Harga Minyak hingga Suku Bunga, Jalur Gejolak Ekonomi yang Dipicu Selat Hormuz
Selat Hormuz saat dilihat dari Satelit Terra milik NASA pada 5 Februari 2025.(NASA EARTH OBSERVATORY via AFP)
11:12
12 Juni 2026

Harga Minyak hingga Suku Bunga, Jalur Gejolak Ekonomi yang Dipicu Selat Hormuz

Ketegangan yang memicu gangguan di Selat Hormuz kembali mengingatkan dunia pada pentingnya jalur pelayaran sempit yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi global.

Bagi banyak negara berkembang, dampaknya tidak berhenti pada kenaikan harga minyak semata, tetapi dapat menjalar ke berbagai aspek ekonomi mulai dari inflasi, tekanan fiskal, pelemahan nilai tukar, hingga kenaikan suku bunga.

Dalam laporan bertajuk Strait of Hormuz Disruptions: The Burden of Oil Price Shocks on Vulnerable Economies yang dirilis Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), dikutip pada Jumat (12/6/2026), disebutkan gangguan di Selat Hormuz telah mengirimkan gelombang kejut ke sistem energi global.

Baca juga: Iran Tutup Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Langsung Melonjak

Tentara Iran menembakkan rudal dalam latihan militer di Pantai Makran, Teluk Oman, dekat Selat Hormuz pada 31 Desember 2022.KANTOR MILITER IRAN via AFP Tentara Iran menembakkan rudal dalam latihan militer di Pantai Makran, Teluk Oman, dekat Selat Hormuz pada 31 Desember 2022.

Negara-negara yang paling rentan berada di garis depan dampak tersebut. Dari 75 negara rentan yang dianalisis UNCTAD, sebanyak 65 negara merupakan net importir minyak.

Kelompok ini terdiri dari negara-negara kurang berkembang (least developed countries/LDCs) dan negara kepulauan kecil berkembang (small island developing States/SIDS).

Menurut UNCTAD, kenaikan harga energi akan memaksa negara-negara tersebut menghadapi pilihan sulit antara membayar tagihan impor bahan bakar yang semakin mahal atau mempertahankan investasi pada layanan publik yang penting bagi masyarakat.

Dampaknya tidak kecil. Hampir 983 juta orang tinggal di negara-negara rentan tersebut, sementara lebih dari 30 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem sebesar 3 dollar AS per hari.

Baca juga: Harga Minyak Mentah Turun 3 Persen Usai AS Klaim Lalu Lintas Selat Hormuz Meningkat

Ilustrasi BBM.  Kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax memicu reaksi beragam dari masyarakat di tingkat daerah. Freepik/jcomp Ilustrasi BBM. Kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax memicu reaksi beragam dari masyarakat di tingkat daerah.

Harga minyak dan BBM melonjak

Jalur krisis ekonomi yang dipicu gangguan Selat Hormuz bermula dari lonjakan harga energi.

UNCTAD mencatat harga minyak mentah dunia meningkat lebih dari 40 persen setelah eskalasi militer yang terjadi sejak akhir Februari 2026.

Pada saat yang sama, harga bensin melonjak lebih dari 50 persen dibandingkan rata-rata harga pada periode Januari 2024 hingga Februari 2026.

Kenaikan tersebut mencerminkan sensitivitas pasar energi global terhadap risiko pasokan dari kawasan Timur Tengah.

Baca juga: Rosneft Peringatkan Risiko Krisis Energi Global dari Selat Hormuz

Selat Hormuz merupakan jalur strategis bagi pengiriman minyak dari sejumlah produsen utama dunia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, Qatar, Bahrain, dan Iran.

Bagi negara-negara yang bergantung pada impor energi, lonjakan harga tersebut langsung meningkatkan biaya pembelian minyak dan produk turunannya.

Situasi menjadi lebih berat karena sebagian besar negara rentan tidak mengimpor minyak mentah untuk diolah sendiri.

Menurut UNCTAD, sebanyak 97,8 persen impor minyak bersih negara-negara rentan berupa produk minyak olahan, sedangkan minyak mentah hanya menyumbang 2,2 persen.

Baca juga: AS Serang Radar Iran, Konflik di Selat Hormuz Memanas

Ketergantungan pada produk minyak olahan menunjukkan terbatasnya kapasitas pengolahan energi domestik di banyak negara berkembang sehingga mereka lebih rentan terhadap gejolak harga BBM di pasar internasional.

