Ketahanan Energi Diuji Geopolitik, Pasokan Dalam Negeri Dijaga

— Ketidakpastian geopolitik global mendorong pemerintah dan pelaku industri memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk dengan menjaga pasokan minyak untuk kebutuhan dalam negeri.

Disrupsi rantai pasok, dinamika kawasan, serta kompetisi global dalam investasi energi membuat strategi pengamanan pasokan menjadi semakin krusial bagi Indonesia.

“Kebijakan tersebut tidak akan merugikan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) karena dilaksanakan dengan prinsip no gain no loss,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong, melalui keterangannya, Senin (20/4/2026).

“Artinya, perusahaan migas yang sebelumnya memiliki kontrak ekspor minyak mentah tetap akan mendapatkan kepastian penjualan, di mana minyak tersebut akan diserap oleh Pertamina dengan harga yang setara,” lanjutnya.

Isu ini menjadi sorotan dalam forum Leadership Roundtable Talk (LRT) yang digelar dalam rangkaian Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) ke-50. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, dan pakar hulu migas untuk membahas arah kebijakan energi nasional.

Sejumlah tokoh yang dijadwalkan hadir antara lain Wakil Menteri ESDM Yuliot, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya, hingga President and Group CEO PETRONAS Tengku Muhammad Taufik Tengku Kamadjaja Aziz.

Baca juga: Ketahanan Energi Jadi Tameng RI Hadapi Gejolak Global

Pasokan dalam negeri jadi prioritas

Pemerintah telah menetapkan kebijakan strategis dengan tidak mengizinkan kontraktor mengekspor minyak mentah yang menjadi bagiannya. Kebijakan ini bertujuan memastikan ketersediaan pasokan energi domestik tetap terjaga.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan impor energi sekaligus menjaga stabilitas di tengah volatilitas global. Meski berpotensi mengubah praktik dalam kontrak bagi hasil (PSC), kebijakan ini dianggap sebagai upaya menjaga kepentingan nasional.

IPA sebagai perwakilan pelaku usaha menyatakan dukungannya, selama kebijakan tersebut tidak merugikan pihak dalam kontrak. Prinsip keseimbangan menjadi kunci agar kebutuhan domestik tetap terpenuhi tanpa mengganggu kepastian bisnis.

Baca juga: Usai Kunjungan ke Rusia, PR Besar Ketahanan Energi Menanti Pemerintah

Transisi kebijakan perlu dijaga

Di sisi lain, IPA mengingatkan pentingnya pengelolaan masa transisi kebijakan. Proses pengalihan lifting dari ekspor ke pasar domestik harus berjalan lancar agar tidak mengganggu produksi dan operasional di lapangan.

Forum LRT diharapkan dapat menyatukan pandangan antara pemerintah dan industri dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.

Melalui forum ini pula ditegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional dan daya tarik investasi sektor hulu migas di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Tag:  #ketahanan #energi #diuji #geopolitik #pasokan #dalam #negeri #dijaga