23 PWNU Bertemu Gus Yahya di Jakarta, Ini yang Disampaikan

Sebanyak 23 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) bertemu Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, Selasa (28/4/2026).

Dilansir dari laman nu.or.id, ada tiga hal yang disampaikan. Pertama, terkait dengan mempercepat pelaksanaan Muktamar ke-35 PBNU pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.

"Sesuai hasil Rapat Pleno PBNU pada 29 Januari 2026. Apabila sampai Agustus 2026 Muktamar belum diselenggarakan, maka PWNU dan PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) menyatakan sikap mosi tidak percaya kepada PBNU," kata Ketua PWNU Jawa Barat KH Juhadi Muhammad, dikutip Kompas.com, Senin (4/5/2026).

Kedua, katanya, meminta PBNU konsisten melaksanakan keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU soal penuntasan pembentukan panitia musyawarah nasional (munas), konferensi besar (konbes), muktamar, serta percepatan penyelesaian surat keputusan (SK).

Baca juga: Rais Aam Usulkan Muktamar PBNU pada 1-5 Agustus 2026, Lokasi Belum Ditentukan

"Ketiga, PBNU atau steering committee harus sudah menetapkan peserta muktamar dari PWNU, PCNU, dan PCINU (Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama) paling lambat satu bulan sebelum muktamar," ucap Juhaidi.

Ketiga poin tersebut, lanjutnya, menjadi bagian penting yang harus dilaksanakan oleh PBNU.

Poin-poin tersebut juga telah disampaikan kepada Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Senin (27/4/2026) malam.

Gus Yahya menyampaikan, rencananya bakal melibatkan masyayikh atau kiai-kiai sepuh dalam rapat pleno penentuan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulamadan Konferensi Besar (Konbes) NU untuk menetukan waktu dan tempat Muktamar ke-35.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Jadi Latar Belakang Muktamar PBNU 2026 Dipercepat

Namun, kata Gus Yahya, satu hal bagian fundamental dari NU ini yaitu peran dari masyayikh, yaitu peran dengan kiai sepuh.

"Itu sebabnya sejak awal Ramadhan yang lalu saya sudah mohon diselenggarakan pleno, karena pleno adalah forum untuk menghadirkan para masyayikh sepuh sebagai mustasyar-mustasyar. Mudah-mudahan kita segerakan rapat pleno itu dan bisa segera ditetapkan target untuk munas-konbes dan muktamar," katanya.

Dia juga menjelaskan, persiapan Muktamar ke-35 NU terus dimatangkan. Persiapan lain mengenai SK untuk PWNU dan PCNU juga tengah digenjot melalui Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) hingga kesekjenan.

"Karena prinsip paling fundamental bahwa muktamar itu haknya PW dan PC. itu kedaulatannya PW dan PC. Jangan sampai kedaulatan PW dan PC itu ada yang terhalang atau cedera karena karena kita tidak mampu menyelesaikan apa yang menjadi hak mereka," katanya saat menanggapi tiga poin harapan dari perwakilan PWNU yang hadir.

Baca juga: Gus Ipul Jadi Ketua Panitia Muktamar Ke-35 PBNU, Amin Said Husni Sekretaris

Gus Yahya memandang, SK tersebut adalah hak untuk PWNU dan PCNU. Sedangkan tugas PBNU adalah untuk mengeluarkannya setelah konferensi wilayah dan cabang telah rampung.

"Sebetulnya, SK itu hanya formalitas saja. Dan sebetulnya, tidak ada alasan meneliti ini dan itu, karena penelitian itu bisa dilakukan kemudian setelah SK terbit. Karenanya selalu dalam SK itu juga ada klausul bahwa apabila ada kekeliruan akan diperbaiki. Itu sebabnya ada perkum tersebut. Sebetulnya, tanpa SK pun ini sudah sah," katanya.

Menurutnya, tidak ada alasan untuk menunda penyelesaian SK, karena hal tersebut merupakan hak PWNU dan PCNU.

"Namun, perkembangan yang terjadi saya kira membawa hikmah yang sangat signifikan, karena kesadaran PW dan PC terhadap kedaulatan haknya semakin meningkat," ucapnya.

Baca juga: Gus Ipul Sebut Tak Akan Maju Jadi Calon Ketum PBNU

Sinyal Mempercepat Muktamar

Terpisah, Ketua Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media PBNU, Muhammad Mukri mengatakan, berkumpulnya 22 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Jakarta pada 27 April 2026 merupakan sinyal kuat agar Muktamar dipercepat.

Menurut Prof Mukri, pertemuan tersebut bukan sekadar forum konsolidasi biasa.

"Suara 22 PWNU yang mendorong agar Muktamar NU digelar paling lambat awal Agustus 2026," katanya dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (4/5/2026).

Guru Besar UIN Raden Inten ini mengatakan, langkah para PWNU tersebut merupakan ekspresi tanggung jawab moral untuk menjaga marwah, arah, dan masa depan Nahdlatul Ulama.

Baca juga: Forum PWNU Minta Muktamar NU Digelar Paling Lambat Agustus 2026

“Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada figur tertentu. Ini soal kinerja, fokus kepemimpinan, dan sejauh mana PBNU hadir serta dirasakan manfaatnya oleh jamaah di bawah,” katanya.

Prof Mukri berharap PBNU dapat membaca aspirasi tersebut secara jernih dan tidak menyikapinya secara defensif.

Menurutnya, kritik dari wilayah harus dipandang sebagai peringatan agar organisasi kembali fokus pada tugas utamanya, yaitu melayani umat dan memperkuat jam’iyah.

Tag:  #pwnu #bertemu #yahya #jakarta #yang #disampaikan