Rupiah Bergetar, Negara Bicara, dan Rakyat Mendengar

RUPIAH kembali bergetar. Nilainya terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pemerintah mencoba menenangkan keadaan.

Pejabat negara berbicara tentang fundamental ekonomi yang tetap kuat, inflasi yang masih terkendali, serta pertumbuhan ekonomi yang dianggap aman.

Senyum adalah aman. Di layar televisi dan media online, optimisme terus dipancarkan.

Namun di luar ruang konferensi pers, rakyat mendengar dengan perasaan berbeda.

Pengrajin tahu-tempe mulai menghitung ulang biaya produksi karena kedelai impor makin mahal. Pedagang kecil mengurangi stok dagangan. Pelaku UMKM menahan ekspansi usaha.

Rumah tangga mulai cemas melihat harga kebutuhan yang perlahan merangkak naik. Rupiah yang melemah akhirnya bukan hanya cerita pasar uang, tetapi mulai menjadi cerita dapur rakyat.

Di titik inilah muncul pertanyaan yang lebih besar: mengapa ketika rupiah melemah, yang paling sering terdengar hanya suara negara, sementara masyarakat sekadar menjadi pendengar dari akibat yang ditimbulkan?

Negara Terlalu Sibuk Menenangkan Pasar

Setiap kali tekanan ekonomi datang, pola komunikasi pemerintah hampir selalu sama. Negara tampil di depan. Otoritas berbicara. Pasar diyakinkan. Publik diminta tenang.

Tujuannya tentu baik. Pemerintah memang tidak boleh ikut panik. Dalam ekonomi modern, psikologi pasar sangat menentukan.

Sedikit kepanikan bisa mempercepat arus modal keluar, memperburuk nilai tukar, bahkan mengguncang stabilitas ekonomi nasional.

Baca juga: Pesta Babi Tanpa Babi

Namun ada persoalan lain yang perlahan tumbuh: ekonomi Indonesia seolah hanya menjadi urusan pemerintah pusat dan otoritas moneter.

Ketika rupiah melemah, perhatian langsung tertuju kepada Bank Indonesia. Apakah suku bunga akan naik? Apakah intervensi pasar dilakukan? Apakah cadangan devisa cukup kuat?

Seolah-olah stabilitas rupiah hanya berada di pundak bank sentral.

Padahal rupiah tidak jatuh sendirian. Di belakangnya ada struktur ekonomi yang rapuh, ketergantungan impor yang besar, produktivitas yang belum cukup kuat, serta industri nasional yang belum sepenuhnya tahan terhadap gejolak global.

Artinya, pelemahan rupiah bukan hanya masalah moneter. Ini adalah persoalan nasional.

Orkestra ekonomi tidak bisa dimainkan sendiri

Dalam situasi seperti sekarang, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan menenangkan pasar. Yang dibutuhkan adalah orkestrasi ekonomi nasional yang nyata.

Orkestrasi antar kementerian menjadi krusial. Kementerian keuangan tidak bisa bekerja sendiri menjaga fiskal.

Bank Indonesia tidak mungkin sendirian menopang rupiah. Kementerian Pertanian harus memperkuat ketahanan pangan agar impor tidak terus membebani kurs.

Kementerian Perindustrian mempercepat substitusi impor dan penghiliran. Kementerian Perdagangan memperluas pasar ekspor baru.

Kementerian ESDM mempercepat kemandirian energi nasional.

Tetapi itu saja belum cukup. Orkestrasi antar daerah juga menjadi penentu. Daerah penghasil pangan harus terhubung dengan daerah industri.

Kawasan timur Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah. Pemerintah daerah perlu membangun ketahanan ekonomi lokal, memperkuat UMKM, menjaga distribusi pangan, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.

Selama ini, ekonomi nasional terlalu sering terlihat Jakarta- sentris. Ketika pusat bicara stabilitas, daerah justru menghadapi tekanan biaya hidup, distribusi, dan lapangan kerja yang berbeda-beda.

Yang lebih penting lagi adalah orkestrasi antar siasat atau antar strategi pembangunan. Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu resep ekonomi.

Stabilitas moneter harus berjalan bersama industrialisasi. Penghiliran harus berjalan bersama peningkatan kualitas SDM.

Bantuan sosial harus berjalan bersama penciptaan usaha produktif. Digitalisasi harus berjalan bersama penguatan ekonomi rakyat.

Jika masing-masing kementerian berjalan dengan logika sektoralnya sendiri, maka ekonomi nasional hanya menjadi kumpulan program, bukan gerakan bersama bangsa.

Yang sering terlupakan dalam narasi ekonomi nasional adalah kenyataan bahwa masyarakat selalu menjadi titik akhir dari setiap guncangan.

Ketika rupiah melemah, harga bahan baku naik. Ketika harga bahan baku naik, biaya produksi meningkat. Ketika biaya produksi meningkat, harga barang ikut naik. Dan ketika harga naik, daya beli masyarakat melemah.

Rantai itu selalu berujung di tempat yang sama: rakyat kecil. Karena itu, publik kadang merasa hanya dilibatkan sebagai objek ekonomi, bukan subjek pembangunan ekonomi.

Negara berbicara tentang stabilitas makro, sementara masyarakat menghadapi tekanan mikro setiap hari.

Padahal ekonomi nasional tidak mungkin kuat tanpa partisipasi rakyat. Petani menjaga pangan. UMKM menggerakkan ekonomi lokal.

Industri menciptakan lapangan kerja. Kampus melahirkan inovasi. Pemerintah daerah membangun ketahanan ekonomi wilayah. Semua memiliki peran dalam menjaga kekuatan rupiah.

Sayangnya, yang lebih sering terlihat justru pendekatan yang terlalu tersentralisasi. Negara menjadi pemain utama, sementara masyarakat hanya diminta percaya.

Rupiah adalah Cermin Bangsa

Sesungguhnya rupiah bukan hanya angka kurs terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah adalah cermin tentang bagaimana sebuah bangsa mengelola dirinya sendiri.

Jika Indonesia masih bergantung pada impor pangan, rupiah rentan terguncang.

Jika industri nasional belum kuat, rupiah mudah tertekan. Jika ekspor masih didominasi bahan mentah, rupiah sulit perkasa. Jika produktivitas rendah, rupiah sulit stabil dalam jangka panjang.

Karena itu, menjaga rupiah tidak cukup hanya dengan intervensi pasar atau menaikkan suku bunga.

Indonesia membutuhkan kepemimpinan ekonomi yang mampu menyatukan pusat dan daerah, fiskal dan sektor riil, stabilitas dan produktivitas, negara dan rakyat.

Karena pada akhirnya, ketika negara terlalu sibuk berbicara sementara rakyat hanya mendengar, jarak kepercayaan perlahan bisa melebar.

Dan dalam ekonomi, hilangnya kepercayaan sering kali jauh lebih berbahaya daripada sekadar melemahnya rupiah.

Tag: #rupiah #bergetar #negara #bicara #rakyat #mendengar