Respons Kecewa Sejumlah Negara Usai Perundingan AS-Iran Berakhir Tanpa Kesepakatan
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dalam pertemuan ASEAN Post Ministerial Conference (PMC) di Jakarta Pusat, pada Kamis (13/7/2023). (Dok. Kementerian Luar Negeri RI)
17:36
12 April 2026

Respons Kecewa Sejumlah Negara Usai Perundingan AS-Iran Berakhir Tanpa Kesepakatan

Sejumlah negara menyampaikan kekecewaan atas mandeknya perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berlangsung di Islamabad, Pakistan, tanpa menghasilkan kesepakatan.

Pemerintah Inggris melalui Menteri Kesehatan Wes Streeting menyebut situasi tersebut sebagai hal yang mengecewakan, terutama karena belum ada terobosan untuk mengakhiri konflik secara berkelanjutan.

“Jelas mengecewakan bahwa kita belum melihat terobosan dalam negosiasi dan belum ada akhir dari perang di Iran yang benar-benar berkelanjutan,” ujar Streeting kepada Sky News, Minggu (12/4/2026).

Baca juga: Kenapa Perundingan AS-Iran di Islamabad Gagal Total?

Meski demikian, ia menekankan kegagalan dalam satu putaran perundingan bukan berarti upaya diplomasi harus dihentikan.

“Seperti biasa dalam diplomasi, Anda mengalami kegagalan sampai akhirnya berhasil. Jadi meskipun pembicaraan ini belum berakhir sukses, bukan berarti tidak ada nilai untuk terus mencoba,” tambahnya.

Australia dorong lanjutkan negosiasi

Nada serupa juga disampaikan Australia. Menteri Luar Negeri Penny Wong menegaskan prioritas utama saat ini adalah menjaga gencatan senjata dan melanjutkan kembali perundingan.

“Prioritas saat ini harus melanjutkan gencatan senjata dan kembali ke meja perundingan,” ujar Wong dalam pernyataan resminya, dikutip dari Al Jazeera.

Ia juga menyatakan kekecewaan atas tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan yang digelar di Islamabad tersebut.

“Hal ini mengecewakan bahwa pembicaraan di Islamabad antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa kesepakatan,” tambahnya.

Baca juga: Tuan Rumah Pakistan Buka Suara Usai Perundingan AS-Iran Gagal Capai Kesepakatan

Pakistan akan terus berupaya jadi mediator

Sementara itu, Pemerintah Pakistan menyatakan akan terus berperan sebagai mediator dalam dialog antara AS dan Iran, serta berharap kedua pihak tetap mematuhi komitmen gencatan senjata yang telah disepakati.

Dalam pernyataan resminya pada Minggu, Kementerian Luar Negeri Pakistan menegaskan pentingnya menjaga semangat positif dalam upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

“Kami berharap kedua pihak terus melanjutkan semangat positif untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran yang berkelanjutan, baik bagi kawasan maupun dunia. Sangat penting bagi kedua pihak untuk tetap memegang komitmen terhadap gencatan senjata,” demikian pernyataan tersebut, seperti dilaporkan TASS.

Pakistan juga menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi keterlibatan dan dialog antara Iran dan AS  dalam waktu mendatang.

Selain itu, Islamabad menyampaikan apresiasi kepada kedua delegasi yang telah menerima undangan untuk mengikuti perundingan yang digelar di ibu kota Pakistan tersebut.

Langkah ini menegaskan posisi Pakistan sebagai pihak yang aktif mendorong jalur diplomasi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran.

Baca juga: Perundingan AS-Iran Berakhir Tanpa Kesepakatan, Kenapa dan Apa yang Akan Terjadi Setelahnya?

IMF dan Bank Dunia peringatkan risiko ekonomi memburuk

Kegagalan perundingan AS-Iran bagaimanapun semakin menambah kekhawatiran internasional terhadap keberlanjutan gencatan senjata yang masih rapuh antara kedua negara.

Sejumlah pihak kini mendorong agar jalur diplomasi tetap terbuka guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas, sekaligus meredam dampak terhadap stabilitas global, termasuk di sektor energi.

