Senyum Menkeu dan Rupiah yang Tidak Ikut Tersenyum

DI HADAPAN ribuan peserta Jogja Financial Festival pada 22 Mei 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampil percaya diri.

“Kita akan dorong rupiah ke arah Rp 15.000,” katanya, seraya menambahkan bahwa Presiden Prabowo menjulukinya sebagai penjamin ketenteraman ekonomi: “Purbaya senyum, ekonomi aman.”

Saat itu, rupiah berada di kisaran Rp 17.700 per dolar AS, level terlemah sepanjang sejarah Indonesia.

Senyum itu adalah hak siapa pun. Yang menjadi persoalan adalah ketika senyum Menkeu diposisikan sebagai pengganti argumen.

Sebab antara Rp 17.700 dan Rp 15.000 terdapat jarak Rp 2.700 atau sekitar 15 persen apresiasi, yang tidak bisa ditempuh hanya dengan optimisme dan dua kebijakan yang mekanismenya sendiri masih penuh tanda tanya.

Rupiah di Titik Nadir

Angka Rp 17.700 per dolar AS bukan sekadar statistik. Ini adalah pesan dari pasar kepada pembuat kebijakan.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, rupiah terdepresiasi mendekati 6 persen secara year-to-date, menempatkannya di antara mata uang Asia yang paling tertekan, hanya lebih baik dari lira Turkiye dan rupee India.

Baca juga: BI Rate: Bend It Like Beckham

IHSG rontok hampir 20 persen, dua kali mengalami trading halt dalam dua hari berturutan di akhir Januari 2026. Capital outflow pada kuartal I-2026 tercatat 800 juta dollar AS atau sekitar Rp 14,1 triliun berdasarkan data resmi Bank Indonesia.

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah tren cadangan devisa. Dari 156,5 miliar dollar AS pada awal tahun, posisi April 2026 tinggal 146,2 miliar dollar AS, menyusut hampir 10 miliar dollar AS hanya dalam beberapa bulan.

Bank Indonesia membakar sebagian besar amunisi itu untuk menahan rupiah agar tidak jatuh lebih dalam. Intervensi seperti ini, seperti diingatkan banyak ekonom, sangat mahal dan tidak bisa berlangsung selamanya.

Di sisi fiskal, tekanannya lebih pelik. APBN 2026 ditetapkan dengan asumsi kurs Rp 16.500 per dollar AS.

Ketika rupiah bergerak jauh di atas itu, beban pembayaran bunga utang luar negeri membengkak, biaya impor energi melambung, dan ruang fiskal untuk belanja produktif menyempit.

Pelemahan menuju Rp 17.000 saja sudah diperkirakan menambah tekanan defisit hingga Rp 4 triliun.

Penerimaan negara pun tidak membantu: rasio pajak terhadap PDB mencatat angka hanya 9,3 persen di triwulan I-2026, sinyal merah yang tidak bisa ditutup dengan optimisme.

Dua Instrumen, Banyak Celah

Purbaya mengandalkan dua senjata utama: kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2026, dan intervensi pemerintah di pasar obligasi.

Keduanya bukan kebijakan yang buruk secara prinsip. Masalahnya ada pada jarak antara klaim dan mekanisme.

PP 21/2026, yang berlaku efektif 1 Juni 2026, mewajibkan eksportir SDA menempatkan 100 persen DHE di bank-bank Himbara.

Sektor nonmigas diharuskan menahan dana itu selama 12 bulan penuh, sementara sektor migas cukup 3 bulan dengan retensi 30 persen.

Pemerintah meyakini aturan ini akan membanjiri pasar domestik dengan pasokan dollar AS, sehingga nilai tukar terkerek naik.

Ekonom Wijayanto dari Universitas Paramadina langsung menyebut kelemahan fatal argumen ini: devisa yang sekadar diparkir tanpa dikonversi tetap dalam bentuk valuta asing.

Baca juga: Sentralisasi Ekspor SDA Bukan Solusi Tepat

Selama tidak ada transaksi jual-beli valas, yakni penjualan dollar AS dan pembelian rupiah: tidak ada permintaan terhadap rupiah yang tercipta, dan karenanya tidak ada mekanisme yang menggerakkan kurs.

