Perekonomian Vietnam Berlari, Bisakah Indonesia Lampaui?

PAGI itu, ketika angka pertumbuhan ekonomi Vietnam dirilis—7,83 persen (year-on-year), tertinggi dalam 16 tahun terakhir—banyak pihak di Indonesia terdiam.

Bukan karena tidak mampu memahami angka, tetapi karena angka itu seperti cermin: memantulkan pertanyaan yang selama ini kita hindari—mengapa mereka bisa, sementara kita masih tertahan di kisaran 5 persen?

Padahal, dua dekade lalu, posisi Indonesia jauh lebih unggul. Kita lebih besar, lebih kaya sumber daya, dan lebih strategis secara geopolitik.

Namun hari ini, Vietnam berlari kencang, sementara kita berjalan cepat—tetapi belum berlari. Apakah ini sekadar soal keberuntungan? Ataukah ada sesuatu yang secara fundamental berbeda?

Jalan sunyi bernama industrialisasi

Vietnam memilih jalan yang tidak selalu populer: industrialisasi berbasis ekspor.

Sejak awal 2010-an, mereka menempatkan diri sebagai bagian dari rantai pasok global. Mereka tidak sekadar menjual bahan mentah, tetapi menjadi tempat barang dunia diproduksi.

Telepon genggam, sepatu, tekstil, hingga komponen elektronik—semua diproduksi di Vietnam untuk pasar global.

Mereka sadar satu hal: pertumbuhan tinggi tidak lahir dari konsumsi domestik semata, tetapi dari produktivitas yang menembus batas negara.

Indonesia, di sisi lain, masih nyaman dengan kekuatan pasar domestik. Kita sering mengulang narasi “pasar besar adalah kekuatan”.

Benar, tetapi pasar besar tanpa produksi yang kuat hanya akan menjadi pasar bagi produk negara lain. Di titik inilah perbedaan mulai terlihat.

Vietnam tidak hanya membuka pintu bagi investor, tetapi juga memastikan mereka betah tinggal di dalamnya.

Regulasi yang relatif sederhana, perizinan yang cepat, serta insentif yang konsisten membuat Vietnam menjadi magnet investasi global.

Perusahaan-perusahaan besar dunia tidak sekadar datang, tetapi membangun ekosistem produksi jangka panjang. Mereka tidak ragu, karena negara hadir sebagai fasilitator, bukan penghambat.

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan regulasi pro-investasi. Kita memiliki berbagai paket kebijakan, insentif fiskal, hingga sistem OSS.

Namun persoalannya sering kali bukan pada kebijakan di atas kertas, melainkan pada implementasi di lapangan.

Di sinilah investor mulai ragu: antara janji dan kepastian, sering kali ada jarak yang terlalu lebar.

Tenaga kerja: Murah saja tidak cukup

Vietnam memahami bahwa keunggulan biaya harus diiringi dengan kualitas. Mereka membangun tenaga kerja yang disiplin, terlatih, dan siap masuk ke industri.

Investasi di pendidikan dasar dan vokasi dilakukan secara konsisten. Hasilnya, mereka memiliki tenaga kerja yang tidak hanya murah, tetapi juga produktif.

Indonesia memiliki bonus demografi yang besar, tetapi belum sepenuhnya terkonversi menjadi bonus ekonomi.

Banyak tenaga kerja yang masih belum terhubung dengan kebutuhan industri. Link and match masih menjadi jargon yang terus diulang, tetapi belum sepenuhnya menjadi kenyataan.

Padahal, pertumbuhan 7 persen ke atas tidak mungkin dicapai tanpa lonjakan produktivitas tenaga kerja.

Negara yang bergerak, bukan sekadar berbicara

Satu hal yang paling membedakan Vietnam adalah kemampuan eksekusi negara. Kebijakan yang dibuat dijalankan dengan disiplin. Birokrasi bekerja untuk mempercepat, bukan memperlambat.

Negara hadir sebagai enabler, bukan sekadar regulator. Indonesia tidak kekurangan visi.

Kita memiliki berbagai rencana besar: penghiliran, transformasi ekonomi, hingga Indonesia Emas 2045.

Namun sering kali, implementasi tersendat oleh birokrasi yang panjang, koordinasi yang lemah, dan ego sektoral yang kuat.

Di sinilah pertumbuhan sering “bocor”—bukan karena strategi yang salah, tetapi karena eksekusi yang tidak konsisten.

Menuju 7 persen: Bukan tambal sulam

Jika Indonesia ingin menembus pertumbuhan di atas 7 persen, maka yang dibutuhkan bukan sekadar stimulus jangka pendek, melainkan transformasi struktural.

Pertama, Indonesia harus benar-benar beralih dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis industri dan nilai tambah.

Penghiliran tidak boleh berhenti pada bahan setengah jadi, tetapi harus mendorong produk akhir yang siap bersaing di pasar global.

Kedua, reformasi iklim investasi harus menyentuh akar persoalan: kepastian hukum, kecepatan perizinan, dan konsistensi kebijakan. Investor tidak hanya mencari insentif, tetapi juga stabilitas.

Ketiga, integrasi ke dalam rantai pasok global harus diperkuat. Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menjadi bagian dari produksi dunia, bukan sekadar penonton.

Keempat, pembangunan SDM harus diarahkan pada kebutuhan nyata industri. Pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, dan adaptasi teknologi harus menjadi prioritas.

Kelima, reformasi birokrasi harus bergerak dari sekadar wacana ke tindakan nyata. Tanpa birokrasi yang efisien, semua strategi akan terhambat di tengah jalan.

Pertanyaan yang tidak bisa ditunda

Vietnam telah menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi bukanlah mimpi. Ia adalah hasil dari pilihan strategi, konsistensi kebijakan, dan keberanian untuk berubah.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia mampu, tetapi apakah Indonesia mau.

Kita memiliki semua prasyarat: sumber daya alam, pasar besar, dan posisi strategis.

Namun tanpa perubahan cara berpikir dan cara bekerja, semua itu bisa menjadi potensi yang tidak pernah sepenuhnya terwujud.

Jika Vietnam bisa berlari dengan segala keterbatasannya, maka Indonesia seharusnya bisa berlari lebih kencang.

Atau jangan-jangan, masalahnya bukan pada kemampuan kita untuk berlari—melainkan pada kenyamanan kita untuk tetap berjalan?

Tag: #perekonomian #vietnam #berlari #bisakah #indonesia #lampaui