Strategi Hemat Energi: WFH Satu Hari dalam Seminggu Segera Berlaku
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (19/3/2026).(KOMPAS.com/Rahel)
13:32
20 Maret 2026

Strategi Hemat Energi: WFH Satu Hari dalam Seminggu Segera Berlaku

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan fleksibilitas kerja dengan skema work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai respons atas kondisi gangguan pasokan dan tingginya harga minyak global imbas perang di Timur Tengah.

"Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi dari waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam satu hari dalam lima hari kerja," ujar Airlangga di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Baca juga: Pemerintah Kaji WFH 1 Hari Sepekan, Airlangga: Bisa Hemat Bensin Signifikan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga HartartoDOK. Kemenko Perekonomian Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Menurut dia, kebijakan ini tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga didorong untuk diterapkan di sektor swasta hingga pemerintah daerah (pemda). Saat ini pemerintah masih menyusun teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.

Airlangga memastikan, detail aturan, termasuk mekanisme penerapan di masing-masing sektor, akan diumumkan setelah kajian rampung.

"Teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda," ucapnya.

Terkait waktu pelaksanaannya, ia mengungkapkan kebijakan WFH satu hari ini direncanakan mulai berlaku setelah periode Lebaran.

Baca juga: Remote Work Bangkit Lagi karena Krisis Energi, RI Ikut Kaji Skema WFH

"Pasca Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," imbuh dia.

Menurut Airlangga, Presiden menilai kebijakan ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap penghematan konsumsi bahan bakar, khususnya dari sektor transportasi harian pekerja.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga stabilitas fiskal, termasuk mempertahankan defisit APBN tetap di bawah 3 persen di tengah tekanan kenaikan harga energi global.

Ilustrasi BBM. Cadangan BBM di Indonesia Tersisa 20 Hari, Apa yang Terjadi jika Konflik Timur Tengah Tak Kunjung Mereda?Freepik/jcomp Ilustrasi BBM. Cadangan BBM di Indonesia Tersisa 20 Hari, Apa yang Terjadi jika Konflik Timur Tengah Tak Kunjung Mereda?

"Karena itu ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. Penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang bisa kita keluarkan," pungkas Airlangga.

Baca juga: Bahlil Sebut Pemerintah Kaji Opsi WFH Buat Tekan Konsumsi BBM

Filipina terapkan kerja 4 hari

Sebelumnya, kebijakan fleksibilitas kerja untuk menghemat penggunaan energi sudah lebih dulu diterapkan oleh negara tetangga, yakni Filipina.

Pemerintah Filipina menerapkan kebijakan kerja empat hari dalam seminggu mulai 9 Maret 2026.

Langkah ini diambil untuk menghemat penggunaan energi di tengah gangguan pasokan dan gejolak harga akibat memanasnya konflik di Timur Tengah.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menjelaskan, kebijakan tersebut hanya berlaku bagi kantor-kantor pemerintahan cabang eksekutif dan tidak termasuk layanan darurat atau esensial, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, serta kantor yang langsung melayani masyarakat.

Baca juga: WFH untuk Hemat BBM, Pengusaha: Tak Bisa Seragam di Semua Sektor

"Mulai Senin, 9 Maret, kami akan sementara menerapkan kerja empat hari seminggu di beberapa kantor cabang eksekutif. Ini tidak berlaku untuk layanan darurat atau esensial," kata Marcos dalam pesan resminya dikutip dari Filipina The Inquirer, Senin (9/3/2026).

Selain pengurangan hari kerja, seluruh instansi pemerintah juga diminta untuk mengurangi penggunaan listrik dan biaya bahan bakar berkisar 10 hingga 20 persen.

Perjalanan dinas yang tidak penting dan kegiatan yang bisa dilakukan di kantor, juga untuk sementara dilarang.

Adapun kebijakan ini berlaku sampai adanya pencabutan atau perubahan lebih lanjut dari Presiden Filipina.

Baca juga: GoTo dan Grab Indonesia Terapkan Kebijakan WFH untuk Antisipasi Demo

Sementara itu, untuk pekerja di sektor swasta, pengaturan kerja alternatif diperbolehkan dengan mengacu Undang-Undang Republik Nomor 11165, atau Undang-Undang Telecommuting, yang disahkan pada tahun 2018.

Namun, organisasi bisnis terbesar Filipina, Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI), mengingatkan agar penerapan kerja empat hari di sektor swasta dilakukan dengan hati-hati.

Menurut PCCI, kebijakan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industri.

Tag:  #strategi #hemat #energi #satu #hari #dalam #seminggu #segera #berlaku

KOMENTAR