“Tidak ada faktor yang menggerakkan nilai tukar,” tegasnya dalam seminar di Jakarta pada hari yang sama Purbaya berpidato.

Argumen ini tepat untuk porsi DHE yang tidak dikonversi dan itulah justru bagian terbesarnya.

Ironinya, PP 21/2026 justru memperlemah tekanan konversi dibanding aturan sebelumnya. Regulasi lama mewajibkan konversi hingga 100 persen, sedangkan aturan baru menurunkannya menjadi maksimal 50 persen dan “maksimal” di sini adalah batas atas, bukan kewajiban minimum.

Eksportir diperbolehkan mengkonversi antara 0 hingga 50 persen, sesuai kebutuhan likuiditas masing-masing.

Porsi yang dikonversi memang menciptakan permintaan nyata terhadap rupiah; tapi porsi yang tidak dikonversi yang bisa mencapai seluruh DHE tetap berputar dalam denominasi dolar tanpa menggerakkan kurs sedikit pun.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro dengan hati-hati menyebut bahwa efektivitas PP 21/2026 sangat bergantung pada kepatuhan eksportir di lapangan.

Sementara ekonom lain mengingatkan bahwa aturan DHE versi sebelumnya sudah berjalan tanpa sanksi tegas dan rupiah tetap melemah.

Kepala Ekonom BCA David Sumual bahkan menambahkan risiko lain: konsentrasi DHE di Himbara berpotensi mengganggu likuiditas valas di perbankan swasta, menciptakan distorsi baru di pasar.

Instrumen kedua, intervensi di pasar obligasi memang sudah menunjukkan hasil parsial: yield SBN cenderung turun dalam sepekan terakhir, meski rupiah masih melemah.

Namun, ini pun bukan tanpa risiko. Pembelian obligasi di pasar sekunder berarti pemerintah menambah likuiditas rupiah, yang dalam kondisi tekanan inflasi impor bisa berbalik memperlemah rupiah lebih jauh. Instrumen ini adalah pedang bermata dua.

Faktor yang Tidak Disebut

Yang absen dari pernyataan Purbaya adalah pengakuan jujur terhadap faktor-faktor di luar kendali pemerintah, yang justru menjadi penentu utama nilai tukar.

Pertama, The Fed. Selama ekspektasi suku bunga AS tetap tinggi, dollar AS akan terus menarik arus modal dari negara berkembang. Indonesia bukan pengecualian.

Tidak ada kebijakan parkir DHE yang bisa mengimbangi spread suku bunga yang lebar antara Indonesia dan AS.

Baca juga: Rupiah Dibayangi Rezim Baru The Fed

Kedua, geopolitik. Ketegangan di Timur Tengah mendorong investor global ke aset safehaven. Dollar AS adalah safehaven utama.

Harga minyak yang bergejolak menambah tekanan pada neraca transaksi berjalan Indonesia sebagai net importir energi.

Ketiga dan ini yang paling diabaikan adalah kekhawatiran struktural investor terhadap arah kebijakan Indonesia sendiri.

Pengumuman pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) pada 20 Mei 2026: BUMN baru yang dirancang mengendalikan ekspor batu bara, CPO, dan logam secara terpusat disambut pasar dengan reaksi negatif yang tajam.

IHSG anjlok sekitar 2 persen. Indeks IDX Energy dan IDX Basic Materials merosot masing-masing 9,23 persen dan 11,52 persen.

Lembaga pemeringkat Moody’s dan S&P langsung menyoroti risiko distorsi pasar dari kontrol negara atas sektor komoditas.

Artinya: pada saat yang sama pemerintah berusaha menarik dollar AS masuk lewat DHE, kebijakan lain justru mendorong investor asing keluar lewat persepsi risiko regulasi yang meningkat.

Kedua kebijakan itu saling menegasikan dan Purbaya tidak menyebut kontradiksi ini sepatah kata pun.

Proyeksi paling optimistis yang beredar di kalangan ekonom untuk dampak PP 21/2026 adalah rupiah menguat ke Rp 16.800, angka yang disebut ekonom Bank Danamon dengan catatan panjang soal kepatuhan eksportir.

