Temuan SPPG Bermasalah, Pemerintah Bakal Moratorium?

- Pemerintah lewat Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perkara ini berpotensi memboros Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lebih dari Rp 1 triliun per bulannya.

Selain itu, pemerintah juga menduga adanya transaksi jual beli SPPG, lantaran jumlahnya melebihi dari ketentuan awal.

Lantas, pemerintah bakal menghentikan sementara atau moratorium SPPG MBG?

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menyebut pemerintah saat ini lebih fokus membenahi program MBG usai temuan berbagai persoalan. Karena itu, otoritas belum melakukan kebijakan baru dalam waktu dekat, termasuk soal moratorium SPPG.

“Jadi, saya jelaskan penataan ini memang tidak ada yang baru dulu, penataan dulu. Ya kita lagi membereskan internal dulu ini, tadi yang saya sebutkan ya. Yang lain-lain nanti, tapi tapi yang sekarang yang saya sampaikan tadi kita tata dulu sampai bagus, sampai temuan-temuan itu bisa diselesaikan,” ujar Zulhas usai rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Baca juga: Zulhas Ungkap Masalah MBG: Sekolah Elite Dapat hingga Dugaan Jual Beli SPPG

MBG ternyata tidak berjalan mulus. Pemerintah mengakui adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini, baik dugaan praktik jual beli hingga membengkaknya jumlah SPPG.

Menurutnya, program MBG merupakan prioritas utama Presiden yang memiliki tujuan baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, dalam implementasinya ditemukan berbagai persoalan yang perlu segera diperbaiki agar program dapat berjalan sesuai tujuan awal.

“Saudara-saudara sekalian, program MBG kebijakan utama Bapak Presiden yang sangat bagus, sangat baik, eh tetapi dalam pelaksanaannya terjadi masalah-masalah yang sudah lama menjadi perbincangan dan kita juga bahas di sini,” paparnya.

Presiden Prabowo sendiri dipastikan telah mendengar berbagai masukan dan laporan terkait persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG. Atas dasar itu, Kepala Negara memutuskan melakukan perubahan pada struktur manajemen Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola MBG.

“Dan pada suatu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru, istilah kita ya,” pungkas dia.

Baca juga: Dari SPPG ke Kantin Sekolah, Bisakah MBG Lebih Efisien dan Tepat Sasaran?

Prabowo telah melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN, menggantikan Dadan Hindayana. Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 18/M tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN dan pemberhentian Wakil Kepala BPKP, 8 Juni 2026 kemarin.

Selain Nanik, Prabowo juga melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Dengan pergantian struktur BGN, pemerintah menilai diperlukan masa transisi untuk melakukan evaluasi dan pembenahan. Zulhas memperkirakan proses penataan itu membutuhkan waktu sekitar satu bulan.

Berbagai temuan yang sebelumnya dilaporkan dalam evaluasi internal telah beberapa kali dibahas pemerintah. Namun persoalan yang muncul kini sudah menyangkut angka-angka dan skala program yang membutuhkan penanganan lebih serius.

“Oleh karena itu, perlu waktu penataan, ya, satu bulan ya, satu bulan penataan, yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini, antara lain temuan-temuannya Bu Nanik tadi dilaporkan dan dia sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut,” tukas dia.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah adanya praktik jual beli dalam pelaksanaan program MBG. Lalu, jumlah SPPG yang dirancang hanya sekitar 21.000 titik, dalam perkembangannya, jumlah tersebut membengkak menjadi 27.877 titik atau bertambah sekitar 6.877 titik dari target awal.

Lonjakan jumlah titik tersebut memiliki konsekuensi anggaran yang sangat besar. Pasalnya, jika satu titik membutuhkan anggaran sekitar Rp 6 juta per hari, maka tambahan ribuan titik itu berpotensi menimbulkan beban biaya yang signifikan dalam satu tahun anggaran.

“Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.000, 27.877 titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Laporan Bu Nanik tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu 1 hari, maka 1 tahun ada,” lanjut Zulhas.

Karena itu, pemerintah akan melakukan penataan ulang secara menyeluruh untuk memastikan program MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan desain awal yang telah ditetapkan.

Zulhas menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program MBG sebagai salah satu program prioritas Presiden. Namun, berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaannya akan menjadi fokus pembenahan dalam satu bulan ke depan agar program tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Tag:  #temuan #sppg #bermasalah #pemerintah #bakal #moratorium