Media Asing Ramai Bahas Prabowo yang Tolak Bayar Iuran Board of Peace Rp 17 T

Keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menolak kontribusi 1 miliar dollar AS (sekitar Rp 17 triliun) untuk keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian menjadi sorotan luas media internasional.

Sejumlah kantor berita asing menyoroti sikap Jakarta yang memilih berkontribusi melalui jalur non-finansial.

Isu ini sebelumnya memicu polemic di dalam negeri karena dikaitkan dengan potensi beban anggaran negara.

Baca juga: Ketika Trump Tak Mau Lawan Prabowo...

Bernama soroti keputusan Indonesia menolak iuran Rp 17 triliun

Bernama dalam laporannya yang berjudul “Indonesia Made No US$1 Bln Commitment To BoP, Says Prabowo” menyoroti klarifikasi langsung dari Prabowo bahwa Indonesia tidak pernah menjanjikan kontribusi dana sebesar Rp 17 triliun.

Media asal Malaysia itu menekankan bahwa BoP hanya menanyakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian, bukan meminta komitmen finansial.

Prabowo mengatakan pada Minggu (22/3/2026), “Karena itu, kami tidak pernah mengatakan ingin berkontribusi 1 miliar dollar AS.”

Bernama juga menyoroti pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono yang menegaskan bahwa angka tersebut bukan kewajiban keanggotaan. Artinya, partisipasi dalam BoP tidak bergantung pada kontribusi dana tetap.

Selain itu, laporan ini memperdalam konteks dengan menyebut Indonesia bahkan tidak hadir dalam pertemuan donor pendiri di Washington pada 19 Februari, di mana berbagai negara menjanjikan total 17 miliar dollar AS (sekitar Rp 289 triliun) untuk rekonstruksi Gaza.

Prabowo menegaskan, “Sejak awal ketika kami diundang bergabung, saya sudah mengatakan kami tidak pernah berkomitmen secara finansial sama sekali.”

Bernama juga menyoroti arah kontribusi Indonesia yang lebih fokus pada pengiriman pasukan perdamaian dan bantuan kemanusiaan, termasuk melalui Baznas dan pembangunan fasilitas seperti rumah sakit di Palestina.

CNA ulas kontroversi di dalam negeri

Artikel Channel News Asia (CNA) yang berjudul “Prabowo says Indonesia never pledged US$1 billion to Board of Peace, reaffirms peacekeeper role” menggarisbawahi aspek kontroversi domestik dan kekhawatiran fiskal yang muncul sebelum klarifikasi ini.

CNA menyoroti bahwa pernyataan Prabowo bertujuan meredakan kekhawatiran publik terkait potensi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Prabowo mengatakan, “Ada dua jenis keanggotaan—jika ingin menjadi anggota permanen atau premium, diminta kontribusi 1 miliar dollar AS. Tapi saya tidak pernah mengatakan kita bersedia membayar itu.”

Media berbasis Singapura ini juga mengupas dinamika kebijakan, termasuk pernyataan pejabat Indonesia sebelumnya yang sempat membuka kemungkinan sumber dana dari anggaran pertahanan. Hal ini memperkuat alasan mengapa isu tersebut menjadi sensitif di dalam negeri.

CNA memperluas pembahasan dengan mengaitkan struktur BoP, termasuk draf piagam yang menyebut kontribusi besar dapat memberikan keanggotaan permanen.

Namun, Gedung Putih membantah adanya biaya minimum, menyebutnya sebagai bentuk “komitmen mendalam terhadap perdamaian”.

Lebih jauh, CNA menyoroti peran konkret Indonesia yang justru signifikan di lapangan, yakni rencana pengiriman hingga 8.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza.

Prabowo menegaskan, “Indonesia tidak masuk daftar kontributor finansial karena saya tidak menjanjikan uang. Tapi kami siap menyediakan pasukan penjaga perdamaian, dalam jumlah berapa pun yang dibutuhkan.”

Namun, CNA juga mencatat bahwa rencana ini masih tertunda akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, sekaligus menyoroti syarat politik yang kompleks, termasuk persetujuan dari pihak Palestina hingga kelompok Hamas.

AFP amati biaya keanggotaan BoP

ISTANA PRESIDEN RI/CAHYO Presiden Prabowo Subianto (tiga dari kiri) dan sejumlah pemimpin negara yang hadir dalam KTT perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace, berfoto bersama Presiden Amerika Serikat Donald J Trump (tengah), di Donald J. Trump US Institute of Peace di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Sementara itu, dalam artikel berjudul “Indonesia says no to $1bn fee for Trump's 'Board of Peace' seat,” AFP mengambil sudut pandang lebih kritis dengan menyoroti persepsi global terhadap skema keanggotaan BoP.

Baca juga: Prabowo Siap ke Teheran untuk Damaikan AS-Iran

AFP menekankan bahwa kebijakan kontribusi 1 miliar dollar AS untuk keanggotaan permanen memicu kritik karena dinilai menyerupai sistem “pay-to-play” ala Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam konteks ini, keputusan Indonesia untuk tidak membayar dipandang sebagai sikap menjaga prinsip.

AFP juga menyoroti tekanan domestik yang dihadapi Prabowo, termasuk kritik dari kelompok Muslim di Indonesia terkait keterlibatan dalam BoP dan rencana pengiriman pasukan ke Gaza.

Media asal Perancis ini juga memberi penekanan pada dimensi geopolitik yang lebih luas, termasuk peran Amerika Serikat di bawah Donald Trump dalam membentuk BoP pasca gencatan senjata Gaza.

Selain itu, AFP mencatat sikap tegas Prabowo yang membuka kemungkinan menarik diri dari BoP jika tidak sejalan dengan kepentingan nasional atau tidak menguntungkan Palestina.

Baca juga: Prabowo Tawarkan Mediasi Langsung ke Teheran di Tengah Eskalasi AS-Israel vs Iran

Tag:  #media #asing #ramai #bahas #prabowo #yang #tolak #bayar #iuran #board #peace