Kulon Progo Naik Kelas: Desa Wisata Jatimulyo Dapat Sertifikasi Halal Langsung dari Menteri

– Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa percepatan sertifikasi halal kini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ekosistem pariwisata nasional yang berdaya saing dan inklusif.

Ia menjelaskan, program sertifikasi halal tidak lagi bersifat terbatas, melainkan telah diperluas secara nasional hingga menjangkau ribuan desa wisata di berbagai daerah.

Pernyataan itu disampaikan Widiyanti dalam kegiatan penyerahan sertifikat halal kepada pelaku usaha Desa Wisata Jatimulyo di Rest Area Kembang Tebu, Jalan Raya Kembang Tebu, Padukuhan Gendu, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/5/2026).

Baca juga: Waduk Sermo Jadi Icon Sport Tourism Kulon Progo lewat Sermo Run 2026

“Kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan BPJPH merupakan bagian dari upaya strategis untuk mempercepat sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM di desa wisata,” kata Widiyanti.

Program ini telah dimulai sejak 2025 melalui pilot project di 20 desa wisata, sebelum kemudian diperluas secara signifikan menjadi sekitar 1.500 desa wisata di berbagai daerah pada akhir 2025.

Sertifikat halal perkuat daya saing pariwisata Indonesia

Menurut Widiyanti, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat desa wisata, agar semakin berkualitas, inklusif, dan memberi manfaat langsung bagi warga.

Ia mengungkapkan, capaian nasional program sertifikasi halal di sektor desa wisata telah mencapai 31.548 sertifikat halal yang tersebar di 1.116 desa wisata di 34 provinsi. Ini tercatat hingga akhir 30 Mei 2026 ini.

“Di balik setiap sertifikat halal terdapat proses pendampingan, peningkatan kualitas produk, serta membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal,” katanya.

Baca juga: Ajang Lari di Nanggulan Kulon Progo, Promosikan Keindahan dan Kuliner

Widiyanti menilai sertifikasi halal dalam sektor pariwisata bukan hanya pemenuhan aspek administratif, tetapi juga bagian dari peningkatan kepercayaan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi wisatawan.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata halal dunia, sehingga penguatan ekosistem halal menjadi langkah strategis untuk memperluas pasar wisatawan mancanegara.

Program ini, lanjutnya, juga berdampak langsung terhadap penguatan UMKM di desa wisata karena meningkatkan daya saing, membuka akses pasar yang lebih luas, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk lokal bagi wisatawan domestik dan mancanegara.

- Supriyanti, pedagang geblek dan tempe sengek makanan khas Kulon Progo, menunjukkan sertifikat halal sebagai salah pelaku usaha Desa Wisata Jatimulyo saat berada di Rest Area Kembang Tebu, Jalan Raya Kembang Tebu, Padukuhan Gendu, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/5/2026).

Desa Wisata Jatimulyo salah satu etalase keberhasilan program sertifikasi halal yang digencarkan pemerintah.

Hingga 30 Mei 2026, tercatat 123 pelaku usaha dengan 139 produk UMKM di desa tersebut telah tersertifikasi halal. Capaian ini menjadikan Jatimulyo sebagai contoh penguatan ekosistem pariwisata berbasis kualitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Pronosutan di Kulon Progo, Jalur Jogging dengan View Sawah dan Menoreh

Desa Jatimulyo sendiri sebelumnya juga telah meraih berbagai pengakuan, termasuk sebagai desa wisata berkelanjutan pada 2020–2021 serta Juara Pertama Desa Wisata Maju dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024.

Dengan capaian tersebut, Jatimulyo disebut menjadi salah satu model pengembangan desa wisata yang tidak hanya berfokus pada kunjungan wisata, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat lokal melalui UMKM yang berdaya saing.

Ramah untuk Semua

Di sisi lain, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong perubahan pendekatan dalam pengembangan wisata halal di Indonesia dengan mengganti istilah muslim friendly menjadi “ramah untuk semua” atau customer friendly.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menilai istilah muslim friendly kurang tepat untuk menggambarkan karakter pariwisata Indonesia yang inklusif.

Menurut dia, pemerintah bersama Kementerian Pariwisata tengah mengkaji penggunaan istilah yang lebih merepresentasikan manfaat halal bagi seluruh masyarakat.

Baca juga: Susur Sungai di Hargotirto Kulon Progo, Ajarkan Anak Peduli Lingkungan

“Kami mencari kata yang tepat. Halal itu bukan hanya untuk muslim,” kata Haikal saat mendampingi Menteri Pariwisata di Desa Wisata Jatimulyo.

Ia menjelaskan, konsep halal dalam pariwisata bertujuan menghadirkan kenyamanan bagi seluruh wisatawan tanpa membedakan latar belakang. Karena itu, halal tidak lagi dipandang sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari strategi memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Haikal menyebut Indonesia menargetkan menjadi pusat halal dunia pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, pelaku usaha dalam negeri harus mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri yang masuk melalui skema perdagangan bebas.

KOMPAS.COM/DANI JULIUS Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana dan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan saat penyerahan sertifikat halal kepada pelaku usaha Desa Wisata Jatimulyo di Rest Area Kembang Tebu, Jalan Raya Kembang Tebu, Padukuhan Gendu, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/5/2026).

Menurut dia, banyak produk impor hadir dengan kemasan yang menarik, informasi bahan baku yang jelas, serta label halal yang mudah dikenali konsumen. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi UMKM Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk, mulai dari kemasan, distribusi, hingga transparansi informasi.

“Halal ini untuk semua. Halal for all, halal for everyone, halal for everybody. Halal Indonesia untuk masyarakat dunia,” katanya.

Haikal menegaskan, sertifikasi halal mencakup prinsip transparansi, ketertelusuran (traceability), dan kepercayaan (trustability).

Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun daya saing produk lokal. Dengan konsumen percaya, maka ekonomi akan bergerak di dalam negeri.

Baca juga: Wisata Minat Khusus di Banaran Kulon Progo, Konservasi Penyu hingga Kampung Lele Asap

Ia menambahkan, penguatan ekosistem halal juga merupakan bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi nasional agar nilai ekonomi yang tercipta dapat dinikmati masyarakat Indonesia.

Karena itu, BPJPH akan terus memperluas kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata untuk mempercepat sertifikasi halal di desa wisata sebagai upaya memperkuat UMKM dan ekonomi masyarakat lokal.

“Dengan kolaborasi ini, kita ingin UMKM kita berdaya saing dan desa-desa wisata kita semakin siap,” kata Haikal.

Melalui perluasan sertifikasi halal di desa wisata, pemerintah berharap ekosistem pariwisata Indonesia semakin kuat, memberikan manfaat langsung bagi UMKM dan masyarakat lokal, serta menghadirkan destinasi yang nyaman, aman, dan terbuka bagi seluruh wisatawan.

Tag:  #kulon #progo #naik #kelas #desa #wisata #jatimulyo #dapat #sertifikasi #halal #langsung #dari #menteri