Zulhas Ungkap Masalah MBG: Sekolah Elite Dapat hingga Dugaan Jual Beli SPPG
Rapat koordinasi perihal program MBG. Rapat membahas kualitas menu MBG hingga SPPG di Gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6/2026).(KOMPAS.com/SUPARJO RAMALAN)
15:16
11 Juni 2026

Zulhas Ungkap Masalah MBG: Sekolah Elite Dapat hingga Dugaan Jual Beli SPPG

Pemerintah menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari penyaluran bantuan ke sekolah elite hingga dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Temuan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas saat rapat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan sejumlah kementerian, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Pemerintah sendiri bakal melakukan refocusing agar penerima MBG tepat sasaran. Menurutnya, masih ditemukan sekolah dengan kondisi ekonomi baik alias elite yang justru menerima manfaat MBG, sementara sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum sepenuhnya terjangkau.

Baca juga: MBG Boros Rp 1 Triliun per Bulan, Imbas Jumlah SPPG Membengkak Ribuan Titik

Ia memastikan pemerintah memprioritaskan kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

“Dalam rangka perbaikan, kita perlu apa, refocusing agar penerima manfaat ini tepat. Misalnya, sekolah- sekolah yang bagus ini akan dilakukan langsung satu bulan ini. Sekolah-sekolah yang elite, ya, memang nggak memerlukan makan bergizi," ujar Zulhas usai rapat koordinasi.

Selain persoalan ketepatan sasaran, pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap kualitas dapur umum atau SPPG. Otoritas memastikan tidak boleh ada lagi kasus keracunan makanan yang melibatkan penerima manfaat program.

Menurut dia, keamanan pangan menjadi aspek yang tidak bisa ditawar dalam pelaksanaan program MBG.

Baca juga: Akui Ada Masalah di MBG, Zulhas Minta Waktu Sebulan untuk Berbenah

“Kita tidak ada zero tolerance terhadap keamanan pangan ini. Walaupun satu, enggak boleh lagi ada yang keracunan. Oleh karena itu akan fokus ke sini dalam bulan ini,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Zulhas juga mengungkap adanya dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menyebabkan jumlah titik layanan membengkak jauh di atas perencanaan awal pemerintah.

Pada awalnya pemerintah merancang sekitar 21.000 titik SPPG. Namun dalam pelaksanaannya jumlah tersebut meningkat menjadi 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik.

Tambahan ribuan titik tersebut berpotensi membebani anggaran negara secara signifikan. Dengan asumsi biaya operasional mencapai Rp 6 juta per titik setiap hari, pembengkakan itu diperkirakan menyebabkan tambahan pengeluaran lebih dari Rp 1 triliun per bulan atau sekitar Rp 12 triliun per tahun.

Baca juga: Zulhas Akui Daya Tawar Nelayan Masih Lemah, Pemerintah Siapkan Pabrik Es hingga Akses Pasar

“Kalau ada 6.877 penambahan, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau satu tahun sekitar Rp 12 triliun,” pungkas dia.

Pemerintah juga menemukan persoalan serupa pada pengembangan SPPG di wilayah 3T. Berdasarkan data awal, jumlah titik layanan yang direncanakan hanya sekitar 2.000 titik.

Namun angka tersebut kemudian melonjak menjadi 8.617 titik.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.138 titik bahkan telah memperoleh surat keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional.

Baca juga: Zulhas Akui Banyak Penipuan Rekrutmen Manajer Kopdes, Pelaku Minta Uang

Selain itu, pemerintah juga menemukan perubahan petunjuk teknis (hukum) yang dinilai berpotensi membebani anggaran.

Salah satunya terkait skema penggantian investasi di wilayah 3T yang disebut mencapai 120 persen dari nilai investasi selama empat tahun.

“Kalau sudah ada SK, maka investornya ini taruh di bank ya? Ya, taruh di bank. Nah ini padahal ini dari 2.000 menjadi 8.670, bengkak 6.138. Yang sudah selesai 1.700, mestinya kan tinggal 300 kan? Nah, ini ini juga akan jadi masalah, inilah yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kita satu bulan untuk menata ini kembali,” pungkasnya.

“Dan juknis yang berubah-ubah. Dulu daerah tertinggal (3T) itu akan dibayar 120 persen dari nilai dan empat kali. 120 persen dari nilai investasi. Jadi, kalau Rp 1 miliar dibayar Rp 1,2 dan empat kali ya,” lanjut Zulhas.

Tag:  #zulhas #ungkap #masalah #sekolah #elite #dapat #hingga #dugaan #jual #beli #sppg

KOMENTAR