Prabowo Bakal Hadiri Rapur Arah Ekonomi 2027 di DPR, Beda dari Tradisi 5 Tahun Terakhir

- Rapat paripurna ke-19 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada Rabu (20/5/2026), akan terasa berbeda karena bakal hadirnya Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo diagendakan menyampaikan pidato dalam salah satu agenda rapat paripurna tersebut, yakni penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.

"Ya, rencananya seperti itu ya. Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden," ujar Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Baca juga: Prabowo Akan Hadir Rapat Paripurna DPR Besok, Sampaikan Arah Ekonomi 2027

Kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut menjadi sorotan, karena penyampaian KEM-PPKF pada tahun-tahun sebelumnya umumnya diwakili oleh Menteri Keuangan (Menkeu.

Adapun rapat paripurna ke-19 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada Rabu (20/5/2026), juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.

Lantas, bagaimana rapat paripurna dengan agenda penyampaian KEM-PPKF dalam lima tahun terakhir yang biasa disampaikan Menkeu? Berikut rangkumannya dari Kompas.com:

Arah Ekonomi dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (2020)

Rapat paripurna penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2021 digelar pada Selasa (12/5/2020), yang disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani.

Dalam pemaparannya, tema KEM PPKF 2021 disusun mengacu pada arah pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2020.

Baca juga: Menkeu Purbaya Sebut Ekonomi RI Stabil dan Defisit APBN Terkendali

Namun demikian, Sri Mulyani menjelaskan dengan adanya pandemi Covid-19 di awal tahun menyebabkan pemerintah untuk menyesuaikan KEM PPKF dengan kondisi fundamental yang tengah dihadapkan pada kondisi ketidakpastian yang tinggi.

"KEM PPKF disusun di tengah pandemi Covid-19 yang mencerminkan berbagai ketidakpastian tinggi akibat penyebaran Covid-19 secara global yang sampai saat ini belum dapat dipastikan dan bagaimana diatasi," ujar Sri Mulyani dalam paparannya.

Situasi pandemi dan ketidakpastian yang tinggi mengharuskan pemerintah untuk mempersiapkan beberapa skenario perkembangan ekonomi ke depan.

"Untuk itu, langkah dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi harus terus diperkuat dan dilaksanakan dengan efektif agar pemburukan lebih lanjut dapat diminimalkan," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Ekonomi Indonesia dari Sawah, Bukan Wall Street

Dok. Sekretariat Presiden Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersenyum saat diberi ucapan ulangtahun oleh Presiden Prabowo Subianto ketika menghadiri peresmian gedung baru RSPON Mahar Mardjono di Jakarta, Selasa (26/8/2025) sore.

Target Defisit APBN (2021)

Selanjutnya pada 2021 untuk penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2021, Sri Mulyani menargetkan defisit APBN berada pada kisaran 4,51 persen sampai 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022.

Hal ini tercantum dalam dalam dokumen KEM-PPKF tahun 2022, sebagai asumsi untuk menyusun RAPBN tahun 2022. Defisit APBN yang ditetapkan sebesar 4,51 persen-4,85 persen pada tahun 2022 setara dengan Rp 807 triliun hingga Rp 881,3 triliun.

Adapun angka ini turun dibandingkan defisit 2021 yang mencapai 5,7 persen dari PDB atau sebesar Rp 1.006,4 triliun.

"Defisit akan semakin mengecil ke 4,51 persen hingga 4,85 persen PDB," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna RAPBN Tahun 2022 secara virtual, Kamis (20/5/2021).

Baca juga: Satgas PRR Percepat Pemulihan Ekonomi Penyintas dan Mitigasi Bencana Susulan

Kawal Transisi Pandemi ke Endemi (2022)

Pada 2022, rapat paripurna penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2023 digelar DPR pada Jumat (20/5/2023).

Saat itu, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa lewat fungsi anggaran yang diamanatkan konstitusi, DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan anggaran negara agar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Terlebih dalam situasi transisi menuju endemi Covid-19 dan ketidakpastian global sekarang ini, postur anggaran negara adalah hal yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Puan.

Baca juga: Prabowo: Percaya Ekonomi Kita Kuat, Fundamental Kita Kuat

Transformasi Ekonomi (2023)

Selanjutnya pada 2023, rapat paripurna penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2024 digelar DPR pada Jumat (19/5/2023).

KEM-PPKF RAPBN 2024 mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sri Mulyani dalam rapat paripurna menyampaikan, KEM-PPKF tersebut disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan.

Saat itu di tengah berbagai guncangan besar perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia disebut tetap terjaga.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi.

Baca juga: Peresmian Kopdes Merah Putih Disebut Tonggak Ekonomi Desa Indonesia

Masa Transisi Jokowi ke Prabowo (2024)

Pada tahun terakhir pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani menyampaikan bahwa KEM-PPKF RAPBN 2025 disiapkan pada masa transisi dari Jokowi ke Prabowo.

"KEM-PPKF 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya," kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna, Senin (20/5/2024).

Dalam KEM-PPKF 2025, pemerintah mematok angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 hingga 5,5 persen.

Target itu dipasang dengan mempertimbangkan inflasi yang terkendali, upaya melanjutkan dan memperluas hilirisasi sumber daya alam (SDA), pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung perbaikan iklim investasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Dorong Akselerasi Ekonomi Daerah, Mendagri Dampingi Presiden Prabowo Resmikan Operasionalisasi 1.061 KDKMP

Dok. Jokowi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto di Solo, Jawa Tengah, Senin (4/11/2024).

Target Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo

Pada awal 2025, Sri Mulyani diketahui masih menjabat sebagai Menkeu di Kabinet Merah Putih era Prabowo.

Saat itu, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 di kisaran 5,2 sampai 5,8 persen. Angka ini lebih besar dari KEM-PPKF 2025 yang kisarannya 5,1 sampai 5,5 persen.

Target pertumbuhan ekonomi ini ada di dalam kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2026 yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR pada Selasa (20/5/2025).

Usulan target pertumbuhan ekonomi itu telah mempertimbangkan berbagai dinamika, gejolak, dan ketidakpastian yang mungkin terjadi di tahun depan.

Baca juga: SBY: Tekanan Ekonomi yang Lebih Berat Masih Dapat Dicegah

Sri Mulyani mengungkapkan, target pertumbuhan ekonomi itu akan dicapai dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, perbaikan iklim investasi, dan sumber daya manusia.

"Laju pertumbuhan ini menjadi fondasi kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun ke depan dengan terus konsisten mencapai visi Indonesia Maju 2045," ujar Sri Mulyani.

Tag:  #prabowo #bakal #hadiri #rapur #arah #ekonomi #2027 #beda #dari #tradisi #tahun #terakhir