Harga Pertamax Naik 32 Persen, Warga Beralih ke Transportasi Umum
Beberapa driver ojek online (ojol) di Surabaya yang terpantau masih mengisi bakar minyak (BBM) non-subsidi Pertamax (RON 92) di SPBU.(KOMPAS.com/AZWA SAFRINA)
17:44
11 Juni 2026

Harga Pertamax Naik 32 Persen, Warga Beralih ke Transportasi Umum

- Kenaikan harga BBM Pertamax memicu keluhan dari kalangan kelas menengah yang merasa beban pengeluaran semakin berat di tengah biaya hidup yang terus meningkat.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) menjadi Rp 16.250 per liter pada Rabu (10/6/2026) dini hari.

Sebelumnya, harga Pertamax yakni Rp 12.300 per liter.

Baca juga: ESDM Jelaskan Penyebab Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 Per Liter

Situasi kendaraan mengisi bahan bakar minyak (BbM) jenis pertamax di kawasan Jatinegara, Kamis (11/6/2026).Febryan Kevin Candra Kurniawan Situasi kendaraan mengisi bahan bakar minyak (BbM) jenis pertamax di kawasan Jatinegara, Kamis (11/6/2026).

Meski sebagian tetap memilih menggunakan bahan bakar beroktan 92 tersebut demi menjaga performa kendaraan, sejumlah warga mengaku mulai menyesuaikan pola mobilitas dengan memanfaatkan transportasi umum untuk menekan pengeluaran harian.

Aditya Prabowo (28), pekerja swasta, mengatakan dirinya tetap menggunakan Pertamax meski harganya naik.

Menurutnya, performa kendaraan terasa berbeda ketika menggunakan Pertalite.

Namun, untuk mengurangi beban biaya, ia mulai mengombinasikan penggunaan kendaraan pribadi dengan transportasi umum.

Baca juga: Harga Pertamax Naik, Kemenhub Pastikan Tarif Angkutan Darat Belum Terdampak

“Kalau saya walaupun harga Pertamax naik tetap beli karena kalau pindah ke Pertalite mesin motor terasa beda," kata Aditya kepada Kompas.com, Kamis (11/6/2026).

"Paling sekarang gantian saja, misalnya minggu ini naik transportasi umum, minggu depan naik motor. Walaupun naik transportasi umum juga mahal karena kadang harus lanjut naik ojek online,” lanjut dia.

Ia berharap pemerintah dapat lebih mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat, khususnya para pengemudi ojek online yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas di jalan.

Antrean pengisian BBM  Pertalite di SPBU Pertamina Manahan Solo, Kamis (11/6/2026)KOMPAS.COM/ADINDA BUNGA KUSUMA WARDANI Antrean pengisian BBM Pertalite di SPBU Pertamina Manahan Solo, Kamis (11/6/2026)

“Kasihan para driver online yang mata pencariannya dari hasil ngojek. Kalau bisa kebijakan seperti ini diumumkan lebih dulu dan tidak mendadak,” katanya.

Baca juga: Kenaikan Pertamax Dinilai Berisiko Bikin Subsidi Pertalite Bengkak dan Bebani APBN

Keluhan serupa disampaikan Dewi Ratih (35), karyawan BUMN.

Ia menilai kelas menengah menjadi kelompok yang paling tertekan karena tidak menerima bantuan sosial, namun tetap harus menghadapi kenaikan berbagai kebutuhan pokok dan biaya hidup.

“Jujur, capek melihat kebijakan-kebijakan yang menekan rakyat. Kita kelas menengah tidak dapat bansos maupun insentif yang meringankan hidup, padahal kondisi kami juga tidak lebih baik dari yang dibayangkan. Semua harga naik, sementara gaji tidak naik atau kenaikannya tidak sebanding,” kata Dewi.

Meski demikian, Dewi mengaku tetap memilih Pertamax karena menilai kualitas Pertalite kurang sesuai dengan kebutuhannya.

Baca juga: Kenaikan Harga Pertamax dan Masa Depan Kelas Menengah

“Saya tetap pilih Pertamax karena Pertalite menurut saya kualitasnya kurang baik dan antreannya juga bikin pusing,” ujarnya.

Dewi berharap pemerintah lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan yang berdampak luas.

“Harapannya pemerintah mau mendengarkan suara rakyat dan membuat kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Lilis (30), karyawan swasta, menilai kenaikan harga Pertamax semakin mempersempit ruang gerak ekonomi kelas menengah yang berada di posisi serba sulit.