Tidak ada satu pun lembaga riset atau bank investasi yang memproyeksikan rupiah kembali ke Rp 15.000 dalam waktu dekat.

Angka Rp 15.000 pernah menjadi zona perdagangan rupiah di sepanjang 2022–2023, sebelum tekanan global dan domestik berlipat ganda.

Untuk kembali ke sana, Indonesia membutuhkan kombinasi yang tidak sedang terjadi saat ini: The Fed memangkas suku bunga secara agresif, geopolitik mereda, neraca transaksi berjalan surplus, dan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan Indonesia pulih.

Tanpa basis analitik yang transparan, tidak ada model proyeksi yang dipublikasikan, tidak ada asumsi yang diurai, tidak ada timeline yang realistis, target Rp 15.000 terdengar seperti target komunikasi politik, bukan target kebijakan moneter.

Bahaya Komunikasi yang Terlalu Optimistis

Ada persoalan lebih dalam yang perlu diperhatikan: apa yang terjadi ketika target Rp 15.000 gagal terwujud?

Komunikasi kebijakan bukan hanya soal memberi ketenangan. Ia juga soal kredibilitas. Ketika seorang Menkeu secara publik meminta pelaku valas “cepat-cepat buang dolarnya” karena rupiah akan menguat, dan kemudian rupiah tidak menguat sesuai ekspektasi yang dia bangun, yang retak bukan hanya reputasinya, melainkan kepercayaan pasar terhadap sinyal-sinyal kebijakan berikutnya.

Baca juga: Anggaran MBG Rp 268 Triliun: Dipangkas atau Sekadar Dibingkai Ulang?

Manajemen ekspektasi yang baik bukan berarti harus pesimistis. Namun, ia menuntut kejujuran tentang kompleksitas masalah, pengakuan atas keterbatasan instrumen, dan kehati-hatian dalam membuat janji yang tidak bisa diukur pertanggungjawabannya.

Pernyataan Purbaya yang mengutip “doa” sebagai salah satu faktor penguatan rupiah: meski mungkin dimaksudkan humoris justru memberi kesan bahwa pemerintah sendiri tidak sepenuhnya yakin dengan instrumen yang dimilikinya.

Dan kesan itu, di hadapan pasar yang selalu merespons sinyal lebih dari substansi, bisa menjadi ramalan yang memperburuk dirinya sendiri.

Kritik ini bukan tanpa solusi. Pelemahan rupiah adalah gejala yang memerlukan terapi struktural, bukan hanya penawar simtomatik.

Pertama, reformasi penerimaan negara yang serius. Tax ratio 9,3 persen di triwulan I-2026 adalah sinyal bahwa kapasitas fiskal Indonesia tidak sedang dalam kondisi prima.

Investor membaca angka ini. Konsolidasi fiskal yang kredibel bukan sekadar retorika adalah prasyarat kepercayaan pasar jangka panjang.

Kedua, kejelasan arah kebijakan. Danantara Sumber Daya Indonesia bisa jadi instrumen yang baik jika dirancang untuk meningkatkan transparansi dan menutup celah under-invoicing. 

Namun, jika ia berubah menjadi trading house monopolistik yang mengendalikan harga dan margin, investor akan terus keluar dan DHE yang masuk tidak akan cukup mengimbangi capital outflow yang terjadi.

Ketiga, koordinasi yang lebih jujur antara Kemenkeu dan Bank Indonesia. Intervensi pasar obligasi oleh pemerintah dan intervensi valas oleh BI harus berjalan dalam kerangka yang konsisten, bukan saling bekerja sendiri-sendiri di bawah tekanan.

Dan keempat yang mungkin paling penting, komunikasi yang jujur dengan publik dan pasar. Bukan optimisme yang menutup mata terhadap kompleksitas, tapi optimisme yang berakar pada diagnosa yang tepat dan instrumen memadai.

Rupiah yang tersenyum bukan rupiah yang dipaksa tersenyum oleh pidato. Ia tersenyum ketika fundamental yang menopangnya memang layak dirayakan.

Sampai saat itu, senyum Menkeu; betapapun tulus, belum cukup untuk meyakinkan pasar.

Tag:  #senyum #menkeu #rupiah #yang #tidak #ikut #tersenyum