Meski belum membuahkan hasil, berbagai negara menilai upaya dialog tetap menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai penyelesaian jangka panjang.

Di tengah ketidakpastian akibat perang AS-Iran, para pejabat keuangan global dijadwalkan berkumpul di Washington pekan ini dalam forum yang dipimpin International Monetary Fund dan World Bank.

Pertemuan ini berlangsung di bawah bayang-bayang perang di Timur Tengah yang dinilai menjadi guncangan besar ketiga bagi ekonomi global setelah pandemi Covid-19 dan invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

IMF dan Bank Dunia sebelumnya telah memberi sinyal akan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sekaligus menaikkan perkiraan inflasi, seiring dampak konflik yang memicu lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok.

Negara berkembang diperkirakan menjadi pihak yang paling terdampak.

Baca juga: Era Laut Bebas Runtuh, Dunia Harus Bayar Harga Mahal Imbas Perang Iran

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara berkembang pada 2026 hanya mencapai 3,65 persen, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 4 persen.

Bahkan, angka tersebut bisa merosot hingga 2,6 persen jika konflik berlangsung lebih lama.

Sementara itu, inflasi diprediksi meningkat menjadi 4,9 persen, dari sebelumnya 3 persen, dan berpotensi melonjak hingga 6,7 persen dalam skenario terburuk.

IMF juga memperingatkan bahwa sekitar 45 juta orang tambahan berisiko mengalami kerawanan pangan akut apabila konflik terus berlanjut dan mengganggu distribusi pupuk.

Untuk merespons situasi tersebut, IMF memperkirakan kebutuhan dana darurat jangka pendek mencapai 20 miliar hingga 50 miliar dollar AS, khususnya bagi negara berpendapatan rendah dan pengimpor energi.

Sementara Bank Dunia menyatakan dapat mengerahkan sekitar 25 miliar dollar AS dalam waktu dekat, dan hingga 70 miliar dollar AS dalam enam bulan ke depan jika diperlukan.

Dikutip dari Reuters, Presiden Bank Dunia Ajay Banga menyebut situasi ini sebagai “guncangan besar bagi sistem” global, meski ia tetap optimistis dunia mampu melewati krisis seperti sebelumnya.

Di sisi lain, negara-negara kini menghadapi dilema besar antara menekan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Tantangan tersebut semakin kompleks dengan kebutuhan menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 1,2 miliar orang di negara berkembang yang akan memasuki usia kerja hingga 2035.

Para ekonom juga menyoroti bahwa banyak negara berkembang kini berada dalam kondisi lebih rentan dibanding beberapa tahun lalu, dengan tingkat utang yang tinggi, cadangan keuangan yang menipis, dan ruang fiskal yang terbatas.

Baca juga: Nuklir Iran Ternyata Belum Lumpuh Total, Perundingan dengan AS Kian Alot

Tekanan ini diperparah oleh meningkatnya beban pembayaran utang. Pada 2025, negara berpendapatan rendah dan menengah bawah tercatat membayar utang dua kali lebih besar dibanding sebelum pandemi.

Sejumlah pakar mendesak agar lembaga keuangan internasional tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mendorong reformasi struktural serta keringanan utang bagi negara-negara terdampak.

Mantan pejabat Departemen Keuangan AS, Mary Svenstrup, menilai krisis ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi ulang dukungan terhadap negara rentan.

“Negara-negara ini tidak bisa terus diminta mengorbankan pertumbuhan demi memperbaiki cadangan keuangan,” ujarnya.

Senada, ekonom dari Atlantic Council, Martin Muehleisen, menekankan pentingnya percepatan restrukturisasi utang agar negara-negara keluar dari jebakan siklus utang.

Meski tantangan global semakin kompleks, para analis menilai pernyataan kesiapan IMF dan Bank Dunia dalam mendukung negara terdampak juga bertujuan menjaga kepercayaan pasar.

Langkah ini diharapkan dapat mencegah kepanikan investor dan memastikan negara-negara yang terdampak tetap mendapatkan akses pembiayaan di tengah krisis.

Tag:  #respons #kecewa #sejumlah #negara #usai #perundingan #iran #berakhir #tanpa #kesepakatan

KOMENTAR