Baca juga: Di Balik Kenaikan Harga Pertamax, Kelas Menengah Terimpit, Risiko APBN Mengintip

Menurutnya, kelompok ini sering kali tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan pemerintah, tetapi juga tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup kuat untuk menghadapi kenaikan biaya hidup secara terus-menerus.

“Sebagai masyarakat kelas menengah yang dianggap terlalu mampu untuk mendapat bansos tetapi juga tidak bisa disebut kaya, kami sebenarnya sangat tertekan dengan biaya hidup yang terus naik. Harga Pertamax sekarang menurut saya tidak sebanding dengan rasio UMP yang ada,” kata Lilis.

Ia mengaku tetap menggunakan Pertamax meskipun memiliki pengalaman kurang menyenangkan terkait bahan bakar di masa lalu.

“Saya sebenarnya sudah tidak ingin memakai bensin Pertamina karena pernah trauma setelah motor rusak. Tapi sekarang pilihannya terbatas, jadi terpaksa tetap memakai RON 92,” ujarnya.

Baca juga: Harga Pertamax Naik, Purbaya Yakin Inflasi Terjaga, DPR Wanti-wanti Konsumen Beralih ke BBM Murah

Lilis juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang lebih baik dalam setiap penyusunan kebijakan.

“Kalau membuat kebijakan, sebaiknya dibahas secara terbuka dan dijelaskan secara transparan kepada masyarakat. Komunikasi pemerintah masih perlu diperbaiki agar masyarakat memahami alasan dan tujuan kebijakan yang diambil,” katanya.

Alasan Pertamina menaikkan harga Pertamax

VP Commercial & Shipping Business Development Pertamina Patra Niaga Sigit Setiawan mengungkapkan Pertamina menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax untuk menjaga ketersediaan stok.

“Beberapa waktu kemarin itu masih bisa kami tahan, tetapi kenapa kok hari ini enggak bisa nahan? Karena kami harus memastikan ketersediaan di pasar itu ada barangnya,” ujar Sigit dalam Sarasehan Energi bertajuk “Transisi Energi dalam Memitigasi Konflik Global” yang digelar di Universitas IPB, Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/6/2026), mengutip Antara.

Baca juga: Danantara Bantah Kenaikan Harga Pertamax karena Keuangan Pertamina Menipis

Sigit menjelaskan, sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran, harga BBM yang diimpor oleh Pertamina dari luar negeri lebih tinggi daripada harga BBM yang dijual di dalam negeri.

Saat itu, lanjut dia, Pertamina memahami posisi pemerintah yang sangat berat sebab harus menjaga daya beli masyarakat.

“Kalau biaya produksinya naik, akan berpengaruh ke harga jual produk yang dihasilkan. Berarti harga di pasar akan naik. Masyarakat konsumen bisa membeli, enggak? Tentu berat,” kata Sigit.

Potensi migrasi dari Pertamax ke Pertalite

Terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi Indef M Rizal Taufikurahman mengatakan, migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite sangat mungkin terjadi, terutama di kalangan pengguna kendaraan pribadi kelas menengah yang sensitif terhadap kenaikan biaya harian.

Baca juga: Harga Pertamax Naik, Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Konsumsi Pertalite

"Kenaikan Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter atau sekitar 32 persen menciptakan selisih harga yang makin lebar dengan Pertalite, sehingga insentif untuk downgrade menjadi besar," ujar Rizal kepada Kompas.com pada Kamis (11/6/2026).

Namun, dari perspektif fiskal, tambahan konsumsi Pertalite berpotensi memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung pemerintah.

Rizal mencatat kuota Pertalite tahun 2026 ditetapkan sekitar 29,27 juta kiloliter.

Hingga Maret 2026, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 6,88 juta kiloliter atau 23,52 persen dari kuota tahunan.

Baca juga: Harga Pertamax Melonjak, Proyeksi Inflasi dan Daya Beli Jadi Perhatian

"Jika migrasi konsumsi meningkat setelah kenaikan Pertamax, tekanan terhadap kuota dan APBN bisa muncul lebih cepat," katanya.

Ia menilai pandangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas memang dapat dipahami.

Tag:  #harga #pertamax #naik #persen #warga #beralih #transportasi #umum

KOMENTAR