disebut sebagai tanah kelahiran sepak bola modern, termasuk sejarah kekerasan yang lama melekat di dalamnya.

Dalam banyak hal, sepak bola diekspor ke berbagai negara bersama rivalitas dan kultur keras yang mengiringinya.

Bedanya, Inggris pada akhirnya juga berusaha menciptakan “vaksin” untuk mengendalikan dampak buruk tersebut.

Kesadaran akan besarnya potensi kerusakan akibat hooliganisme mendorong Inggris membangun sistem hukum yang lebih tegas.

Parlemen Inggris mengesahkan serangkaian undang-undang untuk menekan hooliganisme, mulai dari Undang-Undang Penonton Sepak Bola lahir pada 1989, Undang-Undang Kekerasan dalam Sepak Bola pada 1991, hingga Undang-Undang Kerusuhan karena Sepak Bola pada 2000.

Baca juga: Feodalisme Dewan Juri

Produk hukum ini memperkuat berlakunya Football Banning Orders (FBO), yaitu perintah pelarangan yang bisa mencegah individu hadir di stadion, termasuk bepergian ke luar negeri untuk menonton pertandingan.

Sanksi bisa dijatuhkan dari beberapa tahun hingga seumur hidup.

Masih tidak cukup di situ, pada 2005, pemerintah Inggris membentuk United Kingdom Football Policing Unit (UKFPU), satuan khusus kepolisian yang bertugas memberikan advis, asistensi, dan pelatihan kepada seluruh kesatuan polisi di Inggris dan Wales.

Tujuannya utamanya memastikan pendekatan yang konsisten dalam menangani even sepak bola dan menekan kekerasan, sikap antisosial, serta ketidakpatuhan suporter.

Melihat usaha Inggris Raya untuk menjadikan sepak bola lebih manusiawi dengan memperhatikan hak asasi manusia patutlah dipuji.

Kendati demikian, hasilnya belum tuntas. Sepanjang musim 2023/24, aparat kepolisian Inggris masih melakukan 2.584 penangkapan terkait sepak bola. 

Artinya, bahkan negara yang paling serius dalam memerangi hooliganisme pun belum bisa sepenuhnya memadamkan api ini.

Bagaimana dengan Indonesia?

Seperti dua kejadian terakhir, kerusuhan terkait dengan suporter klub sepak bola juga sudah jadi pemandangan umum di Indonesia. 

Penanganan di Indonesia masih berkutat pada respons normatif, berupa larangan menonton pertandingan tandang dan pendekatan edukatif yang sifatnya temporer.

Hasilnya sudah bisa dinilai dari korban yang terus berjatuhan dan kerugian yang terus bertambah.

Sebenarnya Indonesia tidak perlu membangun undang-undang khusus dari nol.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (UU No. 1/2023) sudah menyediakan instrumennya. Pasal 262 KUHP Nasional misalnya sudah mengatur pidana penjara bagi para pelaku kekerasan di depan umum, dengan ancaman penjara hingga 12 tahun.

Pasal ini saja sudah cukup untuk menjerat para pelaku kerusuhan jika penegakan hukumnya konsisten dan tanpa kompromi.

Persoalannya ada pada lemahnya efek jera dari penanganan selama ini.

Jika ancaman pidana penjara terbukti tidak cukup, KUHP baru juga membuka ruang pengenaan denda yang lebih berat.

Kombinasi penegakan hukum yang konsisten, pelarangan hadir di stadion seperti model FBO Inggris, dan sanksi finansial yang terasa nyata dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki situasi.

Sepak bola memang lahir dengan gen kekerasan. Namun gen tidak harus menjadi takdir. Inggris sudah membuktikan bahwa kekerasan bisa ditekan, meski belum bisa dihapus sepenuhnya.

Indonesia sebenarnya juga memiliki perangkat hukum yang memadai. Persoalannya terletak pada keberanian dan konsistensi untuk menegakkannya secara serius.

Tag:  #hooliganisme #inggris #perlunya #vaksin #untuk #sepak #bola #indonesia