Presiden Korsel Murka 2 Warganya Ditahan Israel, Mau Balas Tangkap Netanyahu

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung melontarkan kritik keras terhadap Israel setelah dua aktivis Korea Selatan ditahan saat mengikuti misi kemanusiaan menuju Jalur Gaza.

Dalam rapat kabinet yang disiarkan langsung, Lee menyebut tindakan Israel “melanggar hukum, berlebihan, dan tidak manusiawi.”

Ia bahkan meminta pemerintah mempertimbangkan langkah untuk ikut mendukung penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Baca juga: Aktivis GSF Sebut Israel Bertindak Brutal: “Mereka Perlakukan Hewan Lebih Baik”

Lee pertanyakan legalitas aksi Israel

Dalam rapat kabinet pada Rabu (20/5/2026), Lee berulang kali mempertanyakan dasar hukum Israel mencegat kapal bantuan kemanusiaan yang membawa warga negara asing, termasuk dua warga Korea Selatan.

“Apakah adil bagi Israel bertindak seperti ini?” tanya Lee kepada Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac, sebagaimana dikutip Yonhap News Agency.

“Apa dasar hukum Israel menyita atau menenggelamkan kapal, termasuk yang membawa warga negara kita, yang menjadi sukarelawan untuk Gaza? Bukankah invasi dan pendudukan Israel atas Gaza ilegal menurut hukum internasional?” katanya.

Lee juga mempertanyakan apakah Israel memiliki kewenangan melakukan blokade laut di perairan internasional.

“Apakah Jalur Gaza itu wilayah mereka?” ujarnya lagi.

Menurut laporan Anadolu, Lee mengatakan, ada “cukup banyak” negara Eropa yang siap menangkap Netanyahu setelah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel tersebut.

“Mari kita pertimbangkan untuk melakukan hal yang sama,” kata Lee.

Ia kembali mengecam tindakan Israel terhadap kapal-kapal bantuan menuju Gaza.

“Ada norma internasional minimum, dan Israel melanggar semuanya. Mereka harus mematuhi prinsip-prinsip itu; kita sudah terlalu lama mentoleransi ini,” ujarnya.

Penasihat keamanan beri jawaban hati-hati

Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac menanggapi dengan lebih berhati-hati. Ia mengatakan, persoalan tersebut “memerlukan peninjauan lebih lanjut.”

Baca juga: Nasib 9 WNI Aktivis GSF, Dipulangkan Usai Alami Kekerasan Saat Ditangkap Israel

Wi mengingatkan bahwa konflik terbaru dimulai setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari seribu orang dan memicu operasi militer Israel di Gaza.

Saat Lee kembali bertanya apakah Gaza merupakan wilayah Israel, Wi menjawab, “Itu bukan wilayah Israel.”

Lee kemudian menegaskan bahwa pemerintah Korea Selatan seharusnya menyampaikan protes.

“Bukankah kita seharusnya memprotes? Bahkan saat perang, apakah kapal dari negara ketiga bisa disita? Ini masalah akal sehat dasar, bukan hanya hukum, bukan?” ujarnya.

Penahanan aktivis Korsel

AFP/AGGELOS NAKKAS Warga menggelar protes menentang pencegatan Global Sumud Flotilla oleh Angkatan Laut Israel di dekat Siprus di luar Kementerian Luar Negeri di Athena pada 18 Mei 2026. Pasukan Israel mencegat armada bantuan yang menuju Gaza pada 18 Mei 2026 setelah berlayar dari Turkiye.

Kapal bantuan yang dicegat Israel merupakan bagian dari “Global Sumud Flotilla,” armada berisi lebih dari 50 kapal yang berangkat dari Marmaris, Turkiye, untuk mencoba menembus blokade Gaza yang telah diberlakukan Israel sejak 2007.

Penyelenggara mengatakan, ada 426 peserta dari 39 negara dalam misi tersebut, termasuk dari Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Pakistan, Mesir, hingga Afrika Selatan. Dua warga Korea Selatan juga berada di dalam rombongan.

Laporan Anadolu menyebut armada itu sebelumnya juga pernah diserang Israel di dekat Pulau Kreta, Yunani, pada akhir April lalu.

Sehari setelah Lee melontarkan kritik keras terhadap Israel, dua warga Korea Selatan yang ditahan akhirnya dibebaskan. Kantor kepresidenan Korea Selatan menyambut pembebasan tersebut, namun tetap menyampaikan penyesalan atas penahanan warga negaranya.

Baca juga: Rudal AS Nyaris Habis gegara Bela Israel, Sekutu Ketar-ketir Hadapi China dan Korut

Tag:  #presiden #korsel #murka #warganya #ditahan #israel #balas #tangkap #netanyahu