Menerjemahkan Ulang Universalitas MBG
Pekerja menyiapkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Sehat Kemala Bhayangkari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026). Kementerian Keuangan hingga 9 Maret 2026 telah menggelontorkan anggaran belanja Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program MBG sebesar Rp44 triliun atau setara 13,1 persen dari total alokasi anggaran APBN sebesar Rp335 triliun. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)
13:22
20 April 2026

Menerjemahkan Ulang Universalitas MBG

DI NEGERI yang gemar merayakan kebijakan besar, kita sering lupa bahwa ukuran pertama program publik bukanlah luasnya janji, melainkan tajamnya sasaran.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dengan pesona politik: negara hadir di meja makan anak-anak, gizi dijaga, masa depan hendak diselamatkan.

Namun, justru karena terdengar mulia, MBG rawan terjebak dalam jebakan klasik kebijakan sosial: tampak adil di permukaan, tetapi dangkal dalam jangkauan.

Ketika anggaran terbatas dan kerentanan sosial tersebar timpang, pertanyaan dasarnya bukan lagi apakah program ini besar, melainkan apakah ia tiba lebih dahulu kepada mereka yang membutuhkan.

Apresiasi pimpinan MPR terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi MBG agar lebih tepat sasaran semestinya tidak dibaca sekadar sebagai dukungan politik. Ia adalah koreksi atas cara berpikir yang lama mengagungkan cakupan tanpa ketepatan.

Negara mulai menyadari bahwa program sosial berskala besar tidak bisa dipertahankan hanya dengan universalitas retoris.

Dalam ruang anggaran yang sempit, keadilan menuntut keberanian membedakan prioritas. Anak rawan gizi, rumah tangga rapuh, dan wilayah jauh dari pangan layak tidak semestinya berdiri dalam antrean yang sama dengan mereka yang relatif aman.

Universalitas yang Mudah Tergelincir Jadi Kedangkalan

Selama ini, MBG sering dibicarakan seolah-olah ia program universal dalam arti harfiah: semua memperoleh, semua disentuh, semua dilayani.

Baca juga: MBG Akhirnya Diperbaiki: Dari Ambisi Besar ke Kebijakan Tepat Sasaran

Padahal desain formalnya tidak sesederhana itu. Dalam dokumen teknisnya, MBG ditujukan kepada kelompok sasaran tertentu: peserta didik, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Artinya, sejak awal MBG bukan program universal untuk seluruh penduduk tanpa pembeda. Ia luas, tetapi tetap berbasis kategori.

Masalah muncul ketika keluasan itu diterjemahkan menjadi pemerataan datar, seolah semua kebutuhan identik, semua risiko setara, dan semua penerima patut diperlakukan dengan intensitas yang sama.

Dalam praktik politik, program yang luas kerap diperlakukan seolah-olah tidak boleh memiliki prioritas. Di situlah kebijakan kehilangan ketajamannya.

Ketika semua kelompok sasaran diasumsikan harus menerima dengan intensitas yang sama sejak awal, negara menghadapi dua risiko: beban fiskal melebar dan tujuan substantif mengabur.

Program yang semestinya memerangi kerentanan gizi pun rawan berubah menjadi simbol pemerataan. Padahal gizi buruk, stunting, kemiskinan pangan, dan kerentanan rumah tangga tidak tersebar datar.

Semua itu menumpuk pada wilayah, kelas sosial, dan fase kehidupan tertentu. Pemerataan yang menutup mata terhadap ketimpangan struktur tampak mulia sebagai slogan, tetapi hampa sebagai kebijakan.

Karena itu, universalitas MBG perlu diterjemahkan ulang. Ia layak dipertahankan sebagai horizon moral: semua anak dalam kelompok sasaran pada akhirnya harus terlayani.

Namun sebagai operasi kebijakan, MBG harus tunduk pada logika prioritas. Universal sebagai visi, presisi sebagai pelaksanaan.

Evaluasi MBG agar lebih tepat sasaran juga memperlihatkan satu hal yang kerap disamarkan dalam perdebatan publik: kebijakan sosial selalu berdiri di atas batas fiskal.

Setiap porsi makanan memerlukan rantai pasok, distribusi, pengawasan mutu, dan pembiayaan berkelanjutan.

Dalam situasi seperti itu, memperlakukan program seolah-olah dapat dijalankan seragam di semua tempat bukan tanda keberanian, melainkan tanda bahwa negara enggan jujur pada keterbatasannya sendiri.

Pemerataan yang dangkal hampir selalu lahir dari ketidakjujuran ini: negara ingin tampak menjangkau semua, tetapi tidak cukup sanggup memberi kedalaman pada titik paling genting.

Di sinilah evaluasi Presiden Prabowo menjadi relevan. Ketika penekanan diarahkan pada anak-anak yang membutuhkan, yang dilakukan sesungguhnya bukan pengurangan moral program, melainkan penguatan rasionalitasnya.

Baca juga: Suster Natalia dan Hak Atas Keadilan

Negara sedang menggeser fokus dari banyaknya penerima ke kualitas keberpihakan. Dalam kebijakan sosial, skala besar tidak otomatis melahirkan dampak besar.

Program dapat sangat luas, tetapi tetap dangkal. Ia tampak merata di atas kertas, tapi tidak cukup intensif di wilayah paling rawan.

Bukan Sekadar Banyak Porsi, Melainkan Kedalaman Dampak

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG tidak boleh berhenti pada berapa juta porsi yang dibagikan atau berapa banyak penerima yang dicatat. Itu ukuran administratif, bukan ukuran transformasi.

Yang lebih penting ialah apakah program ini menurunkan kerentanan gizi, memperbaiki kualitas konsumsi anak, meningkatkan kehadiran belajar, dan mengurangi tekanan belanja pangan rumah tangga miskin.

Bila keberhasilan hanya diukur dari kuantitas distribusi, negara akan terjebak pada ilusi capaian: angka tampak besar, tetapi masalah pokok belum banyak bergeser.

Karena itu, MBG yang tepat sasaran harus dibangun di atas empat presisi: tepat orang, tepat wilayah, tepat intensitas, dan tepat hasil.

Tepat orang berarti kelompok paling rentan mendapat prioritas awal. Tepat wilayah berarti daerah dengan stunting, kemiskinan, dan kerawanan pangan tinggi didahulukan.

Tepat intensitas berarti bantuan tidak dibagikan seragam tanpa membaca tingkat kebutuhan. Tepat hasil berarti setiap rupiah anggaran harus dapat ditelusuri dampaknya terhadap indikator gizi dan kesejahteraan.

Baca juga: Anak Muda di Balik Kamera dan Kota yang Memberi Luka

Maka, evaluasi terhadap MBG seharusnya tidak dibaca sebagai kemunduran dari janji universal, melainkan sebagai pendewasaan desain negara kesejahteraan.

Dalam negara yang serius membangun masa depan, keadilan bukan berarti semua menerima pada waktu yang sama, melainkan mereka yang paling rapuh tidak dibiarkan menunggu paling lama.

Bila MBG ingin menjadi warisan kebijakan yang kokoh, ia harus disusun dengan keberanian memilih, kejujuran memprioritaskan, dan disiplin mengukur dampak.

Pemerataan yang dangkal mungkin indah di panggung politik, tetapi masa depan anak-anak tidak bisa disangga oleh kebijakan yang hanya rata di permukaan.

Tag:  #menerjemahkan #ulang #universalitas

KOMENTAR