Krisis Timur Tengah Jadi Alarm, RI Didorong Percepat Kendaraan Listrik

- Gejolak geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia dinilai menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transisi ke kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Penutupan Selat Hormuz yang mengganggu pasokan minyak global disebut sebagai alarm atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), yang selama ini menjadi tulang punggung sektor transportasi.

Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, mengatakan kondisi ini seharusnya menjadi titik balik kebijakan energi nasional.

“Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia sangat rentan terhadap krisis global seperti yang terjadi saat ini. Ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi bersih dan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Minggu (5/4/2026).

Baca juga: Trump Mau Kuasai Minyak Iran, Sebut AS Bisa Buka Selat Hormuz

Selama ini, upaya pemerintah dan industri dinilai masih terfokus pada sektor hulu, terutama melalui hilirisasi nikel dan pengembangan baterai.

Namun, percepatan di sisi hilir, yakni adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat, dinilai belum optimal.

Andi menyoroti bahwa ekspansi tambang nikel yang masif justru menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, seperti deforestasi, pencemaran, hingga konflik dengan masyarakat lokal, termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara.

“Agresivitas di sektor hulu tanpa diiringi pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak transisi energi,” ujarnya.

Senada, Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani, menilai pelaku industri otomotif perlu mengambil peran lebih aktif dalam mendorong adopsi kendaraan listrik.

“Peran automaker akan menjadi sangat krusial dalam membantu percepatan pengembangan pasar EV di Indonesia, tentu hal ini perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam hal menciptakan permintaan EV,” kata dia.

Menurut Dwi, percepatan elektrifikasi kendaraan tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional.

Ia menilai respons cepat terhadap peralihan ke kendaraan listrik akan membantu Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Padahal, dari sisi ekonomi, kendaraan listrik dinilai lebih efisien.

Dwi menyebut biaya operasional kendaraan listrik bisa 2–3 kali lebih murah per kilometer dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil, terutama karena harga listrik lebih stabil dibandingkan harga minyak global.

Selain itu, pengurangan impor BBM berpotensi memperbaiki neraca perdagangan sekaligus menekan beban subsidi energi yang selama ini mencapai sekitar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tak hanya kendaraan pribadi, elektrifikasi juga dinilai perlu diperluas ke sektor transportasi publik.

Pengembangan bus listrik, kereta, dan angkutan massal berbasis listrik disebut menjadi kunci untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan.

“Pemerintah seharusnya mengembangkan strategi ketahanan energi nasional yang tidak hanya berfokus pada substitusi teknologi, tetapi juga pada pengurangan konsumsi energi serta perbaikan sistem transportasi publik,” katanya.

Meski demikian, percepatan adopsi kendaraan listrik juga perlu diimbangi dengan perbaikan tata kelola di sektor hulu.

Pemerintah didorong untuk memperketat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral kritis seperti nikel, termasuk perlindungan masyarakat adat.

Dwi menambahkan, produsen otomotif juga perlu memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

“Produsen dan investor wajib menerapkan praktik due diligence pada rantai pasok bahan baku kendaraan, memastikan perlindungan hak masyarakat adat, dan melaporkan dampak lingkungan secara terbuka,” ujarnya.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Melonjak, Tembus Level Tertinggi sejak Krisis 2008

Tag:  #krisis #timur #tengah #jadi #alarm #didorong #percepat #kendaraan #listrik