Saran MUI Agar Skema ''War Ticket'' Haji Tetap Berasaskan Keadilan

Majelis Ulama Indonesia memberikan saran yang perlu dipertimbangkan Kementerian Haji dan Umrah agar skema war ticket penyelenggaraan haji bisa tetap berasaskan keadilan.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis mengatakan, saran pertama adalah mempertimbangkan orang yang sudah mengantre sekian tahun.

Apakah dengan sistem war ticket, orang yang mengantre harus keluar lebih dulu dari sistem antrean, atau bisa ikut tanpa keluar dari antrean.

"Yang kedua, perlu diwaspadai juga sistemnya. Nanti bisa menjadi celah baru misalnya percaloan dari sistem yang cepat masuk dan seterusnya," ucap Cholil dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Baca juga: Menhaj soal Wacana War Ticket Haji: Kalau Prematur, Kita Hentikan

Sebab masih ada beragam pertimbangan lainnya, Cholil menyarankan agar pemerintah, khususnya Kementerian Haji melakukan kajian mendalam.

"Ini wacana yang perlu didiskusikan, karena memang butuh banyak kajian," imbuhnya.

Selain masalah teknis di atas, Cholil juga menyebutkan wacana skema war ticket penyelenggaraan haji akan berimplikasi pada aspek regulasi dan pengelolaan keuangan haji.

Meski demikian, dia menilai gagasan tersebut memiliki sisi positif jika dilihat dari perspektif kemampuan finansial calon jamaah.

Baca juga: Ide War Ticket Haji: Antara Solusi Meretas Antrean dan Keadilan Akses

“Dalam Islam, memang yang berangkat haji itu yang mampu. Bisa jadi sekarang mampu, tapi belum tentu 10 tahun lagi masih mampu secara finansial maupun fisik,” ungkapnya.

Namun demikian, dia menegaskan seluruh aspek harus dikaji secara komprehensif sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

Dia pun memberikan pesan kepada kementerian terkait agar memprioritaskan kelancaran pelaksanaan ibadah haji terlebih dahulu.

 “Saya kira, mari kita konsentrasi dulu pada pelaksanaan ibadah haji. Apalagi ini perdana bagi Kementerian Haji. Fokus dulu agar pelaksanaan haji berjalan baik dan sukses, wacana itu jangan sampai mengganggu persiapan yang sudah dekat ini,” ujar dia.

Baca juga: Wacana “War Ticket” Haji, Wamemenhaj Jelaskan Skemanya: Tanpa Antrean, Jemaah Bayar Penuh

War ticket sebagai opsi penyelenggaraan haji.

Adapun wacana skema ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai salah satu opsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Ke depan itu kalau Saudi membuka kuotanya dalam jumlah besar, kita akan buka dua skema. Pertama adalah skema antrean yang sudah ada. Skema yang kedua adalah skema yang istilah digunakan oleh Pak Menteri (Irfan Yusuf) itu adalah war ticket,” ujar Dahnil.

Meski sudah disampaikan ke publik, tapi skema ini masih dalam tahap kajian dan belum menjadi kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Baca juga: Antrean Haji, War Ticket dan Jebakan Keuangan Haji

Pemerintah masih mempertimbangkan skema tersebut sebagai bagian dari upaya transformasi sistem perhajian di Indonesia.

Menurut Dahnil, istilah “war ticket haji” muncul sebagai bagian dari rumusan transformasi untuk mengatasi panjangnya masa tunggu haji.

Sebab, rata-rata waktu tunggu keberangkatan haji di Indonesia saat ini mencapai sekitar 26,4 tahun.

Pemerintah berupaya mencari solusi agar antrean dapat dipersingkat tanpa mengorbankan jemaah yang sudah lebih dulu mendaftar.

Tag:  #saran #agar #skema #ticket #haji #tetap #berasaskan #keadilan