TNI Bubarkan Nobar Film Pesta Babi, Siapa yang Merasa Terancam?

ADA sesuatu yang janggal ketika pemutaran film dokumenter— forum yang pada dasarnya hanya mengajak orang duduk, menonton, lalu berpikir—dianggap cukup berbahaya untuk dibubarkan.

Peristiwa penghentian pemutaran "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" di Ternate bukan sekadar cerita tentang kegiatan yang terhenti. Ia adalah potret reflektif tentang bagaimana negara memaknai ketidaknyamanan.

Dan dari sana, satu pertanyaan mengemuka dengan nada yang sulit diabaikan: sebenarnya, siapa yang sedang merasa terancam?

Kejadian ini terasa seperti pengulangan sejarah dalam bentuk yang lebih halus. Kita tidak lagi menyaksikan pelarangan besar-besaran yang vulgar, tetapi intervensi kecil yang seolah kasuistik—padahal menyimpan pola lebih dalam.

Jika ditarik ke konteks yang lebih luas, sinyalnya sudah lama terlihat. Freedom House masih menempatkan Indonesia dalam kategori “partly free” dengan skor kebebasan sipil 59 dari 100 pada 2025.

Survei SMRC bahkan menunjukkan 62 persen masyarakat merasa ruang berpendapat belum benar-benar aman.

Angka-angka ini tidak bombastis, tetapi cukup jujur untuk mengatakan: kebebasan itu ada, tapi tidak sepenuhnya terasa.

Alasan pembubaran yang bertumpu pada “penolakan di media sosial” dan label “provokatif” tampak goyah jika diuji secara rasional.

Kebisingan di media sosial bukanlah fondasi kebijakan publik yang kokoh. Ia cair, emosional, dan sering kali tidak terverifikasi.

Jika narasi digital bisa menjadi dasar pembatasan ruang fisik, maka yang kita hadapi bukan lagi tata kelola rasional, melainkan respons yang didorong oleh kecemasan.

Legitimasi yang Bergeser, Kewenangan yang Melebar

Masalahnya kemudian menjadi lebih serius ketika kita berbicara tentang siapa yang membubarkan.

TNI, sebagai institusi pertahanan negara, memiliki mandat yang jelas: menjaga kedaulatan dan menghadapi ancaman militer.

Ketika ia masuk ke ruang sipil—membubarkan pemutaran film—batas itu menjadi kabur. Dan ketika batas kabur, yang dipertaruhkan bukan hanya satu peristiwa, melainkan prinsip.

Baca juga: Grace di Ujung Solidaritas

Komnas HAM sudah mengingatkan bahwa tindakan tersebut berpotensi melampaui kewenangan dan mencederai prinsip negara hukum. Ini bukan sekadar kritik administratif; ini peringatan tentang preseden.

Studi dari World Justice Project menunjukkan bahwa negara dengan kualitas rule of law yang lemah cenderung lebih sering mengalami intervensi aparat di ruang sipil. Artinya, sekali garis itu dilanggar tanpa koreksi, ia cenderung akan bergeser lagi—dan lagi.

Di titik ini, penggunaan label “provokatif” menjadi semakin problematis. Kata itu lentur, mudah diperluas, dan sering menjadi alat pembenaran yang praktis.

Padahal, dalam demokrasi yang sehat, kritik justru merupakan bagian dari mekanisme koreksi. Jika semua yang mengusik bisa dengan mudah dicap provokatif, maka batas antara menjaga ketertiban dan membungkam suara menjadi kabur.

Respons DPR yang mempertanyakan tindakan tersebut menunjukkan satu hal penting: negara sendiri tidak sepenuhnya sepakat.

Ini seharusnya menjadi ruang untuk membuka dialog, bukan menutupnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya—diskusi dihentikan sebelum sempat tumbuh.

Ruang Sipil Menyempit Secara Perlahan

Dampak paling nyata dari peristiwa ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi terasa. Ia hadir dalam bentuk keraguan: ragu mengadakan diskusi, ragu memutar film, ragu mengundang percakapan.

CIVICUS mengkategorikan ruang sipil Indonesia sebagai “obstructed”— istilah teknis yang jika diterjemahkan sederhana berarti: ruang itu masih ada, tetapi semakin dipersempit.

Film Pesta Babi bukan hadir tanpa konteks. Ia berbicara tentang konflik tanah adat dan ekspansi proyek besar—isu yang juga muncul dalam berbagai laporan lapangan.

Data AMAN menunjukkan mayoritas wilayah adat belum diakui secara hukum, sementara KPA mencatat konflik agraria terus meningkat.

Dengan kata lain, film tersebut bukan sekadar opini; ia adalah pintu masuk untuk membicarakan realitas yang memang sedang terjadi.

Menutup ruang diskusi atas realitas itu bukan hanya membungkam satu forum, tetapi juga menghilangkan kesempatan untuk memperbaiki kebijakan.

Demokrasi tidak hidup dari kenyamanan, melainkan dari kemampuan menghadapi ketidaknyamanan secara terbuka.

Bahkan secara pragmatis, keterbukaan justru meningkatkan legitimasi: survei Edelman menunjukkan masyarakat lebih percaya pada institusi yang bersedia menerima kritik.

Ironisnya, upaya pembatasan sering berakhir kontraproduktif. Fenomena Streisand effect menjelaskan bagaimana larangan justru meningkatkan perhatian publik.

Konten yang seharusnya terbatas malah menyebar lebih luas. Dalam konteks ini, pembubaran bukan meredam, tetapi memperbesar resonansi.

Ketika kejadian serupa muncul di beberapa daerah dan kampus lain, sulit untuk melihatnya sebagai kebetulan. Ia mulai tampak sebagai pola—dan pola, jika dibiarkan, akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan bahwa diskusi bisa dihentikan kapan saja jika dianggap terlalu sensitif.

Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa tidak lagi tentang satu film atau satu kejadian di Ternate. Ia jauh lebih mendasar: apakah negara cukup percaya pada warganya untuk berpikir sendiri?

Karena demokrasi yang matang tidak diukur dari minimnya kritik, melainkan dari ketenangannya dalam menghadapi kritik.

Jika pemutaran film saja dianggap ancaman, mungkin yang sedang kita saksikan bukan sekadar tindakan berlebihan, melainkan refleksi dari ketakutan itu sendiri.

Dan jika ketakutan dibiarkan mengarahkan kebijakan, maka yang perlahan menghilang bukan hanya kebebasan berekspresi—tetapi juga keberanian publik untuk menggunakan kebebasan itu.

Pertanyaannya kini kembali ke kita: akankah kita menganggap ini sebagai peristiwa biasa, atau sebagai tanda bahwa ruang berpikir kita sedang dipersempit—sedikit demi sedikit, hingga tanpa sadar kita berhenti bertanya?

Tag: #bubarkan #nobar #film #pesta #babi #siapa #yang #merasa #terancam