Bantalan yang Lelah

PENGUMUMANNYA datang menjelang Rabu dini hari, 10 Juni 2026. Saat warga terbangun, harga Pertamax sudah bukan Rp 12.300 lagi, melainkan Rp 16.250 per liter.

Tidak ada masa transisi, tidak ada persiapan. Paginya, antrean mengular di pompa Pertalite, dan di Gambir seorang pekerja menyebut pemerintah “kayak enggak punya hati”.

Di Palembang, seorang guru SD yang menghabiskan tiga liter sehari untuk mengajar dan mengantar anak memutuskan ikut antre BBM subsidi, sambil menghitung harga popok dan susu anaknya yang sudah lebih dulu naik.

Kemarahan sebesar ini tidak bisa dijelaskan oleh Rp 3.950. Pemerintah boleh saja benar secara aritmetika: porsi Pertamax hanya sekitar 26 persen segmen gasolin, andil bensin pada inflasi Mei cuma 0,02 persen, dan logistik nasional bertumpu pada Biosolar yang harganya tetap.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dampaknya terhadap inflasi terbatas. Secara statistik, kata itu mungkin benar. Secara sosial, kata itu tuli. Sebab yang meledak pekan ini bukan harga. Yang meledak adalah kesabaran.

Lihatlah apa yang ditanggung kelas menengah dalam beberapa bulan terakhir saja. Rupiah terperosok sampai menembus Rp 18.200 per dollar AS. Bank Indonesia menaikkan suku bunga dua bulan beruntun hingga 5,50 persen, yang cepat atau lambat merambat ke cicilan rumah dan kendaraan mereka.

Inflasi tahunan menyentuh 3,08 persen, tertinggi dalam delapan bulan, dipimpin harga pangan. Oli dan suku cadang naik sejak Mei.

Baca juga: Pasang Sabuk Pengaman, Ekonomi Sedang Mengerem

Lalu, setelah harga Pertamax ditahan tiga bulan, kenaikannya dilepaskan sekali pukul: 32 persen, diumumkan tengah malam, berlaku sebelum subuh.

Setiap pukulan itu mungkin tertahankan sendiri-sendiri. Yang tidak tertahankan adalah akumulasinya, ditambah satu hal lagi: tidak ada satu pun dari kebijakan itu yang dirancang dengan memikirkan mereka.

Data resminya sudah lama bercerita. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kelas menengah menyusut dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 46,7 juta pada 2025.

Hampir 11 juta orang turun kelas dalam enam tahun, dan mereka tidak menghilang; mereka turun ke kelompok “menuju kelas menengah” yang kini membengkak menjadi 142 juta orang, separuh penduduk negeri ini, hidup selapis di atas rentan miskin.

Ambang pengeluaran kelas menengah hanya sekitar Rp 2 juta per orang per bulan. Maka jangan bayangkan pengguna Pertamax sebagai pemilik mobil mewah.

Bayangkan guru SD di Palembang itu. Bahkan Ketua Komisi XI DPR mengakui pengguna Pertamax adalah masyarakat yang “berimpitan” dengan Pertalite.

Di sinilah letak ironi yang paling menyakitkan. Arsitektur perlindungan negara kita dirancang untuk dua kelompok: yang miskin dijaga lewat bantuan sosial, yang hampir miskin dijaga lewat Pertalite dan Biosolar yang harganya dipertahankan. Kelas menengah tidak masuk keduanya.

Mereka membayar pajak penghasilan secara penuh, tidak tersentuh satu program bantuan pun, dan setiap kali ada penyesuaian harga, merekalah yang diasumsikan cukup kuat untuk menyerapnya.

Kementerian Keuangan gemar menyebut APBN sebagai shock absorber, peredam kejut perekonomian.

Baca juga: Pertamax Naik, Pertalite Bertahan: Ancaman Ketersediaan Pasokan

Dalam praktiknya, peredam kejut yang sesungguhnya adalah kelas menengah: merekalah yang menyerap setiap guncangan harga agar tidak menjadi guncangan politik.

Masalahnya, peredam kejut yang dipakai terus-menerus tanpa pernah dirawat suatu saat aus. Dan ausnya tidak berbunyi.

Selama ini mereka bertahan dengan cara yang tidak terlihat di permukaan: menguras tabungan, menunda rencana, dan kian banyak yang berutang.

Laporan otoritas keuangan mencatat pinjaman daring dan pembiayaan gadai tumbuh jauh melampaui pertumbuhan pendapatan, tanda gaya bertahan hidup yang ditopang kredit, bukan penghasilan.

Padahal, konsumsi rumah tangga menopang lebih dari separuh perekonomian nasional, dan kelas menengah adalah mesinnya.

Keausan mereka tampak dalam statistik yang sepi: konsumsi yang melambat, barisan kelas menengah yang tiap tahun berkurang sekitar satu juta orang, basis pajak penghasilan yang tergerus diam-diam.

Kemarahan di SPBU Rabu lalu adalah pertama kalinya keausan itu terdengar. Pemerintah keliru besar jika membacanya sebagai kebisingan sesaat yang akan reda dalam seminggu. Itu bukan kebisingan. Itu bunyi berderak dari bantalan yang sudah terlalu lama menahan beban.

Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan? Bukan bantuan tunai baru. Kelas menengah tidak sedang minta dikasihani; mereka minta diperhitungkan.

Pertama, jadikan daya beli kelas menengah indikator eksplisit dalam setiap keputusan harga energi, sejajar dengan inflasi dan beban fiskal. Sebab Indeks Harga Konsumen (IHK) yang tenang terbukti bisa hidup berdampingan dengan dompet yang sekarat.

Kedua, hentikan kebiasaan mengumumkan kenaikan tengah malam untuk diberlakukan saat itu juga. Penyesuaian bertahap dengan arah yang dikomunikasikan di muka jauh lebih bisa diterima ketimbang satu pukulan 32 persen, dan jauh lebih murah ongkos sosialnya.

Baca juga: Sell Indonesia dan Harga Ketidakpastian Kebijakan

Ketiga, beri kompensasi yang menyentuh struktur biaya mereka, bukan tunai yang cepat menguap: transportasi publik yang layak dan terjangkau adalah bentuk keberpihakan paling konkret kepada kelompok yang setiap hari membakar bensin demi bekerja.

Kenaikan harga Pertamax mungkin tak terhindarkan; harga keekonomiannya memang sudah jauh di atas harga jual. 

Namun, kebijakan tidak hanya diukur dari kebenarannya, melainkan juga dari siapa yang diminta menanggungnya, dan berapa lama mereka sudah menanggung.

Bantalan itu masih di sana, masih bekerja, masih meredam. Hanya saja, ia mulai bersuara. Dan negara yang bijak mendengarkan bantalannya sebelum patah.

Tag:  #bantalan #yang #lelah