Chatib Basri Sorot Efisiensi Anggaran MBG: Harus Lebih Efisien Lagi

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) baru saja menggelar pertemuan tingkat tinggi bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta.

Agenda strategis tersebut secara khusus membedah deretan tantangan makroekonomi struktural yang saat ini tengah membayangi stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global yang bergerak sangat cepat.

Fokus utama dari diskusi krusial tersebut menyoroti potensi lonjakan harga barang kebutuhan pokok di pasaran akibat tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Fluktuasi mata uang ini dinilai membawa risiko sistemik yang dapat menekan ketahanan daya beli masyarakat luas, terutama bagi mereka yang berada di kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Chatib Basri, memaparkan bahwa pembahasan bersama Kepala Negara mencakup analisis mendalam mengenai proyeksi ekonomi global yang hingga kini masih diselimuti ketidakpastian.

Turbulensi di pasar internasional tersebut secara linier membawa gelombang dampak yang signifikan terhadap laju perekonomian di dalam negeri.

Menurut analisis Chatib, pelemahan Rupiah berpotensi besar mengerek naik struktur biaya impor (imported inflation) untuk sejumlah komoditas esensial maupun bahan baku industri manufaktur.

Rantai pasok yang membengkak ini pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan harga jual produk di tingkat konsumen akhir.

Situasi ekonomi ini dinilai memerlukan langkah mitigasi preventif sejak dini agar tidak menjadi beban finansial baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Yang dibahas adalah berbagai risiko ekonomi yang mungkin muncul, termasuk dampak pelemahan rupiah terhadap harga-harga. Ini tentu perlu menjadi perhatian karena bisa berdampak pada masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah," ujar Chatib.

Sebagai upaya meredam efek kejut dari dinamika moneter tersebut, salah satu solusi konkret yang mengemuka dalam forum di Istana adalah komitmen untuk mendorong efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah pengetatan ini diambil guna memastikan ruang fiskal pemerintah tetap terjaga, fleksibel, dan sehat.

Dalam koridor pembahasan tersebut, skema efisiensi juga dikaitkan secara langsung dengan eksekusi sejumlah program prioritas nasional yang telah dicanangkan pemerintah, termasuk di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah ditegaskan bakal terus melakukan tahapan evaluasi dan penyempurnaan di lapangan agar setiap rupiah dari anggaran yang dialokasikan dapat terserap secara lebih presisi, berdampak nyata, dan tepat sasaran.

Menurut pandangan Chatib, visi utama pemerintah saat ini tidak hanya bertumpu pada ambisi mengejar angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga berfokus pada jaminan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap guncangan harga pasar.

Sehingga, berbagai formulasi kebijakan yang diputuskan akan selalu diarahkan untuk menjaga titik keseimbangan antara keberlanjutan struktur fiskal negara dan kebutuhan nyata jaring pengaman sosial.

Dalam menghadapi tekanan ketidakpastian tersebut, Chatib menilai bahwa serangkaian kebijakan strategis wajib dieksekusi guna menumbuhkan rasa percaya diri (confidence) serta tingkat kepercayaan (trust) publik dan investor terhadap kemampuan pemerintah.

"Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu di antaranya di dalam kaitan dengan MBG," kata Chatib.

Lebih lanjut terkait pelaksanaan inisiatif strategis pangan, Chatib memberikan pandangan positif terhadap manuver penyesuaian biaya yang telah dilakukan.

"Sekarang anggaran cukup efisien. Kalau target semua saya kira akan lebih efisien lagi ke depan," katanya.

Sebagai informasi, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini Rp268 triliun untuk tahun anggaran 2026. Nominal ini merupakan hasil pemangkasan dan rasionalisasi yang cukup signifikan dari pagu awal yang sebelumnya sempat direncanakan menyentuh angka Rp335 triliun.