Setelah Panggil PLN, ESDM Klaim Pasokan Batu Bara untuk PLTU Aman

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeklaim tidak ada permasalahan pada pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika, saat ditanyai hasil pertemuan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan direksi PT PLN (Persero) pada Kamis (11/6/2026) malam.

Menurut Erani, hari operasi pembangkit (HOP) PLTU dalam kondisi yang cukup, alias tidak mengalami gangguan akibat pasokan batu bara.

"Secara umum sih enggak ada, seharusnya enggak ada. Kan sejak awal sudah diputuskan berapa kebutuhan PLN batu barunya," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Baca juga: Usai Listrik Padam di Jawa, Pelaku Industri Surati Bahlil dan Bos PLN, Apa Isinya?

Ia pun menilai HOP batu bara tidak dalam keadaan kritis, meski begitu Erani tak merinci besarannya.

Dia juga membantah kondisi saat ini seperti yang dialami pada 2022 di mana pasokan batu bara dalam keadaan kritis.

"Enggak, insya Allah sih enggak," kata dia.

Adapun pada 2022, HOP PLTU batu bara dalam kondisi krisis.

Kondisi itu membuat Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batu bara yang efektif berjalan selama dua minggu, dimulai sejak 1 Januari 2022.

Saat itu, jika larangan ekspor batu bara tidak dilakukan, hampir 20 PLTU dengan daya sekitar 10.850 mega watt (MW) akan padam karena tidak mendapat pasokan batu bara.

Lebih lanjut, Erani mengungkapkan, bahwa saat ini masih dilakukan rapat lanjutan oleh Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno dengan PLN.

"Hari ini katanya ada rapat lagi Pak Dirjen Gatrik dengan PLN," ujar dia.

Institute for Essential Services Reform (IESR) sebelumnya menduga pemadaman bergilir yang terjadi belakangan dipicu oleh rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah PLTU di sistem Jawa-Bali, sehingga harus beroperasi di bawah kapasitas yang optimal.

Keterbatasan pasokan batu bara yang membuat HOP di bawah batas aman.

Keterlambatan pengiriman batu bara ke PLTU yang membuat HOP kritis salah satunya disebabkan oleh tertundanya pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh Kementerian ESDM.

Keterlambatan ini sudah disampaikan oleh pihak industri sejak Maret dan April lalu, yang memberikan indikasi dampaknya pada pasokan batu bara PLN.

Menurut CEO IESR Fabby Tumiwa Presiden Prabowo Subianto perlu memberi perhatian terhadap pemadaman listrik ini dengan meminta penjelasan dari Kementerian ESDM terkait penyebabnya.

"Pemadaman bergilir yang terjadi selama tiga hari terakhir merugikan konsumen secara finansial. Walaupun konsumen berhak mendapatkan ganti rugi, tapi nilai ganti rugi tersebut tidak sebanding dengan biaya dan kerugian yang terjadi akibat pemadaman listrik," ujar Fabby dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026).

Baca juga: ESDM Tegaskan Tidak Ada Krisis Batu Bara di Balik Pemadaman Listrik

Tag:  #setelah #panggil #esdm #klaim #pasokan #batu #bara #untuk #pltu #aman