WNA Jadi Dirut BUMN Ekspor SDA, Anggota DPR: Apa Dasar dan Urgensinya?

- Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mempertanyakan dasar dan urgensi penunjukan warga negara asing (WNA), sebagai direktur utama BUMN baru yang akan mengelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis.

Johan menilai, pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait alasan penunjukan WNA di sektor yang berkaitan dengan pengelolaan SDA nasional.

“Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa dasar penunjukan tersebut, apa urgensinya, bagaimana skema pengawasannya, dan sejauh mana posisi strategis bangsa tetap terlindungi,” kata Johan kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Baca juga: Alasan Eks Bos Vale Dipilih Jadi Dirut PT DSI, Pengalamannya Banyak dan Bisa Bahasa Indonesia

Politikus PKS itu mengatakan, penunjukan WNA sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) wajar menjadi perhatian publik karena menyangkut aspek strategis negara.

Menurut Johan, sektor pengelolaan SDA berkaitan dengan kedaulatan ekonomi, transfer teknologi, keamanan data, hingga jaringan bisnis nasional.

“Di sektor strategis yang menyangkut pengelolaan SDA nasional, aspek kedaulatan ekonomi, transfer teknologi, keberpihakan terhadap kepentingan nasional, serta keamanan data dan jaringan bisnis harus menjadi pertimbangan utama,” kata dia.

Baca juga: Pemerintah Bentuk DSI, Kemlu: Menata Mekanisme Ekspor agar Lebih Transparan dan Efisien

Selain menyoroti penunjukan WNA, Johan juga meminta pemerintah berhati-hati dalam merancang tata kelola badan ekspor SDA melalui PT DSI.

Dia mengingatkan agar pengelolaan ekspor SDA tidak terlalu sentralistik, karena berpotensi menimbulkan monopoli dan mempersempit ruang pelaku usaha nasional.

“Terkait rencana pembentukan badan ekspor melalui PT SDA/SDI, tentu kami memandang langkah ini harus dikaji sangat hati-hati. Prinsip dasarnya, pengelolaan ekspor sumber daya alam jangan sampai terlalu sentralistik sehingga berpotensi menimbulkan monopoli, mempersempit ruang pelaku usaha nasional, atau bahkan mengurangi transparansi tata niaga,” kata Johan.

Baca juga: Airlangga Imbau Investor Tenang dan Percaya Kebijakan Pemerintah soal PT DSI

Menurut ria, negara memang perlu memperkuat kendali strategis atas SDA. Namun, tata kelolanya harus tetap akuntabel, kompetitif, dan berpihak pada kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyat.

Johan juga meminta pemerintah membuka desain kelembagaan PT DSI secara transparan, mulai dari mekanisme pengawasan, pembagian kewenangan dengan kementerian teknis, hingga mitigasi konflik kepentingan.

“Jangan sampai semangat hilirisasi dan penguatan ekspor justru membuka ruang baru bagi rente ekonomi atau kebocoran penerimaan negara,” pungkasnya.

Baca juga: Airlangga Imbau Investor Tenang dan Percaya Kebijakan Pemerintah soal PT DSI

Diberitakan sebelumnya, Danantara Indonesia menunjuk Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), BUMN baru yang dibentuk untuk mengelola ekspor komoditas SDA strategis.

Penunjukan itu diungkapkan CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani saat menyambangi Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

“Untuk saat ini (Dirut PT DSI) Luke Thomas,” kata Rosan.

Baca juga: Airlangga Imbau Investor Tenang dan Percaya Kebijakan Pemerintah soal PT DSI

Nama Luke Thomas Mahony juga tercantum sebagai direktur dalam Surat Keputusan Pengesahan Nomor AHU-0039765.AH.01.01 Tahun 2026 tertanggal 19 Mei 2026 tentang pembentukan PT DSI yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

Luke Thomas Mahony merupakan warga negara Australia yang sebelumnya menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025.

Dia memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun di industri pertambangan. Sebelum bergabung dengan Danantara, Luke pernah menjabat sebagai Chief Strategy and Technical Officer di PT Vale Indonesia Tbk pada Juli 2024 hingga September 2025.

Tag:  #jadi #dirut #bumn #ekspor #anggota #dasar #urgensinya