Biaya impor membengkak

Setelah harga energi naik, dampak berikutnya muncul dalam bentuk kenaikan tagihan impor minyak.

UNCTAD memperkirakan jika harga minyak meningkat 50 persen dan volume impor tetap sama seperti tahun 2024, maka biaya impor minyak bersih negara-negara rentan akan bertambah hingga 20,4 miliar dollar AS per tahun atau setara sekitar Rp 365,73 triliun (asumsi kurs Rp 17.928 per dollar AS).

Ilustrasi impor.SHUTTERSTOCK/AUN PHOTOGRAPHER Ilustrasi impor.

Dari jumlah tersebut, negara-negara kurang berkembang akan menanggung tambahan biaya sebesar 16,1 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 288,64 triliun, sementara negara kepulauan kecil berkembang menghadapi tambahan beban sekitar 4,3 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 77,09 triliun.

Baca juga: Selat Hormuz, Jalur Energi yang Bikin Pasar Global Deg-degan

Kenaikan biaya impor energi ini menjadi salah satu titik awal tekanan yang lebih luas terhadap perekonomian.

Dalam laporannya, UNCTAD menyebutkan meningkatnya harga minyak akan menaikkan biaya bahan bakar dan ongkos pengangkutan barang. Kondisi ini pada akhirnya meningkatkan biaya keseluruhan barang yang diperdagangkan.

Inflasi mulai merambat

Ketika biaya energi dan transportasi meningkat, tekanan berikutnya muncul pada harga barang dan jasa.

UNCTAD menjelaskan, banyak negara rentan sangat bergantung pada impor bahan bakar. Dalam kondisi seperti itu, kenaikan harga minyak dengan cepat meningkatkan biaya hidup masyarakat.

Baca juga: Selat Hormuz Tak Lagi Sama Setelah Perang Iran

Bahkan, tekanan inflasi yang lebih luas juga dapat dirasakan oleh negara-negara pengekspor minyak bersih.

Fenomena ini dikenal sebagai imported inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor. Karena energi merupakan komponen penting dalam kegiatan produksi dan distribusi, lonjakan harga minyak dapat memengaruhi harga berbagai kebutuhan lain.

Kenaikan biaya logistik, transportasi, distribusi pangan, hingga biaya produksi industri menjadi jalur utama penyebaran tekanan inflasi ke seluruh sektor ekonomi.

Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kondisi tersebut berpotensi memperburuk daya beli karena pengeluaran untuk kebutuhan dasar biasanya mengambil porsi yang lebih besar dari total pendapatan.

Kapal penarik Basim berbendera Iran berlayar dekat kapal yang berlabuh di Selat Hormuz. Foto ini dipotret dari Bandar Abbas, Iran selatan, 4 Mei 2026 ketika perang Iran masih berkecamuk.ISNA/AMIRHOSSEIN KHORGOOEI via AFP Kapal penarik Basim berbendera Iran berlayar dekat kapal yang berlabuh di Selat Hormuz. Foto ini dipotret dari Bandar Abbas, Iran selatan, 4 Mei 2026 ketika perang Iran masih berkecamuk.

Baca juga: Lalu Lintas Minyak di Selat Hormuz Berpotensi Sulit Pulih Sepenuhnya

Pemerintah menghadapi tekanan fiskal

Saat inflasi meningkat dan harga energi terus naik, pemerintah di negara-negara pengimpor minyak menghadapi dilema yang tidak mudah.

Menurut UNCTAD, guncangan harga minyak meningkatkan tekanan fiskal pada negara-negara rentan yang menjadi importir bersih minyak.

Pemerintah harus memilih antara melindungi masyarakat dari lonjakan harga melalui berbagai kebijakan bantuan atau subsidi, sekaligus menjaga keberlanjutan layanan publik dan investasi jangka panjang.

Pilihan tersebut menjadi semakin sulit ketika ruang fiskal negara terbatas.

Baca juga: Trump Desak Selat Hormuz Dibuka, Iran Bahas Kendali Pelayaran

Tambahan biaya impor energi yang besar dapat menggerus anggaran pemerintah dan mempersempit kemampuan negara untuk membiayai program pembangunan maupun layanan dasar.

UNCTAD sebelumnya juga mengingatkan tanpa dukungan atau bantuan, guncangan harga energi dapat semakin memperkuat kerentanan struktural yang telah lama dihadapi negara-negara berkembang.

