Sekjen PDI-P: Saat Pemerintahan Jokowi, Ada Banyak Kritik Juga dan Ternyata Benar

- Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan pemerintah dan partai-partai koalisi agar tidak mengabaikan kritik dari masyarakat.

Berkaca dari pengalaman saat berada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, dia menyebutkan banyak kritik yang pada akhirnya terbukti benar.

“Tadi di dalam pembukaan, saya juga menyampaikan bahwa kritik itu sehat bagi demokrasi. Sebenarnya ini PDI Perjuangan juga ingin sharing. Ketika kami berada di dalam pemerintahan khususnya pada periode kedua Presiden Jokowi, muncul banyak kritik,” kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Sabtu (18/4/2026).

“Dan kemudian ternyata banyak kritik-kritik yang diberikan itu adalah suatu kebenaran,” lanjut dia.

Baca juga: Sekjen PDI-P Singgung Fenomena Kritik Pemerintah Kerap Dilaporkan ke Polisi

Hasto menegaskan, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bagi PDI-P agar partai yang berada di dalam pemerintahan saat ini tidak lagi mengabaikan kritik publik.

“Sehingga kami tidak ingin partai yang berada di dalam pemerintah mengalami pengalaman seperti PDI-P saat itu,” ujarnya.

Dia menekankan, kritik seharusnya dipandang sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara, bukan sebagai serangan terhadap pemerintah.

“Sehingga kita jadikan berbagai kritik justru sebagai bentuk rasa cinta kepada bangsa dan negara untuk memberikan suatu kontribusi ketika melihat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan dengan visi yang baik dari Presiden Prabowo tetapi dalam praktiknya kemudian menimbulkan berbagai persoalan-persoalan,” kata Hasto.

Baca juga: Menteri Pigai: Kritik Feri Amsari dan Ubedilah Badrun Tak Bisa Dipidana

Sebagai contoh, Hasto menyinggung program makan bergizi gratis yang dinilai memiliki tujuan baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih mendapatkan sejumlah catatan dari masyarakat.

“Seperti misalnya belanja dari makan bergizi gratis. Padahal programnya sangat ideologis menyentuh kebutuhan rakyat tetapi dalam praktik PDI-P mencermati banyak hal yang telah disuarakan oleh masyarakat dan itu harus ditanggapi dengan terbuka,” pungkasnya.

Baca juga: Saat Para Pakar Dilaporkan karena Kritik Pemerintah, Kebebasan Bicara Dibungkam?

Diberitakan sebelumnya, Hasto menyinggung fenomena kritik terhadap pemerintah yang justru dilaporkan ke aparat penegak hukum. Dia menilai kondisi tersebut bertentangan dengan semangat awal berdirinya Republik Indonesia yang dibangun melalui dialektika pemikiran.

“Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik masalah terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal republik ini dibangun dengan suatu dialektika,” kata Hasto saat berpidato dalam seminar peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Menurut dia, kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk kebencian dan permusuhan. Justru, kritik adalah wujud kepedulian dan kecintaan terhadap bangsa.

“Kalau kita kritik pemerintah bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika kita kritik pada pemerintah karena kita sayang, cinta tanah air kepada republik ini,” ujarnya.

Baca juga: Feri Amsari Dilaporkan ke Polisi soal Kritik Swasembada Pangan

Hasto kemudian mengaitkan hal tersebut dengan semangat Konferensi Asia-Afrika, yang menekankan narasi pembebasan dan penolakan terhadap segala bentuk penindasan.

Dia menegaskan, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menjaga ruang demokrasi.

“Di republik ini seharusnya tidak boleh ada penindasan atas cara apa pun,” ucap dia.

Dia menambahkan, perbedaan pandangan dan pemikiran merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, selama dilandasi semangat cinta tanah air dan ditujukan untuk kemajuan bangsa.

“Perbedaan-perbedaan ide dan pemikiran selama digerakkan oleh semangat rasa cinta tanah air untuk kemajuan bangsa, itu bukan hal yang diharamkan, tetapi itu penting dalam hal demokrasi,” kata Hasto.

Baca juga: Kritik dan Keraguan ke Peradilan Militer yang Tangani Teror Andrie Yunus

Lebih lanjut, Hasto juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta fungsi lembaga legislatif dalam menjalankan mekanisme check and balances.

Sebab, seluruh elemen tersebut adalah bagian dari perjuangan untuk menjaga demokrasi tetap sehat dan sejalan dengan tujuan bernegara.

“The freedom of speech, freedom to organize the people, freedom of press, dan sebagainya termasuk berjalannya fungsi-fungsi DPR RI sebagai check and balances di dalam konstruksi sistem politik kita, semua harus kita perjuangkan demi sehatnya Indonesia,” jelas Hasto.

Tag:  #sekjen #saat #pemerintahan #jokowi #banyak #kritik #juga #ternyata #benar