Hadapi Hantavirus, Puan Dorong Pemerintah Utamakan Transparansi dan Kecepatan Informasi

- Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk mengedepankan transparansi dan kecepatan informasi dalam menghadapi kemunculan hantavirus di Indonesia.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan kunci utama untuk mencegah kepanikan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap penanganan pemerintah.

"Pemerintah harus hadir lebih cepat dalam memberikan kepastian informasi dan perlindungan masyarakat menghadapi ancaman hantavirus, termasuk ketepatan informasi agar masyarakat tenang dan tidak panik dengan munculnya kasus virus ini," ujar Puan dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (11/5/2026).

Ia mengingatkan bahwa masyarakat kini hidup dalam situasi yang sangat sensitif terhadap isu kesehatan pascapandemi Covid-19. 

Baca juga: Tak Perlu Panik, Dokter Jelaskan Hantavirus Berbeda dengan Covid-19

Meski penularan hantavirus tidak secepat Covid-19, namun masyarakat telah merasakan hidup dalam ketidakpastian saat awal Covid-19 muncul, sehingga kekhawatiran terhadap penyakit menjadi lebih besar.

“Karena itu, negara perlu memastikan bahwa setiap informasi mengenai penyakit menular disampaikan secara transparan dan bertanggung jawab agar tidak memunculkan ketakutan maupun kebingungan di tengah masyarakat,” kata Puan.

Untuk diketahui, isu hantavirus kembali menjadi sorotan global setelah wabah ini menyerang kapal pesiar mewah MV Hondius yang mengakibatkan kematian tiga penumpang.

Kasus tersebut membuat masyarakat dunia was-was karena salah satu variannya, andes virus, diketahui dapat menular antarmanusia dalam kondisi tertentu.

Baca juga: Kemenkes: Tikus Bisa Jadi Sumber Penularan Hantavirus

Hantavirus sendiri merupakan kelompok virus dari genus orthohantavirus yang umumnya dibawa oleh hewan pengerat, seperti tikus dan celurut. Virus ini tergolong penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia.

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat terdapat 23 kasus hantavirus yang tersebar di sembilan provinsi dengan tiga kasus kematian sejak tiga tahun terakhir.

Meski demikian, jenis virus yang ditemukan di Indonesia disebut berbeda dengan varian yang memicu kasus di kapal pesiar tersebut.

Menindaklanjuti riwayat hantavirus di Indonesia, Puan menekankan bahwa kemunculan virus ini perlu ditangani dengan pendekatan yang tenang, terbuka, dan berbasis perlindungan masyarakat.

Baca juga: Kemenkes Sebut Hantavirus di Indonesia Berbeda dengan di Kapal Pesiar MV Hondius

“Tantangan terbesar dalam menghadapi munculnya ancaman penyakit yang belum umum bukan hanya pada aspek medis, tetapi juga pada kemampuan negara menjaga kepercayaan masyarakat melalui informasi yang jelas, langkah antisipasi yang terukur, dan perlindungan yang dapat dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi penyebaran hantavirus, Puan mendesak pemerintah bergerak cepat memastikan masyarakat memahami situasi secara utuh dengan menjelaskan pola penularan, kelompok yang paling rentan, langkah pencegahan, serta risikonya bagi masyarakat.

Ia menilai, penjelasan resmi dari pemerintah harus diberikan secara lengkap untuk mencegah ruang disinformasi dan mempercepat penanganan medis yang dibutuhkan. 

"Penting bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan mudah dipahami, bukan hanya berbasis penjelasan teknis yang sulit diakses publik. Sosialisasi harus menyentuh akar rumput langsung,” tutur Puan.

Baca juga: Strategi Komunikasi Publik yang Humanis: Praktisi Tawarkan Pendekatan Berbasis Kepercayaan

Puan menegaskan bahwa masyarakat perlu merasakan kehadiran negara sejak tahap awal munculnya ancaman kesehatan, bukan setelah kasus berkembang luas. 

“Kami di DPR melalui alat kelengkapan dewan terkait akan memastikan pemerintah bergerak cepat, terbuka, dan mampu memberi rasa aman kepada masyarakat melalui langkah yang jelas dan dapat dipantau masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Puan menyebut, keberhasilan negara menghadapi ancaman kesehatan tidak hanya diukur dari rendahnya jumlah kasus, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga ketenangan masyarakat, membangun kepercayaan publik, dan memastikan setiap warga merasa terlindungi ketika menghadapi potensi risiko kesehatan baru.

Baca juga: Kemenkes: Tidak Ada Penambahan Kasus Hantavirus, 2 Suspek di Jakarta dan Yogyakarta Hasilnya Negatif

Pemerataan layanan kesehatan di daerah

Selain mendesak transparansi dan kecepatan informasi, Puan juga menyoroti pentingnya pemerataan layanan kesehatan di daerah agar penyakit zoonosis dapat dideteksi dan ditangani secara cepat.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah memperkuat surveilans guna mencegah penularan virus.

“Kami bersyukur temuan suspect hantavirus di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan warga negara asing (WNA) di Jakarta yang masuk kontak erat klaster MV Hondius telah dinyatakan negatif. Namun, pemantauan dan surveilans harus terus diperkuat,” ucap Puan.

Ia mengatakan bahwa ancaman penyakit berbasis lingkungan kerap muncul di wilayah dengan kapasitas layanan kesehatan dan pengawasan yang belum merata.

Baca juga: RS Swasta di Aceh Dilema Terapkan Layanan Kesehatan Gratis Berbasis Desil

Oleh karena itu, Puan mendorong pemerintah untuk memperkuat kesiapan daerah mencakup fasilitas kesehatan, tenaga medis, laboratorium dan sarana penunjang, serta mekanisme deteksi dini dan pelaporan yang cepat.

“Tentunya, perlindungan masyarakat di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi harus menjadi perhatian,” tegasnya.

Tag:  #hadapi #hantavirus #puan #dorong #pemerintah #utamakan #transparansi #kecepatan #informasi