Defisit eksternal dan pelemahan nilai tukar

Dampak kenaikan harga minyak tidak berhenti pada inflasi dan fiskal.

UNCTAD menjelaskan, meningkatnya tagihan impor minyak dapat memperlebar defisit transaksi berjalan suatu negara.

Baca juga: Trump Pastikan Selat Hormuz Tetap Terbuka, Harga Minyak Dunia Langsung Turun

Ketika impor menjadi lebih mahal sementara penerimaan devisa tidak bertambah secara sebanding, tekanan terhadap neraca eksternal meningkat.

Dalam kondisi tersebut, nilai tukar mata uang dapat melemah.

Ilustrasi mata uang.PEXELS/KARTHIKEYAN PERUMAL Ilustrasi mata uang.

Pelemahan mata uang kemudian memperbesar biaya impor karena negara harus mengeluarkan lebih banyak mata uang domestik untuk membeli energi yang dihargai dalam dollar AS.

Situasi ini dapat menciptakan lingkaran tekanan baru. Harga impor meningkat, inflasi bertambah tinggi, dan kebutuhan pembiayaan eksternal menjadi semakin besar.

Baca juga: Serangan AS Picu Harga Minyak Melonjak, Selat Hormuz Panas Lagi

Jalan menuju kenaikan suku bunga

Ketika inflasi meningkat dan nilai tukar mengalami tekanan, respons kebijakan yang umum ditempuh otoritas moneter adalah menjaga stabilitas harga dan nilai tukar.

Dalam laporannya, UNCTAD menyebutkan pelebaran defisit transaksi berjalan dan pelemahan nilai tukar dapat memicu kenaikan suku bunga, kondisi kredit yang lebih ketat, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara dengan ruang fiskal yang terbatas.

Kenaikan suku bunga pada akhirnya berdampak pada biaya pinjaman bagi rumah tangga dan pelaku usaha. Akses kredit menjadi lebih mahal dan lebih sulit diperoleh, sehingga konsumsi maupun investasi berpotensi melambat.

Jika berlangsung dalam periode yang panjang, perlambatan aktivitas ekonomi dapat memengaruhi penciptaan lapangan kerja dan prospek pertumbuhan.

Baca juga: Harga Minyak Terancam Tembus 150 Dollar AS, Pasar Dinilai Remehkan Krisis Hormuz

Negara yang paling rentan

Kerentanan setiap negara terhadap gangguan di Selat Hormuz tidak sama.

UNCTAD mencatat sejumlah negara memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan minyak dari kawasan Hormuz. Seychelles menjadi negara dengan ketergantungan terbesar, yakni mencapai 99 persen dari total impor minyaknya.

Komandan Perancis Thomas Scalabre saat menunjuk posisi kapal-kapal di Selat Hormuz, dalam layar di MICA (Maritime Information and Cooperation Awareness) di Brest, Perancis, 27 April 2026.AFP/FRED TANNEAU Komandan Perancis Thomas Scalabre saat menunjuk posisi kapal-kapal di Selat Hormuz, dalam layar di MICA (Maritime Information and Cooperation Awareness) di Brest, Perancis, 27 April 2026.

Disusul Uganda sebesar 61,5 persen, Mauritius 58,3 persen, Tanzania 56 persen, Zambia 44,7 persen, dan Maldives 43,1 persen.

Negara-negara tersebut tidak hanya menghadapi risiko kenaikan harga, tetapi juga kemungkinan harus mencari sumber pasokan alternatif apabila gangguan distribusi berlangsung lebih lama.

Baca juga: Stok Gas Eropa Bisa Habis dalam 3 Bulan akibat Krisis Hormuz

Di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak ekonomi global, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyampaikan peringatan mengenai konsekuensi yang dapat dirasakan negara-negara paling rentan.

“Ketika Selat Hormuz tersumbat, orang-orang termiskin dan paling rentan di dunia tidak dapat bernapas,” kata Guterres.

Ini menggambarkan bagaimana gangguan pada satu jalur energi strategis dapat menjalar menjadi tekanan ekonomi yang luas, mulai dari kenaikan harga minyak, inflasi, tekanan fiskal, pelemahan nilai tukar, hingga suku bunga yang lebih tinggi bagi negara-negara yang paling bergantung pada impor energi.

Tag:  #harga #minyak #hingga #suku #bunga #jalur #gejolak #ekonomi #yang #dipicu #selat #hormuz

KOMENTAR