Dewas Danantara Buka-bukaan Soal Prabowo Minta Jumlah BUMN Dipangkas Drastis

- Wakil Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Danantara Indonesia, Muliaman Hadad, buka-bukaan soal permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN) secara drastis.

Ia mengungkapkan, Prabowo ingin rasionalisasi besar-besaran terhadap jumlah BUMN yang saat ini mencapai lebih dari 1.000 entitas menjadi hanya 300 entitas.

"Pak Presiden menginginkan rasionalisasi yang drastis, dari seribuan itu mungkin sekitar 300-an, diharapkan," ujarnya dalam acara diskusi BUMN Research Group (BRG) Lembaga Manajemen FEB UI di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Baca juga: Rupiah Tembus Rp 17.326, Dipicu Sentimen Danantara dan Konflik Timur Tengah

Muliaman menuturkan, dari 1.000 lebih BUMN tersebut mencakup anak dan cucu usaha, tidak semuanya memberikan kontribusi terhadap setoran dividen ke negara.

Karena itu, konsolidasi dinilai menjadi langkah penting agar BUMN bisa fokus pada bisnis inti, sehingga lebih efisien dan produktif.

Sebab, saat ini banyak BUMN yang memiliki lini usaha tidak selaras dengan bisnis utamanya.

Bahkan, banyak BUMN yang memiliki hotel meski tidak bergerak di sektor perhotelan, maupun mengelola rumah sakit meski bukan berasal dari sektor kesehatan.

"Di BUMN ini ada 150 rumah sakit, kemudian juga ada sejumlah hotel dan banyak lagi lah. Jadi ini intinya adalah kita harus menjadikan BUMN betul-betul lebih produktif," kata dia.

Ia menekankan, kunci utama transformasi BUMN terletak pada efektivitas konsolidasi.

Melalui langkah ini, BUMN diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menghasilkan pendapatan dan dividen yang lebih besar.

Meskipun demikian, ia mengakui bahwa proses konsolidasi bukan perkara mudah karena kompleksitas yang tinggi di dalam tubuh BUMN.

"Ini bukan sesuatu yang sederhana. Kita tahu kompleksitasnya tinggi, tidak mudah melakukan konsolidasi, tetapi itu sesuatu yang harus dilakukan agar meningkatkan produktivitas yang baik dan berkesinambungan," ucap Muliaman.

Dengan konsolidasi yang lebih efektif, Danantara berharap BUMN dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria mengungkapkan, sebanyak 167 BUMN telah ditutup atau dilikuidasi.

Langkah tersebut dilakukan dalam satu tahun terakhir seiring program penataan dan penyederhanaan (streamlining) BUMN dijalankan oleh Danantara Indonesia.

"Total yang sudah dilikuidasi itu kurang lebih sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 167 perusahaan," ujar Dony ditemui di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dony menambahkan, kendati dilakukan pengurangan jumlah BUMN, proses tersebut tidak akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai.

Sebab, konsolidasi berfokus pada efisiensi proses bisnis, bukan pada jumlah pekerja.

"Streamlining ini tujuannya untuk karyawan. Jadi tidak usah khawatir, semuanya dilakukan dengan niat baik. Tidak usah khawatir untuk karyawan, karena karyawan tidak akan di-PHK. Ini adalah proses melakukan efisiensi terhadap perusahaan di sisi bisnis prosesnya, bukan di sisi karyawannya," kata dia.

Ia menuturkan, konsolidasi BUMN juga berlanjut pada tahun ini.

Konsolidasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari karya, logistik, manajemen aset, sekuritas, perhotelan, industri semen, hingga asuransi.

"Jadi semuanya akan kita eksekusi. Karena memang deadline dari Bapak Presiden. Secepat mungkin kita bisa menyelesaikan, semakin baik," pungkas Dony.

Baca juga: Bos Danantara Sebut 167 BUMN Sudah Ditutup, Pastikan Pegawai Tak Kena PHK

Tag:  #dewas #danantara #buka #bukaan #soal #prabowo #minta #jumlah #bumn #dipangkas #drastis