Anggota DPR Blak-blakkan: Akses Diskusi di Komisi I Tertutup, Menhan-Menlu Jarang Hadir Rapat

- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengaku akses diskusi komisinya dengan pemerintah terasa tertutup, karena minimnya kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dalam rapat-rapat bersama DPR.

“Jujur saja, kami di Komisi I merasa tertutup untuk diskusi. Menhan hampir tidak pernah datang, Menteri Luar Negeri juga tidak. Kalaupun Menhan datang, biasanya diwakilkan,” kata Hasanuddin dalam seminar peringatan Konferensi Asia-Afrika, Sabtu (18/4/2026).

Baca juga: TB Hasanuddin Nilai Kasus Andrie Yunus Jadi Momentum Revisi Aturan Peradilan Militer

Politikus PDI-P itu menilai kondisi tersebut membuat pembahasan isu-isu strategis, khususnya di bidang pertahanan dan politik luar negeri, menjadi kurang optimal.

Hasanuddin mengaku ingin berdiskusi langsung dengan para menteri terkait untuk menguji pengalaman dan implementasi kebijakan di lapangan.

“Menurut saya itu kurang mantap. Saya ingin berbicara langsung, head-to-head dengan mereka untuk menguji pengalaman dan aplikasi di lapangan demi kebaikan negara. Tapi kalau kesempatannya tidak ada, ya sudah, wassalam,” jelas Hasanuddin.

Baca juga: TB Hasanuddin soal Kasus Andrie Yunus: Komisi I Berwenang Panggil Pemerintah dan TNI

Dalam kesempatan itu, Hasanuddin juga menyinggung sikap pemerintah dalam menentukan arah politik luar negeri di tengah dinamika global.

Dia menilai pemerintah harus lebih cermat memanfaatkan situasi konflik antarnegara tanpa terlihat memihak salah satu pihak.

“Kita jangan berkesan pro ke salah satu negara, tetapi justru memanfaatkan situasi perselisihan mereka, baik memanfaatkan Iran maupun Amerika,” kata dia.

Baca juga: 4 Prajurit TNI Pelaku Penyiram Air Keras, TB Hasanuddin: Konseptor Harus Diungkap

Menurut dia, kesalahan dalam membaca situasi geopolitik dapat berdampak panjang terhadap kebijakan negara. Hasanuddin mengingatkan pentingnya akurasi dalam pengolahan intelijen dan pengambilan keputusan strategis.

“Sekali kita salah langkah, salah prediksi, atau salah dalam pengolahan intelijen oleh TNI, maka langkah selanjutnya akan terus salah,” ucapnya.

Hasanuddin turut mengkritisi upaya penegakan keamanan global melalui keanggotaan Board of Peace (BOP) yang dinilainya tidak melibatkan semua pihak terkait.

“Kalau katanya ingin menegakkan keamanan tapi Palestina tidak dilibatkan dan hanya sepihak ke Israel, bagaimana bisa adil? Ini melanggar prinsip dasar Dewan Keamanan PBB,” katanya.

Baca juga: Politikus PDI-P I Wayan Sudirta Jadi Wakil Ketua MKD, Gantikan TB Hasanuddin

Selain itu, Hasanuddin juga menyoroti kurangnya transparansi pemerintah kepada DPR dalam sejumlah kebijakan strategis. Misalnya terkait kabar militer Amerika Serikat yang meminta agar diberikan izin bebas akses terhadap ruang udara Indonesia.

Hasanuddin menegaskan bahwa isu kedaulatan, seperti pemberian akses terhadap wilayah udara, harus melalui persetujuan DPR.

“Masalahnya, sampai sekarang pemerintah belum menjelaskan secara transparan kepada DPR; kami hanya dapat informasi dari seminar atau media sosial yang bahkan bisa jadi itu hoaks,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa DPR memiliki kewenangan dalam menyetujui perjanjian internasional yang menyangkut kedaulatan negara, termasuk yang berkaitan dengan wilayah udara dan pertahanan.

“Karena ini menyangkut kedaulatan, maka ini hak kita untuk bicara,” pungkas Hasanuddin.

Tag:  #anggota #blak #blakkan #akses #diskusi #komisi #tertutup #menhan #menlu #jarang #hadir #rapat