Perang Tak Kunjung Usai, Trump Sebut Proposal Perdamaian Iran Sebagai 'Sampah'

Harapan akan perdamaian di Timur Tengah kian menipis. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Iran kini berada dalam kondisi kritis atau "sedang dalam alat bantu hidup".

Pernyataan keras ini muncul setelah Teheran memberikan respons atas proposal perdamaian AS yang justru menunjukkan jurang perbedaan sangat dalam di antara kedua belah pihak.

Ketegangan ini bermula sejak perang pecah pada 28 Februari lalu. Iran mengajukan syarat berat untuk menghentikan perang, termasuk tuntutan kompensasi kerusakan perang, penghentian blokade laut oleh AS, jaminan tidak ada serangan susulan, serta pemulihan penjualan minyak mereka.

Selain itu, Teheran bersikeras atas kedaulatan mereka di Selat Hormuz, jalur vital yang memasok seperlima kebutuhan energi dunia, yang saat ini mereka tutup.

Donald Trump tidak menyembunyikan kemarahannya terhadap dokumen balasan dari Iran tersebut. Ia menganggap tuntutan Teheran sebagai penghinaan terhadap upaya diplomasi yang telah berjalan sejak gencatan senjata parsial dimulai pada 7 April.

"Saya menyebutnya kondisi terlemah saat ini, setelah membaca potongan sampah yang mereka kirimkan. Saya bahkan tidak menyelesaikan membacanya," cetus Trump dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Kegagalan diplomasi ini berdampak langsung pada pasar energi global. Harga minyak mentah berjangka jenis Brent melonjak 3% hingga menembus angka $104 per barel.

Penutupan Selat Hormuz memaksa produsen minyak memangkas ekspor, hingga produksi OPEC pada bulan April dilaporkan jatuh ke level terendah dalam lebih dari dua dekade.

Di dalam negeri, kebijakan luar negeri Trump mulai mendapat penolakan dari pemilih Amerika, terutama karena lonjakan harga bensin menjelang pemilu sela.

Berdasarkan jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis Senin, dua dari tiga warga Amerika merasa Trump belum menjelaskan dengan gamblang tujuan keterlibatan militer AS di Iran.

Sekitar 66% responden, termasuk sepertiga pendukung Partai Republik dan hampir seluruh pendukung Demokrat, mengkritik kurangnya transparansi pemerintah terkait visi perang ini.

Situasi ini dimanfaatkan oleh Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, yang memperingatkan bahwa pembayar pajak Amerika akan menanggung beban ekonomi yang semakin berat jika perang terus berlanjut.

Sanksi Baru dan Gejolak di Selat Hormuz

Sebagai bentuk tekanan tambahan, Pemerintah AS pada hari Senin memberlakukan sanksi baru terhadap individu dan perusahaan yang diduga membantu Iran mengirimkan minyak ke China.

Langkah ini bertujuan untuk memutus jalur pendanaan militer dan program nuklir Teheran.

Di lapangan, pergerakan kapal di Selat Hormuz sangat terbatas. Data Kpler menunjukkan hanya ada sedikit tanker yang berani melintas, itu pun dengan mematikan sistem pelacak untuk menghindari serangan Iran.

Sementara itu, NATO dan sekutu AS lainnya masih enggan mengirimkan armada kapal untuk membuka paksa jalur tersebut tanpa adanya kesepakatan damai yang komprehensif.

Perang ini juga mengungkap keretakan di antara negara-negara Timur Tengah. Laporan dari Wall Street Journal menyebutkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) mulai mengambil peran militer langsung dengan melakukan serangan udara ke kilang minyak di Pulau Lavan, Iran, bulan lalu, meski UEA belum mengakuinya secara resmi.

Di tengah situasi yang kian buntu, Donald Trump dijadwalkan tiba di Beijing pada hari Rabu untuk bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping.